TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Kamis, 30 Juli 2026

  

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Command Center Diskominfo Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, sebagai langkah mempererat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

Bupati Asmar menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Penandatanganan MoU hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dan sinergi. Ini langkah nyata mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal dan merata menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain menunjang aktivitas ekonomi, pasokan listrik juga mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga membuka peluang investasi.

Sebagai daerah kepulauan, lanjut Asmar, tantangan penyediaan listrik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap berbagai tantangan dapat diselesaikan bersama. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utamanya," katanya.


Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal implementasi MoU agar segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

"Bangun komunikasi yang intensif dengan jajaran PLN. Jika muncul persoalan di lapangan, segera cari solusi bersama-sama. Mari kita hadirkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai, Achmad Meidiansyah ST, menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung peningkatan keandalan layanan kelistrikan di Kepulauan Meranti.

"Meskipun GM kami tidak hadir, namun kami tetap support mulai dari ULP Selatpanjang, terus Dumai sampai dengan UID Riau dan Kepulauan Riau," ujar Achmad.

Ia mengatakan, kunjungan ke Kepulauan Meranti merupakan agenda pertamanya sejak dipercaya menjabat sebagai Manager UP3 Dumai. Selain mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga melakukan inspeksi jaringan sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik.

"Jadi ini merupakan kunjungan perdana saya. Selain menjalin silaturahmi, kami juga melakukan inspeksi jaringan supaya dapat mengurangi gangguan maupun pemadaman," katanya.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Manager ULP Selatpanjang Roni Saputra beserta jajaran PLN. Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir para asisten, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Agusyanto, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  

Wacana Pemekaran Kembali Menguat, Mahmuzin Taher: Provinsi Riau Pesisir Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru


Setelah sempat digaungkan oleh Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir (BP3-RP) pada 2016 silam, kini satu dekade kemudian wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir kembali menguat. Gagasan tersebut kembali digerakkan oleh barisan tokoh senior, mantan kepala daerah, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat yang menilai sudah saatnya kawasan pesisir Riau memiliki provinsi sendiri.

Komitmen itu mengemuka dalam forum pertemuan dan musyawarah yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum menyatukan langkah sekaligus memperkuat tekad bersama dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi Riau Pesisir sebagai daerah otonomi baru.

Lima daerah yang diwacanakan bergabung dalam provinsi baru itu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelima daerah tersebut dinilai memiliki keterkaitan geografis, sosial, budaya, serta potensi ekonomi yang saling mendukung untuk berdiri sebagai satu kesatuan wilayah administrasi baru.

Harapannya, pembentukan Provinsi Riau Pesisir mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta memperkuat daya saing kawasan pesisir yang selama ini dikenal memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas bumi, perikanan, perkebunan, pelabuhan, hingga perdagangan internasional.

Dari pantauan di lokasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Dumai H. Paisal, Bupati Rokan Hilir Bustamam, anggota DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, Farida Saad, dan Abdul Kosim. Hadir pula mantan anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten I Pemerintah Kabupaten Siak, Asisten I Pemerintah Kabupaten Bengkalis, anggota DPRD kabupaten dan kota dari lima daerah pesisir, tokoh adat, perwakilan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta Mahmuzin Taher selaku tokoh masyarakat sekaligus Koordinator Tim Upgrade Lembaga Kajian Riau Pesisir.

Sebelum memasuki agenda pembahasan, panitia memaparkan hasil studi kelayakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang telah dilakukan secara komprehensif. Paparan tersebut menyimpulkan bahwa pembentukan provinsi baru di kawasan pesisir Riau dinilai layak untuk terus diadvokasikan karena memenuhi berbagai indikator utama yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonomi baru.

Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa empat dari enam persyaratan administratif pembentukan provinsi baru telah terpenuhi. Dari sisi ekonomi, kawasan pesisir yang terdiri dari lima daerah tersebut memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp479,5 triliun atau hampir 40 persen dari total PDRB Provinsi Riau.

Tidak hanya itu, kemampuan fiskal daerah juga dinilai cukup kuat. Total pendapatan gabungan lima daerah mencapai sekitar Rp10,9 triliun per tahun, bahkan melampaui pendapatan Pemerintah Provinsi Riau sebagai provinsi induk yang tercatat sekitar Rp9,50 triliun. Data tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kawasan pesisir memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru secara mandiri. (***)
  

Bupati Asmar dan PLN UP3 Dumai Perkuat Sinergi, Pastikan Layanan Listrik Kepulauan Meranti Semakin Andal


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik guna mendukung pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi jajaran PLN UP3 Dumai di Rumah Dinas Bupati, Rabu (29/7/2026).

