Rombongan Negeri Melaka dan Kapolres Meranti Ditepungtawari, Sinergi Adat hingga Green Policing Menguat

Agustus 01, 2026   

Rombongan Negeri Melaka dan Kapolres Meranti Ditepungtawari, Sinergi Adat hingga Green Policing Menguat

MERANTI - Prosesi Tepung Tawar yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (31/7/2026), menjadi lebih dari sekadar tradisi penyambutan tamu kehormatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga adat, serta masyarakat serumpun Melayu dari Negeri Melaka, Malaysia, sekaligus menegaskan komitmen bersama mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.

Majelis yang berlangsung di Balai Adat LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Ketua DPH LAMR Datuk Afrizal Cik, Ketua MKA LAMR Datuk Seri Asnawi Nazar, jajaran Polres, pengurus LAMR, serta rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka yang dipimpin Encik Shaari bin Abu.

Kedatangan rombongan disambut dengan tabuhan kompang dan pertunjukan silat Melayu sebelum memasuki balai adat. Di dalam majelis, Kapolres Kepulauan Meranti menerima pemasangan tanjak sebagai simbol penghormatan, kemudian menjalani prosesi Tepung Tawar dan doa restu yang dipimpin Sekretaris Daerah bersama para Datuk LAMR.

Dalam sambutannya, Ketua DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Afrizal Cik, mengapresiasi hubungan baik yang selama ini terjalin antara LAMR dan Polres Kepulauan Meranti. Menurutnya, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan sekaligus melestarikan adat dan budaya Melayu.

Ia juga menyoroti ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Kepulauan Meranti. Kondisi itu dinilai bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga keberlangsungan warisan budaya Melayu.

"Sinergi antara Lembaga Adat Melayu Riau dengan Polres Kepulauan Meranti selama ini terjalin dengan sangat baik. Visi dan misi yang diemban sejalan, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta budaya Melayu," ujar Datuk Afrizal.

Ia pun mengapresiasi Program Green Policing yang diinisiasi Polda Riau sebagai langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Hadirnya program Green Policing yang digagas Kapolda Riau memberikan harapan baru dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Atas hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri," katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita mengaku tersentuh dengan penyambutan yang diberikan LAMR. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Kepulauan Meranti bukan hanya untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan kepolisian, tetapi juga ingin menjadi bagian dari masyarakat Melayu.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang hangat dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kehadiran saya di sini bukan hanya sebagai Kapolres yang baru, tetapi juga untuk menjadi bagian dari masyarakat dan adat Melayu. Saya berharap dapat diterima, diberikan bimbingan, nasihat, serta dukungan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres," ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan masyarakat Kepulauan Meranti. Mereka mengaku terkesan dengan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga dan berharap hubungan kedua wilayah terus berkembang.

"Menyampaikan komitmen untuk mempererat hubungan dan membangun kolaborasi dengan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di berbagai bidang, khususnya pelestarian budaya Melayu," demikian salah satu poin sambutan rombongan Negeri Melaka.

Rombongan juga mengundang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Kapolres untuk melakukan kunjungan balasan ke Negeri Melaka sebagai bentuk penguatan hubungan masyarakat serumpun.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung pelestarian adat sebagai identitas masyarakat Melayu.

"Kami juga menyampaikan selamat datang kepada rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka, Malaysia. Kunjungan ini menjadi wujud eratnya hubungan persaudaraan serumpun yang telah terjalin sejak lama. Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat kerja sama di bidang budaya, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi," kata Sudandri membacakan sambutan Bupati.

Setelah prosesi adat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata, ramah tamah, dan foto bersama.

Sebagai penutup, seluruh tamu kehormatan bersama jajaran LAMR, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, dan rombongan Negeri Melaka melakukan penanaman pohon secara simbolis di halaman Balai Adat LAMR dalam rangka mendukung Program Green Policing.

Aksi tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga adat, dan masyarakat serumpun Melayu dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengurangi dampak abrasi yang menjadi tantangan di wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh nuansa kekeluargaan, sekaligus mempertegas bahwa pelestarian adat, penguatan persaudaraan serumpun, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menutup kegiatan, Polres Kepulauan Meranti mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan dan budaya Melayu. Masyarakat juga diimbau agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam untuk melaporkan tindak kriminal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), maupun situasi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran petugas kepolisian.

Bupati Asmar Sambut Lawatan Adat Melaka, Perkuat Ikatan Serumpun Indonesia–Malaysia di Kepulauan Meranti

Agustus 01, 2026   

Bupati Asmar Sambut Lawatan Adat Melaka, Perkuat Ikatan Serumpun Indonesia–Malaysia di Kepulauan Meranti

MERANTI – Hubungan persaudaraan serumpun Melayu antara Indonesia dan Malaysia kembali diperkuat melalui kunjungan Lawatan Adat dan Budaya Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (31/7/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti itu disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka yang dipimpin Encik Shaari bin Abu.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat Meranti, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka di Bumi Sagu, Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Ia menegaskan bahwa hubungan antara Melaka dan masyarakat pesisir Riau telah terjalin sejak lama melalui sejarah dan budaya Melayu yang sama.

Menurutnya, Selat Melaka bukanlah batas pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan masyarakat serumpun.

"Sejarah telah mencatat bahwa Selat Melaka bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Laut yang membentang di antara kita menjadi saksi lahirnya peradaban Melayu yang menjunjung tinggi adat, agama, bahasa, dan budaya yang sama," katanya.

Bupati Asmar mengapresiasi pelaksanaan program ziarah adat dan budaya yang dinilai menjadi ruang mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat hubungan masyarakat serumpun yang diwariskan para leluhur.

Ia juga memberikan penghargaan atas kegiatan sosial yang dilakukan rombongan Melaka, di antaranya penyaluran bantuan kepada kaum dhuafa, mualaf, dan anak-anak pesantren.

"Nilai-nilai kepedulian seperti inilah yang menjadi cerminan ajaran Islam dan budaya Melayu yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kasih sayang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Asmar memperkenalkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah yang masih menjaga kekayaan adat istiadat, seni budaya, dan tradisi Melayu.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, mulai dari kebudayaan, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga pelestarian warisan budaya Melayu.

"Kami berharap silaturahmi ini menjadi awal lahirnya berbagai bentuk kerja sama yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak, sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Melayu bagi generasi mendatang," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka, Encik Shaari bin Abu, mengaku terharu atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kehadiran rombongan dari Melaka bukan sekadar kunjungan resmi, melainkan membawa semangat persaudaraan yang telah terjalin sejak lama antara Melaka dan Kepulauan Meranti.

"Kedatangan kami ke sini ibarat kepulangan anak perantau ke kampung halamannya sendiri untuk bertemu saudara kandung. Begitu akrabnya hubungan antara Melaka dan Riau," ujarnya.

Menurut Shaari, meski dipisahkan oleh Selat Melaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, kedekatan budaya dan hubungan emosional masyarakat kedua wilayah tetap terjaga.

Ia menilai masyarakat Melaka dan Kepulauan Meranti memiliki banyak kesamaan, mulai dari adat istiadat, bahasa, makanan, hingga karakter masyarakat yang ramah dan santun.

Dalam kesempatan itu, Shaari juga menyampaikan harapannya agar hubungan Malaysia dan Indonesia, khususnya Melaka dan Kepulauan Meranti, terus berkembang melalui kerja sama di bidang sejarah, ekonomi, pendidikan, pariwisata, serta pelestarian budaya Melayu.

Ia turut menyampaikan salam dari Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus mengundang Bupati Asmar beserta jajaran untuk melakukan kunjungan balasan ke Negeri Melaka.

Sebelum menghadiri agenda resmi, rombongan Melaka juga melaksanakan ziarah ke makam tokoh-tokoh setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat Melayu di Kepulauan Meranti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Ketua Kampung (Sidang) Negeri Melaka, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Siap Tindaklanjuti 11 Rekomendasi Banggar

Juli 31, 2026   

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Siap Tindaklanjuti 11 Rekomendasi Banggar

SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Persidangan 2026 yang digelar di Balai Sidang DPRD, Kamis (30/7/2026). Agenda paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dilanjutkan pengambilan keputusan, penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD, serta sambutan kepala daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si. dan Antoni Shidarta, S.H., M.H., serta dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan para undangan.

Agenda utama rapat paripurna adalah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian laporan dilakukan oleh juru bicara Banggar, Cun Cun, S.E., M.Si., sebelum kemudian dimintakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Secara aklamasi, laporan Banggar diterima dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan.

Dalam laporannya, Banggar menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Banggar menjelaskan, pembahasan Ranperda telah dilakukan secara teknis bersama pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, sebelum akhirnya hasil pembahasannya disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD.

Berdasarkan laporan tersebut, target pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1,216 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp991,59 miliar atau sekitar 81,51 persen dari target yang ditetapkan.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp264,63 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp111,59 miliar. Sementara pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp951,91 miliar dengan realisasi mencapai Rp879,97 miliar atau 92,44 persen.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,219 triliun, dengan realisasi mencapai Rp991,49 miliar atau sekitar 81,33 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Banggar juga mencatat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,56 miliar, tanpa adanya realisasi pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp2,66 miliar berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Selain memaparkan kondisi keuangan daerah, Banggar DPRD turut menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Banggar memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski demikian, Banggar berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar pada tahun-tahun mendatang opini tersebut dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Banggar juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset milik daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta mampu menekan tingginya SiLPA setiap akhir tahun anggaran.

Banggar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga diminta diperkuat sehingga setiap temuan hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Tidak hanya itu, Banggar meminta pemerintah daerah melakukan sinkronisasi terhadap posisi kas yang berkaitan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Seluruh OPD juga diminta meningkatkan tertib administrasi, pengelolaan aset, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rekomendasinya, Banggar turut mendorong percepatan penyelesaian program-program strategis yang realisasinya masih rendah. Selain itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dimutasi, dipromosikan maupun menduduki jabatan tertentu diharapkan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan bebas dari temuan hasil pemeriksaan BPK, APIP maupun temuan lain yang menjadi tanggung jawabnya, atau telah menindaklanjuti seluruh temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Banggar juga meminta agar bukti pembayaran atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, seluruh rekomendasi Banggar diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menutup laporannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, pimpinan sidang membacakan rancangan keputusan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah kembali memperoleh persetujuan seluruh anggota dewan secara aklamasi, rancangan keputusan tersebut resmi disahkan menjadi keputusan DPRD yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kepulauan Meranti dan pimpinan DPRD.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD H. Khalid Ali menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran atas selesainya pembahasan Ranperda serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. Ia juga menyebut DPRD telah menyampaikan 11 rekomendasi dan catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Usai penandatanganan persetujuan bersama, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda tersebut merupakan wujud nyata kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembahasan Ranperda tidak terlepas dari kerja keras Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif, kritis, dan konstruktif.