Hadir dalam pertemuan itu Manager PLN UP3 Dumai Achmad Meidiansyah, Manager PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai wujud komitmen mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan PLN. Menurutnya, sinergi yang baik merupakan faktor penting untuk menghadirkan pelayanan kelistrikan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik pada fasilitas pelayanan publik, kawasan strategis, serta wilayah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan kelistrikan.

Selain itu, Bupati Asmar juga meminta PLN memastikan keandalan pasokan listrik di Selatpanjang tetap terjaga. Ia berharap kondisi mesin pembangkit yang menjadi penopang sistem kelistrikan terus dipantau dan diperiksa secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Kami berharap keandalan mesin pembangkit di Selatpanjang benar-benar menjadi perhatian sehingga pasokan listrik tetap stabil dan masyarakat dapat menikmati layanan yang optimal," ujar Asmar.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai Achmad Meidiansyah mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap upaya PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Menurut Achmad, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya bagi objek-objek vital yang menjadi prioritas pelayanan.

"Fasilitas strategis seperti rumah sakit, rumah dinas bupati, lembaga pemasyarakatan, pelabuhan, bandara, hingga kantor pemerintahan merupakan pelanggan prioritas. Apabila terdapat kendala, kami akan selalu mengedepankan koordinasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut," katanya.

Ia menambahkan, PLN memahami kondisi pemerintah daerah yang tengah menghadapi efisiensi anggaran serta dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat. Karena itu, perusahaan terus mengedepankan komunikasi, kemitraan, dan solusi bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait pelayanan kelistrikan.


Achmad menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung kondisi sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bersama tim teknis, PLN telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mesin pembangkit sekaligus memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas pelayanan, khususnya di wilayah yang masih memperoleh layanan listrik secara terbatas.

PLN, lanjutnya, juga berkomitmen mempercepat koordinasi terkait penambahan mesin pembangkit di daerah-daerah yang masih menggunakan sistem kelistrikan terbatas maupun kawasan terisolasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan dan pemerataan layanan listrik di masa mendatang.

Di sisi lain, Manager PLN ULP Selatpanjang Roni Saputra mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan perbaikan terhadap salah satu mesin pembangkit utama di Selatpanjang.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN mengoperasikan pembangkit cadangan agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun pada beberapa titik masih diperlukan pengaturan beban.

Selain itu, PLN juga telah menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah ruas jalan yang terkendala pepohonan serta menambah personel teknis untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PT PLN (Persero) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang lebih andal, berkelanjutan, dan merata, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Meranti.
  

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kembali Merombak 3 Pejabat Eselon III. A Serta III. B


MERANTI - Pemerintah kabupaten Meranti kembali  merombak pejabat eselon 3A serta eselon 3B pada selasa-28- juli-2026, untuk menjalan roda pemerintahan di kabupaten Meranti agar menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin untuk kabupaten yang terbungsu di provinsi Riau ini. 

Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya mendukung salah satu Misi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima” yang mana misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Dari pantauan media ini selasa 28-juli 2026,terlihat hadir di  kantor BKD meranti tiga pejabat putra meranti yang akan di lantik Ada pun pejabat yang di lantik yaitu. 

(1) SYAMSUL BAHRI, ST. 
(2) SUMARNO, S.E.,MM.
(3) A. GAFUR, S,E., MM. 

Ketiga pejabat tersebut di lantik oleh asisten bupati meranti tepatnya di kantor BKD kepulauan meranti beralamat jalan dorak selatpanjang. 

SYAMSUL BAHRI, ST, Sebelumnya menjabat sebagai sekretaris kecamatan Rangsang Barat kabupaten kepulauan meranti kini menjabat sebagai Inspektur pembantu V pada inspektorat kabupaten kepulan meranti. 

SUMARNO, S, E., MM Sebelum nya menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli muda pada bagian umum sekretariat daerah kabupaten Kepulauan meranti, Kini menjabat sebagai kepala bagian umum (Kabag) pada sekretariat daerah kabupaten Kepulauan meranti. 

A.Gafur,. S,E,. MM Sebelum nya menjabat sebagai kepala bagian umum (Kabag Umum) pada sekretariat daerah kabupaten meranti, kini menjabat sebagai sekretaris kecamatan Rangsang barat kabupaten Kepulauan meranti. 

Dalam pemerintahan untuk percepatan roda pemerintahan mutasi jabatan itu hal biasa untuk membantu kinerja pemerintah semaksimal mungkin agar roda pemerintahan berjalan lebih baik.

Selamat untuk  ke tiga putra terbaik meranti ini dengan di tempatkan nya di posisi yang baru semoga bisa bekerja dengan semaksimal mungkin dan dapat memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat meranti nantinya.
  

Pemkab Meranti dan Unilak Perkuat Sinergi Tingkatkan Kualitas SDM Daerah


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kerja sama di bidang pendidikan.

Komitmen itu mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unilak di Gedung Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah pejabat terkait.