Bupati juga menegaskan bahwa berbagai catatan, saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

"Berbagai rekomendasi strategis, baik terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi sisa anggaran (SiLPA), maupun peningkatan mutu layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kepulauan akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja keuangan kami pada tahun-tahun mendatang," demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya.

Menurut H. Asmar, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati menambahkan, setelah disepakati bersama, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun dan mengajukan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus terjalin erat demi mempercepat pembangunan daerah menuju Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera. (Humas Setwan)

SPPG Mantiasa Jalani Inspeksi Higiene dan Sanitasi Pangan

Juli 31, 2026   

SPPG Mantiasa Jalani Inspeksi Higiene dan Sanitasi Pangan

MERANTI - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mantiasa di Desa Mantiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, menerima kunjungan Tim Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dari Puskesmas Alai bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (30/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.

Inspeksi dilakukan dengan memeriksa berbagai aspek penyelenggaraan layanan, mulai dari kondisi bangunan, ruang pengolahan makanan, sistem ventilasi, ketersediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, sanitasi toilet, tempat penyimpanan bahan pangan, hingga kebersihan peralatan dan lingkungan kerja. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pengolahan makanan berlangsung sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Petugas Tim IKL Puskesmas Alai, Syafri M. Agung, SKM, mengatakan inspeksi kesehatan lingkungan merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan terhadap fasilitas penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis.

“Inspeksi Kesehatan Lingkungan ini merupakan kegiatan rutin untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG telah memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan, kebersihan ruang pengolahan, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, hingga tata kelola penyimpanan bahan makanan. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan di SPPG Mantiasa berjalan dengan baik, namun tetap ada beberapa catatan yang kami sampaikan sebagai bahan penyempurnaan agar standar keamanan pangan dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Tim Inspeksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, M. Rosikhin, SKM, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Program Makan Bergizi Gratis menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Melalui inspeksi ini kami ingin memastikan setiap proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyajian hingga distribusi makanan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mengapresiasi komitmen pengelola SPPG Mantiasa yang terbuka terhadap proses evaluasi dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terus ditindaklanjuti sehingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat semakin baik,” katanya.

Selain melakukan penilaian, tim juga memberikan sejumlah masukan teknis kepada pengelola SPPG sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan. Pendekatan pembinaan tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi penerapan standar sanitasi serta meminimalkan potensi risiko kontaminasi pangan selama proses produksi.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menempatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama. Karena itu, pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan makanan yang diproduksi tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pengelola SPPG, diharapkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kepulauan Meranti terus meningkat. Pengawasan yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan layanan pangan yang sehat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti

Juli 30, 2026   

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Command Center Diskominfo Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, sebagai langkah mempererat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

Bupati Asmar menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Penandatanganan MoU hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dan sinergi. Ini langkah nyata mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal dan merata menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain menunjang aktivitas ekonomi, pasokan listrik juga mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga membuka peluang investasi.

Sebagai daerah kepulauan, lanjut Asmar, tantangan penyediaan listrik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap berbagai tantangan dapat diselesaikan bersama. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utamanya," katanya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal implementasi MoU agar segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

"Bangun komunikasi yang intensif dengan jajaran PLN. Jika muncul persoalan di lapangan, segera cari solusi bersama-sama. Mari kita hadirkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai, Achmad Meidiansyah ST, menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung peningkatan keandalan layanan kelistrikan di Kepulauan Meranti.

"Meskipun GM kami tidak hadir, namun kami tetap support mulai dari ULP Selatpanjang, terus Dumai sampai dengan UID Riau dan Kepulauan Riau," ujar Achmad.

Ia mengatakan, kunjungan ke Kepulauan Meranti merupakan agenda pertamanya sejak dipercaya menjabat sebagai Manager UP3 Dumai. Selain mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga melakukan inspeksi jaringan sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik.

"Jadi ini merupakan kunjungan perdana saya. Selain menjalin silaturahmi, kami juga melakukan inspeksi jaringan supaya dapat mengurangi gangguan maupun pemadaman," katanya.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Manager ULP Selatpanjang Roni Saputra beserta jajaran PLN. Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir para asisten, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Agusyanto, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Asmar dan PLN UP3 Dumai Perkuat Sinergi, Pastikan Layanan Listrik Kepulauan Meranti Semakin Andal

Juli 30, 2026   

Bupati Asmar dan PLN UP3 Dumai Perkuat Sinergi, Pastikan Layanan Listrik Kepulauan Meranti Semakin Andal

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik guna mendukung pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi jajaran PLN UP3 Dumai di Rumah Dinas Bupati, Rabu (29/7/2026).

Hadir dalam pertemuan itu Manager PLN UP3 Dumai Achmad Meidiansyah, Manager PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai wujud komitmen mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan PLN. Menurutnya, sinergi yang baik merupakan faktor penting untuk menghadirkan pelayanan kelistrikan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik pada fasilitas pelayanan publik, kawasan strategis, serta wilayah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan kelistrikan.

Selain itu, Bupati Asmar juga meminta PLN memastikan keandalan pasokan listrik di Selatpanjang tetap terjaga. Ia berharap kondisi mesin pembangkit yang menjadi penopang sistem kelistrikan terus dipantau dan diperiksa secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Kami berharap keandalan mesin pembangkit di Selatpanjang benar-benar menjadi perhatian sehingga pasokan listrik tetap stabil dan masyarakat dapat menikmati layanan yang optimal," ujar Asmar.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai Achmad Meidiansyah mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap upaya PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Menurut Achmad, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya bagi objek-objek vital yang menjadi prioritas pelayanan.

"Fasilitas strategis seperti rumah sakit, rumah dinas bupati, lembaga pemasyarakatan, pelabuhan, bandara, hingga kantor pemerintahan merupakan pelanggan prioritas. Apabila terdapat kendala, kami akan selalu mengedepankan koordinasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut," katanya.

Ia menambahkan, PLN memahami kondisi pemerintah daerah yang tengah menghadapi efisiensi anggaran serta dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat. Karena itu, perusahaan terus mengedepankan komunikasi, kemitraan, dan solusi bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait pelayanan kelistrikan.

Achmad menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bersama tim teknis, PLN telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mesin pembangkit sekaligus memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas pelayanan, khususnya di wilayah yang masih memperoleh layanan listrik secara terbatas.

PLN, lanjutnya, juga berkomitmen mempercepat koordinasi terkait penambahan mesin pembangkit di daerah-daerah yang masih menggunakan sistem kelistrikan terbatas maupun kawasan terisolasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan dan pemerataan layanan listrik di masa mendatang.

Di sisi lain, Manager PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan terhadap salah satu mesin pembangkit utama di Selatpanjang.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN mengoperasikan pembangkit cadangan agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun pada beberapa titik masih diperlukan pengaturan beban.

Selain itu, PLN juga telah menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah ruas jalan yang terkendala pepohonan serta menambah personel teknis untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PT PLN (Persero) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang lebih andal, berkelanjutan, dan merata, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kembali Merombak 3 Pejabat Eselon III. A Serta III. B

Juli 30, 2026   

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kembali Merombak 3 Pejabat Eselon III. A Serta III. B

MERANTI - Pemerintah kabupaten Meranti kembali  merombak pejabat eselon 3A serta eselon 3B pada selasa-28- juli-2026, untuk menjalan roda pemerintahan di kabupaten Meranti agar menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin untuk kabupaten yang terbungsu di provinsi Riau ini. 

Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya mendukung salah satu Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima” yang mana misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Dari pantauan media ini selasa 28-juli 2026,terlihat hadir di  kantor BKD meranti tiga pejabat putra meranti yang akan di lantik Ada pun pejabat yang di lantik yaitu. 

(1) SYAMSUL BAHRI, ST. 

(2) SUMARNO, S.E.,MM.

(3) A. GAFUR, S,E., MM. 

Ketiga pejabat tersebut di lantik oleh asisten bupati meranti tepatnya di kantor BKD kepulauan meranti beralamat jalan dorak selatpanjang. 

SYAMSUL BAHRI, ST, Sebelumnya menjabat sebagai sekretaris kecamatan Rangsang Barat kabupaten kepulauan meranti kini menjabat sebagai Inspektur pembantu V pada inspektorat kabupaten kepulan meranti. 

SUMARNO, S, E., MM Sebelum nya menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli muda pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten Kepulauan meranti, Kini menjabat sebagai kepala bagian umum (Kabag) pada sekretariat daerah kabupaten Kepulauan meranti. 

A.Gafur,. S,E,. MM Sebelum nya menjabat sebagai kepala bagian umum (Kabag Umum) pada sekretariat daerah kabupaten meranti, kini menjabat sebagai sekretaris kecamatan Rangsang barat kabupaten Kepulauan meranti. 

Dalam pemerintahan untuk percepatan roda pemerintahan mutasi jabatan itu hal biasa untuk membantu kinerja pemerintah semaksimal mungkin agar roda pemerintahan berjalan lebih baik.

Selamat untuk  ke tiga putra terbaik meranti ini dengan di tempatkan nya di posisi yang baru semoga bisa bekerja dengan semaksimal mungkin dan dapat memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat meranti nantinya.

Pemkab Meranti dan Unilak Perkuat Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Daerah

Juli 30, 2026   

Pemkab Meranti dan Unilak Perkuat Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Daerah

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kerja sama di bidang pendidikan.

Komitmen itu mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unilak di Gedung Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah pejabat terkait.

Dekan FEB Unilak, Profesor Madya Dr. Dini Onasis, S.E., S.H., M.M., M.H., Ak., CA., ACPA menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menilai peningkatan kualitas SDM harus terus didorong melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik," ujarnya.

Bupati Asmar menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Meski kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berupaya memberikan dukungan bagi dunia pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan," kata Asmar.

Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program beasiswa mahasiswa asal Kepulauan Meranti. Sebelumnya, pada tahun lalu, pemerintah juga telah menyalurkan beasiswa sekitar Rp1,5 miliar.

Bupati berharap informasi mengenai program beasiswa dapat disosialisasikan secara luas kepada sekolah-sekolah sehingga semakin banyak generasi muda Meranti yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Selain membahas pengembangan pendidikan, kedua pihak juga bertukar gagasan mengenai peningkatan kualitas SDM, peluang kerja bagi generasi muda, serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning guna mendukung kemajuan pendidikan dan mencetak SDM yang unggul serta berdaya saing. (***)

Pengurus PWI Kepulauan Meranti Periode 2026–2029 Resmi Dilantik

Juli 29, 2026   

Pengurus PWI Kepulauan Meranti Periode 2026–2029 Resmi Dilantik

MERANTI - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2029 resmi dilantik di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selasa (28/7/2026) malam. Pelantikan dipimpin langsung Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar dan disaksikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar. 