Dekan FEB Unilak, Profesor Madya Dr. Dini Onasis, S.E., S.H., M.M., M.H., Ak., CA., ACPA menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menilai peningkatan kualitas SDM harus terus didorong melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik," ujarnya.

Bupati Asmar menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.


"Meski kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berupaya memberikan dukungan bagi dunia pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan," kata Asmar.

Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program beasiswa mahasiswa asal Kepulauan Meranti. Sebelumnya, pada tahun lalu, pemerintah juga telah menyalurkan beasiswa sekitar Rp1,5 miliar.

Bupati berharap informasi mengenai program beasiswa dapat disosialisasikan secara luas kepada sekolah-sekolah sehingga semakin banyak generasi muda Meranti yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Selain membahas pengembangan pendidikan, kedua pihak juga bertukar gagasan mengenai peningkatan kualitas SDM, peluang kerja bagi generasi muda, serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning guna mendukung kemajuan pendidikan dan mencetak SDM yang unggul serta berdaya saing. (***)
  

133 Personel Berprestasi Diguyur Penghargaan, Kapolda Riau: Bangun Kepercayaan Publik dengan Karya Nyata


PEKANBARU – Kerja keras, dedikasi, dan prestasi personel Polda Riau mendapat apresiasi. Sebanyak 133 penerima penghargaan, terdiri dari 123 personel Polri dan 10 penerima dari unsur eksternal, menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam upacara di Lapangan Apel Mapolda Riau, Rabu (29/7).

Penghargaan diberikan kepada personel yang dinilai berhasil menunjukkan profesionalisme, integritas, serta prestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun bidang kemanusiaan dan olahraga.

Sejumlah personel yang menerima penghargaan di antaranya AKBP Teddy Rinaldi, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, atas keberhasilannya memimpin pengungkapan tindak pidana kehutanan berupa pengangkutan hasil hutan mangrove tanpa izin serta penggunaan alat berat secara ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir.

Penghargaan juga diberikan kepada AKP Krisi Oetel, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, yang berhasil mengungkap kasus perusakan ekosistem mangrove di wilayah Pasir Limau Kapas.

Di bidang pelayanan dan respons cepat, IPDA Indra Gunawan, Panit 2 Unit 7 Ditlantas Polda Riau, menerima penghargaan atas keberhasilannya memimpin pengejaran hingga mengamankan pelaku penculikan anak di ruas Tol Pekanbaru-Dumai menuju Sumatera Utara.

Sementara itu, Kompol dr. Firmansyah Dwi Saputra, Ps Karumkit Bhayangkara TK III Pekanbaru, mendapat penghargaan atas dedikasi dan kepeduliannya dalam memberikan pendampingan, pengobatan, dan terapi kesehatan kepada pasien anak yang membutuhkan penanganan intensif.

Penghargaan juga diberikan kepada AKP Markus Timbul Sinaga, Kapolsek Bunut Polres Pelalawan, atas keberhasilannya saat menjabat Kasatresnarkoba Polres Kampar mengungkap kasus narkotika sekaligus mengamankan dua pucuk senjata api rakitan.

Selanjutnya, AKP I Putu Adi Juniwinata, Kasat Reskrim Polres Dumai, menerima penghargaan atas keberhasilannya mengungkap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi turut menerima penghargaan atas keberhasilannya saat menjabat Kapolres Kepulauan Meranti mengungkap jaringan narkotika dengan barang bukti puluhan kilogram sabu serta ratusan kemasan Etomidate.

Prestasi di bidang olahraga juga mendapat apresiasi. Bripda Mega Djuwita Siallagan, personel Satlantas Polres Kampar, menerima penghargaan setelah meraih dua medali emas pada Kejuaraan Nasional Kapolri Cup Taekwondo ke-7 Tahun 2026. Sementara IPDA Nova Ria Angelina, personel Bidpropam Polda Riau, menerima penghargaan atas raihan medali perak cabang karate pada Kapolri Cup Tahun 2026.

Selain penghargaan kepada individu, apresiasi juga diberikan kepada puluhan personel yang tergabung dalam tim pengungkapan berbagai kasus menonjol, di antaranya pengungkapan kejahatan kehutanan, perusakan ekosistem mangrove, tindak pidana narkotika, penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, penyelamatan korban penculikan, aksi penyelamatan warga yang hendak mengakhiri hidup di kawasan Turap Sungai Siak, serta tim medis Rumah Sakit Bhayangkara yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan. Dua yayasan juga menerima penghargaan atas kontribusi dalam pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polda Riau.

Dalam amanatnya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa penghargaan bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan institusi kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, dan profesionalisme.

"Prestasi bukan hanya soal keberhasilan mengungkap perkara. Prestasi adalah ketika kita mampu menghadirkan rasa aman, menyelamatkan nyawa, menjaga lingkungan, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata," tegas Irjen Herry.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama Polri dalam menjalankan tugas.