Turut hadir Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta sejumlah tamu undangan. 

Pada pelantikan tersebut, Wira Saputra resmi dipercaya memimpin PWI Kepulauan Meranti untuk periode 2026–2029. 

Dalam sambutannya, Wira menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh mitra yang selama ini mendukung keberadaan PWI. 

Ia berharap perhatian terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah. 

"Kami berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah," ujarnya. 

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar mengingatkan pengurus baru agar menjadikan pelantikan sebagai momentum memperkuat komitmen dalam menjaga marwah organisasi dan profesi wartawan. 

Menurutnya, amanah yang diterima pengurus bukan sekadar surat keputusan, melainkan kepercayaan dari anggota, masyarakat, dan sejarah. Setiap wartawan, kata dia, memiliki peran dalam mencatat perjalanan bangsa melalui karya jurnalistik. 

"Setiap wartawan sesungguhnya sedang menulis sejarah dengan tangannya sendiri," ujar Raja Isyam. 

Ia menegaskan, wartawan harus menjaga integritas dengan memegang teguh kode etik jurnalistik. Sebab, berita bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga membawa tanggung jawab moral kepada masyarakat. 

"Bila kata dipermainkan, rusaklah kepercayaan. Bila berita diperjualbelikan, runtuhlah kehormatan. Tetapi jika fakta dijaga dengan kejujuran, wartawan akan berdiri sebagai tiang demokrasi," tegasnya. 

Raja Isyam menyebut tantangan pers saat ini semakin besar seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Wartawan tidak hanya dituntut cepat menyampaikan berita, tetapi juga harus memastikan informasi yang disajikan akurat, berimbang, dan melalui proses konfirmasi. 

Ia berharap PWI Kepulauan Meranti tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi menjadi rumah besar bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, saling menguatkan, serta menjaga profesionalisme. 

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada Wira Saputra beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. 

Asmar mengatakan, di tengah derasnya arus informasi digital, insan pers memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Menurutnya, media juga merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. 

"Saat ini arus informasi berkembang sangat cepat. Karena itu, wartawan harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik," katanya. 

Ia menilai keberadaan PWI memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi wartawan sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik. 

Asmar juga berharap media terus menyampaikan informasi pembangunan hingga ke pelosok daerah serta menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. 

"Kita ingin media menghadirkan berita yang benar, bukan hoaks. Konfirmasi itu penting agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya masyarakat," tegasnya. 

Ia mengajak pemerintah daerah, PWI, dan seluruh insan pers untuk terus membangun komunikasi yang sehat dalam mengawal pembangunan menuju Kepulauan Meranti yang maju, agamis, dan sejahtera. 

Adapun susunan pengurus PWI Kepulauan Meranti periode 2026–2029 dipimpin Wira Saputra sebagai Ketua, Pauzi sebagai Wakil Ketua, Teddy Yohannes Tarigan sebagai Sekretaris, dan Rahmat Santoso sebagai Bendahara. Kepengurusan tersebut juga diperkuat jajaran bidang organisasi, kerja sama, pembelaan wartawan dan HanKam yang di pegang oleh Sabar Damanik, pendidikan, pariwisata, dan olahraga. 

Selain pelantikan, PWI Kepulauan Meranti juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. (***)

Wabup Muzamil Bahas Penegasan Batas Wilayah Kepulauan Meranti, Kemendagri Beri Arahan Pengusulan Hak DBH

Juli 28, 2026   

Wabup Muzamil Bahas Penegasan Batas Wilayah Kepulauan Meranti, Kemendagri Beri Arahan Pengusulan Hak DBH

MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna membahas penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH).

Audiensi yang berlangsung di Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) tersebut, diterima langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., serta Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan kepastian batas wilayah sebagai daerah kepulauan yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan melalui wilayah laut.

Hingga saat ini, belum adanya penegasan batas wilayah yang mengakomodasi karakteristik Kepulauan Meranti menyebabkan daerah belum memperoleh hak Dana Bagi Hasil sebagaimana daerah lain yang berbatasan secara administratif.

Muzamil menjelaskan, penegasan batas wilayah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penghitungan batas wilayah laut antardaerah dapat dilakukan sejauh 4 mil laut dari garis pantai dengan prinsip garis tengah (median line) apabila terdapat daerah yang saling berbatasan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian Dana Bagi Hasil kepada daerah penghasil maupun daerah yang berbatasan.

Namun, sebagai daerah kepulauan yang tidak memiliki batas darat dengan kabupaten lain, Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperoleh manfaat Dana Bagi Hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta arahan dan dukungan Kemendagri agar karakteristik daerah kepulauan dapat menjadi pertimbangan dalam penegasan batas wilayah administrasi.

“Kami hadir untuk meminta arahan dari Kemendagri terkait penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap hak daerah atas Dana Bagi Hasil. Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang seluruh batas wilayahnya berada di laut. Tentunya kami berharap daerah kami memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak fiskal daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Muzamil.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Kemendagri, Dr. Elfin Elyas, menjelaskan bahwa frasa “berbatasan laut” dalam regulasi masih dapat menjadi ruang pengkajian lebih lanjut.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peluang untuk mengusulkan penegasan batas wilayah melalui Gubernur Riau kepada pemerintah pusat dengan melengkapi argumentasi hukum serta kajian yang komprehensif.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan kajian dampak yang ditimbulkan apabila Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memperoleh hak Dana Bagi Hasil, baik terhadap kapasitas fiskal daerah, pembangunan wilayah kepulauan, maupun kesejahteraan masyarakat.

Bupati Asmar Dorong Kemudahan Layanan Pensiun ASN melalui Sinergi dengan BRK Syariah

Juli 28, 2026   

Bupati Asmar Dorong Kemudahan Layanan Pensiun ASN melalui Sinergi dengan BRK Syariah

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN), termasuk saat memasuki masa purnatugas. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat menghadiri kegiatan ramah tamah BRK Syariah Selatpanjang bersama ASN pra pensiun dan purnabakti di Ruang Terbuka Hijau (RTH) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang diawali dengan senam sehat bersama itu diikuti oleh ASN pra pensiun, para purnabakti, jajaran BRK Syariah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan yang ditujukan untuk memudahkan ASN dalam menghadapi masa pensiun.

Mewakili Direksi BRK Syariah Pusat, Pimpinan Divisi Konsumer, Irsyadi Sukri, menyampaikan bahwa BRK Syariah terus memperkuat pelayanan bagi para pensiunan melalui kerja sama dengan PT Taspen (Persero) Provinsi Riau. Dengan kerja sama tersebut, pengurusan administrasi pensiun kini dapat dilakukan langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa harus ke Pekanbaru.

"Seluruh layanan pengurusan pensiun kini sudah dapat dilayani di Kepulauan Meranti. Kami juga mengimbau para ASN agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan pensiun melalui SMS, WhatsApp, maupun media lainnya. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi," ujar Irsyadi.

Selain memberikan kemudahan layanan administrasi pensiun, BRK Syariah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi keuangan bagi calon pensiunan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan nasabah.

Irsyadi menegaskan, BRK Syariah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BRK Syariah berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, termasuk bagi para ASN yang telah memasuki masa pensiun.

"Kami berharap para ASN tetap mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada BRK Syariah, termasuk setelah memasuki masa pensiun," katanya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada para ASN yang telah mendedikasikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

"Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan kepada para ASN yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, waktu, bahkan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, pengabdian seorang ASN tidak berakhir ketika memasuki masa pensiun. Pengalaman, integritas, serta keteladanan para purnabakti tetap menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi daerah.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada BRK Syariah atas berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan ASN menjelang purnatugas, khususnya dalam pengurusan administrasi pensiun yang kini dapat dilakukan di Meranti.

"Ini merupakan kemudahan yang sangat berarti bagi ASN yang akan memasuki masa purnatugas. Kami berharap pelayanan seperti ini terus ditingkatkan," katanya.

Lebih lanjut, Asmar berharap BRK Syariah terus menghadirkan inovasi layanan, mulai dari pembayaran gaji pensiun, pembiayaan yang sehat, hingga edukasi pengelolaan keuangan agar para pensiunan dapat menikmati masa purnabakti dengan lebih tenang, mandiri, dan sejahtera.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus memperkuat sinergi dengan BRK Syariah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak seluruh ASN yang memasuki masa pensiun agar tetap menyalurkan gaji pensiun melalui BRK Syariah.

"Saya berharap ke depan gaji pensiun ASN Kabupaten Kepulauan Meranti tetap disalurkan melalui BRK Syariah. Langkah ini akan semakin memperkuat peran bank daerah sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan penghargaan kepada seluruh ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya. Ia berharap hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah, BRK Syariah, ASN aktif, dan para purnabakti tetap terjalin erat sebagai bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, Staf Ahli Bupati Suardi, Kepala BKPSDM Bakharuddin, Sekretaris BKPSDM Rodiah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur BRK Syariah Selatpanjang, serta para nasabah ASN pra pensiun dan ASN purnabakti.

Feni Utami Angkat Suara, Lagi-Lagi Fitnah Penipuan Terpa Bidang Saspras Disdik Kepulauan Meranti

Juli 25, 2026   

Feni Utami Angkat Suara, Lagi-Lagi Fitnah Penipuan Terpa Bidang Saspras Disdik Kepulauan Meranti

MERANTI - Lagi-Lagi Fitnah dan penipuan Terpa Kabid Saspras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini disampaikan Feni Utami kepada awak media Riau pro melalui sambungan telepon selulernya pada Rabu, 22/7/2026 sekira pukul 19.30 wib.

Feni mengakui baru selesai melaksanakan kegiatan revitalisasi dari Pekanbaru mau menuju Jakarta, ia menyampaikan ada oknum mengatasnamakan dirinya minta duit kepada rekanan (kontraktor). 

Terkait dengan paket proyek yang dalam proses tender di LPSE, Feni mengaku, tak ada kenal dengan rekanan yang lagi mengikuti proses tender yang bergulir paket proyek disdik tersebut murni  proyek lelang. 

” Ini namanya fitnah dan penipuan, ia telah berpesan kepada seluruh staf, jika ada informasi yang berseliweran mengatas namakan kabid untuk minta uang, tidak usah dilayani karena sebelumnya juga sudah pernah terjadi hal yang serupa,” ungkapnya. 

Feni Utami mengatakan meski ia bukan kelahiran Meranti tapi niat baik untuk membenahi dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berkobar.

Karena ada pepatah mengatakan dimana bumi dipijak di situlah langit dijungjung. 

Selaku Kabid Dinas Pendidikan dengan tegas disampaikan nya, terkait adanya fitnah dan penipuan yang menerpa dirinya, ia telah berkoordinasi dengan tim siber polres Kepulauan Meranti untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana tersebut. (*)

Camat Pulau Merbau Hermansyah, S.H. Sampaikan Tahniah Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu

Juli 25, 2026   

Camat Pulau Merbau Hermansyah, S.H. Sampaikan Tahniah Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu

Mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan antarwilayah tetangga, Pemerintah Kecamatan Pulau Merbau memberikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-14 Kecamatan Tasik Putri Puyu yang jatuh pada tanggal 24 Juli.

Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., didampingi Sekretaris Kecamatan M. Khusni, M.Pd.I, menyampaikan rasa bangga dan doa terbaik untuk kemajuan Kecamatan Tasik Putri Puyu agar terus berkembang menjadi wilayah yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera.

Dalam peryataannya, Hermansyah, S.H. menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang harmonis antar-kecamatan demi mendorong percepatan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Merbau, kami mengucapkan Tahniah dan Selamat Hari Jadi ke-14 untuk Kecamatan Tasik Putri Puyu. Semoga di usianya yang ke-14 ini, Tasik Putri Puyu semakin maju, berbenah melangkah bersama menuju kecamatan yang unggul, agamis, dan sejahtera,” ujar Hermansyah, S.H.

Beliau juga menambahkan bahwa keharmonisan dan kerja sama strategis antara Kecamatan Pulau Merbau dan Tasik Putri Puyu akan terus dijaga, demi memperkuat konektivitas, pelayanan publik, serta potensi kemasyarakatan di kawasan sekitar.

Momentum peringatan ini menjadi simbol kuatnya tali silaturahmi serta komitmen kepemimpinan Hermansyah, S.H. dalam merangkul semua elemen untuk bersama-sama membina daerah yang kondusif, berprestasi, dan makin gemilang. (Red)

Hari Bhakti Adhyaksa, Kapolres Meranti Beri Kejutan Tumpeng ke Kejari

Juli 23, 2026   

Hari Bhakti Adhyaksa, Kapolres Meranti Beri Kejutan Tumpeng ke Kejari

MERANTI - Momen peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66 di Kabupaten Kepulauan Meranti diwarnai suasana hangat penuh kebersamaan. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Kepulauan Meranti mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Rabu (22/7/2026) siang, dengan membawa tumpeng sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat kepada insan Adhyaksa.

Kedatangan rombongan Polres yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB itu menjadi kejutan bagi jajaran Kejari Kepulauan Meranti. Tumpeng diserahkan langsung oleh Kapolres kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Ricky Makado, S.H., M.H., sebagai simbol apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Korps Adhyaksa dalam menegakkan supremasi hukum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan tradisi yang terus dijaga setiap peringatan Hari Bhakti Adhyaksa. Menurutnya, hubungan harmonis antara kepolisian dan kejaksaan menjadi modal penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti sekaligus mempererat silaturahmi. Sinergi yang telah terjalin dengan baik harus terus dipelihara agar pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Gede Adi.

Suasana keakraban terlihat saat kedua pimpinan instansi bersama jajaran menikmati kebersamaan sambil berbincang santai. Selain mempererat komunikasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai perkara hukum di wilayah Kepulauan Meranti.

Kapolres menegaskan, kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak hanya sebatas hubungan antarinstansi, tetapi merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri. Dengan sinergi yang kuat, setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Reskrim IPTU M. Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Intelkam AKP Roly Irvan, S.H., M.H., Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., Kasie Humas IPTU Iskandar Nopianto, serta personel Polres Kepulauan Meranti.

Melalui momentum Hari Bhakti Adhyaksa ini, Polres dan Kejari Kepulauan Meranti menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas antarlembaga penegak hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Ade Putra)

AKBP Gede Adi Pimpin Apel Perdana, Titip Tiga Pesan untuk Seluruh Personel

Juli 23, 2026   

AKBP Gede Adi Pimpin Apel Perdana, Titip Tiga Pesan untuk Seluruh Personel

MERANTI - Mengawali tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K memimpin apel perdana bersama seluruh personel di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Gogok. Momen tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Kapolres menyampaikan arah kebijakan sekaligus pesan penting kepada seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam amanatnya, AKBP Gede Adi menegaskan bahwa setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan kinerja di lapangan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang konsisten dan profesional.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan pengabdian kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab yang turut membawa nama baik keluarga. Setiap tindakan anggota, kata dia, akan menjadi cerminan institusi sekaligus keluarga yang berada di belakang mereka.

"Saya berpesan ada tiga hal yang harus menjadi pedoman seluruh personel. Pertama, selalu berbuat yang terbaik untuk institusi sekaligus menjaga nama baik keluarga. Kedua, hadir dan selalu berada di hati masyarakat melalui pelayanan yang humanis serta profesional. Ketiga, jauhi narkoba maupun segala bentuk pelanggaran disiplin yang dapat merusak citra Polri di mata masyarakat," tegas AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Ia menekankan bahwa tantangan tugas kepolisian saat ini menuntut setiap personel tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga integritas dan kedisiplinan yang tinggi. Pelanggaran sekecil apa pun, menurutnya, dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi.

Selain itu, Kapolres mengajak seluruh anggota untuk memperkuat soliditas internal dan menjaga kekompakan dalam melaksanakan setiap tugas. Sinergi antarpersonel dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di wilayah Kepulauan Meranti.

Melalui apel perdana tersebut, AKBP Gede berharap seluruh jajaran memiliki semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga marwah institusi Polri, serta membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Saya ingin kita bekerja dengan hati, bekerja secara ikhlas, dan saling mengingatkan apabila ada rekan yang mulai keluar dari jalur. Jadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mari bersama-sama menjaga nama baik Polres Kepulauan Meranti dengan memberikan pelayanan terbaik serta menjadi anggota Polri yang dapat dibanggakan oleh masyarakat," tutup AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Bupati Meranti Perjuangkan Status Jalan Nasional, Usulkan Ruas Strategis dan Jembatan Penghubung ke Kementerian PU

Juli 23, 2026   

Bupati Meranti Perjuangkan Status Jalan Nasional, Usulkan Ruas Strategis dan Jembatan Penghubung ke Kementerian PU

PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, di Kantor BPJN Riau, Pekanbaru, Selasa (21/7/2026). Audiensi tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar didampingi Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., anggota DPRD Al Amin, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu. Hadir juga Staf Ahli Bupati Randolph W.H., Kepala Bappedalitbang, Dr. Abu Hanifah, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia, S.T., Plt. Kepala Dinas Kominfo Sukri, S.E., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Afrinal Yusran, MM. 

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., beserta jajaran.

Dalam pemaparannya, Bupati Asmar menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang berada di jalur strategis Selat Malaka dan termasuk kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT). Namun, potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal akibat masih terbatasnya infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan konektivitas antarwilayah.

"Meranti merupakan kabupaten kepulauan dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Keterbatasan akses transportasi menyebabkan biaya logistik tinggi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Asmar.

Ia mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 baru mencapai 23,29 persen dari total panjang jalan sekitar 505 kilometer. Artinya, sebagian besar ruas jalan di daerah itu masih memerlukan peningkatan kualitas agar mampu mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Bupati Asmar juga menyoroti ambruknya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putri Puyu pada 2024. Kerusakan kedua jembatan tersebut dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

"Sejak rubuhnya kedua jembatan tersebut kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Kami berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dapat memberikan dukungan percepatan pembangunan kembali kedua jembatan tersebut melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia," kata Asmar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Kementerian PU.

Usulan pertama adalah peningkatan status tiga ruas jalan menjadi jalan nasional, yakni Ruas Jalan Dorak–Alai–Kundur sepanjang 25,85 kilometer, Ruas Jalan Kampung Balak–Kundur sepanjang 13,38 kilometer, dan Ruas Jalan Tanjung Harapan–Lingkar Dorak sepanjang 4,93 kilometer.

Menurut Asmar, peningkatan status tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul yang menjadi akses vital masyarakat.

Selain itu, Pemkab Meranti juga mengusulkan lanjutan pembangunan sejumlah ruas jalan di Pulau Rangsang sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) serta pembangunan Jalan Lingkar Topang melalui APBN Tahun Anggaran 2027.

Ruas jalan yang diusulkan meliputi Pelabuhan Peranggas–Pelabuhan Pecah Buyung, Pelabuhan Peranggas–Sungai Kayu Ara, Kayu Ara–Telesung, Telesung–Tanjung Kedabu, Tanjung Samak–Tanjung Kedabu, Tanjung Samak–Repan, serta Jalan Lingkar Topang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengajukan pembangunan Jembatan Bokor dan Jembatan Galang (Beting–Sokop) untuk mengurangi keterisolasian antarwilayah di Pulau Rangsang.

Tak hanya itu, Bupati Asmar turut menyampaikan harapan agar pembangunan Jembatan Tanjung Buton–Lukit dan Jembatan Pulau Sumatera–Tebing Tinggi yang telah masuk dalam rancangan perubahan RTRW Provinsi Riau dapat segera direalisasikan sebagai proyek strategis yang mampu membuka akses langsung antara Pulau Sumatera dengan Kepulauan Meranti.

Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat agar Kota Selatpanjang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Menurutnya, status tersebut akan memperkuat posisi Selatpanjang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, mempercepat pembangunan pelabuhan, transportasi terpadu, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan minat investasi di Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Kepala BPJN Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., menjelaskan bahwa perubahan status jalan menjadi jalan nasional harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif.

Di antaranya, jalan harus memiliki fungsi strategis sebagai penghubung kawasan, memenuhi standar lebar jalan sekitar enam meter, memiliki ruang milik jalan (ROW) minimal 15 meter, kondisi jalan minimal berada pada kategori sedang, sesuai dengan tata ruang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang akan diverifikasi oleh pemerintah pusat.

Ia menegaskan BPJN Riau siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

"Kami siap membantu pemerintah daerah menyiapkan seluruh data teknis sesuai kriteria yang ditetapkan. Nantinya seluruh usulan akan diverifikasi dan dinilai oleh pemerintah pusat. Namun perlu dipahami bahwa seluruh pembahasan hari ini masih berupa usulan, sehingga belum dapat dipastikan nilai anggarannya," jelas Yohanis.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menyampaikan apresiasi kepada BPJN Riau yang telah menerima audiensi tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat kondisi infrastruktur jalan di Kepulauan Meranti masih jauh dari memadai.

"Kami berharap usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga pembangunan jalan dan jembatan di daerah kami dapat dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M., berharap usulan pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dapat kembali diakomodasi pada tahun anggaran berikutnya.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BPJN Riau untuk terus memperkuat koordinasi serta melengkapi seluruh persyaratan teknis sebagai langkah awal mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di wilayah kepulauan tersebut. (***)