"Trust tidak lahir dari slogan. Trust lahir dari pengabdian yang konsisten, pelayanan yang tulus, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian kepada masyarakat. Itulah yang harus terus kita bangun di Polda Riau," ujarnya.

Kapolda juga mengajak seluruh personel untuk terus menjadi polisi penolong yang hadir membawa solusi bagi masyarakat.

"Jadilah polisi penolong. Hadirkan rasa aman, bangun harapan, dan jadikan setiap tugas sebagai ladang pengabdian. Masyarakat menilai Polri bukan dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita kerjakan," katanya.

Pada kesempatan itu, Irjen Herry juga mengumumkan bahwa Ekspedisi Merah Putih Presisi akan dilepas pada 1 Agustus 2026 sebagai rangkaian menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ekspedisi tersebut akan menjangkau wilayah-wilayah terluar di Provinsi Riau sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Menutup amanatnya, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta terus mengukir pengabdian terbaik bagi masyarakat.

"Teruslah berbuat baik, teruslah mengukir pengabdian. Ingat keluarga yang selalu menunggu kita pulang. Dan saya tegaskan, jangan ada lagi anggota yang mencoba-coba menggunakan narkoba," tutupnya.

Rabu, 29 Juli 2026

  

Pengurus PWI Kepulauan Meranti Periode 2026–2029 Resmi Dilantik


MERANTI - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2029 resmi dilantik di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selasa (28/7/2026) malam. Pelantikan dipimpin langsung Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar dan disaksikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar. 

Turut hadir Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta sejumlah tamu undangan. 

Pada pelantikan tersebut, Wira Saputra resmi dipercaya memimpin PWI Kepulauan Meranti untuk periode 2026–2029. 

Dalam sambutannya, Wira menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh mitra yang selama ini mendukung keberadaan PWI. 

Ia berharap perhatian terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah. 


"Kami berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah," ujarnya. 

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar mengingatkan pengurus baru agar menjadikan pelantikan sebagai momentum memperkuat komitmen dalam menjaga marwah organisasi dan profesi wartawan. 

Menurutnya, amanah yang diterima pengurus bukan sekadar surat keputusan, melainkan kepercayaan dari anggota, masyarakat, dan sejarah. Setiap wartawan, kata dia, memiliki peran dalam mencatat perjalanan bangsa melalui karya jurnalistik. 

"Setiap wartawan sesungguhnya sedang menulis sejarah dengan tangannya sendiri," ujar Raja Isyam. 

Ia menegaskan, wartawan harus menjaga integritas dengan memegang teguh kode etik jurnalistik. Sebab, berita bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga membawa tanggung jawab moral kepada masyarakat. 

"Bila kata dipermainkan, rusaklah kepercayaan. Bila berita diperjualbelikan, runtuhlah kehormatan. Tetapi jika fakta dijaga dengan kejujuran, wartawan akan berdiri sebagai tiang demokrasi," tegasnya. 

Raja Isyam menyebut tantangan pers saat ini semakin besar seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Wartawan tidak hanya dituntut cepat menyampaikan berita, tetapi juga harus memastikan informasi yang disajikan akurat, berimbang, dan melalui proses konfirmasi. 

Ia berharap PWI Kepulauan Meranti tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi menjadi rumah besar bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, saling menguatkan, serta menjaga profesionalisme. 

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada Wira Saputra beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. 

Asmar mengatakan, di tengah derasnya arus informasi digital, insan pers memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Menurutnya, media juga merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. 

"Saat ini arus informasi berkembang sangat cepat. Karena itu, wartawan harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik," katanya. 


Ia menilai keberadaan PWI memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi wartawan sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik. 

Asmar juga berharap media terus menyampaikan informasi pembangunan hingga ke pelosok daerah serta menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. 

"Kita ingin media menghadirkan berita yang benar, bukan hoaks. Konfirmasi itu penting agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya masyarakat," tegasnya. 

Ia mengajak pemerintah daerah, PWI, dan seluruh insan pers untuk terus membangun komunikasi yang sehat dalam mengawal pembangunan menuju Kepulauan Meranti yang maju, agamis, dan sejahtera. 

Adapun susunan pengurus PWI Kepulauan Meranti periode 2026–2029 dipimpin Wira Saputra sebagai Ketua, Pauzi sebagai Wakil Ketua, Teddy Yohannes Tarigan sebagai Sekretaris, dan Rahmat Santoso sebagai Bendahara. Kepengurusan tersebut juga diperkuat jajaran bidang organisasi, kerja sama, pembelaan wartawan dan HanKam yang di pegang oleh Sabar Damanik, pendidikan, pariwisata, dan olahraga. 

Selain pelantikan, PWI Kepulauan Meranti juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. (***)

Selasa, 28 Juli 2026

  

Wabup Muzamil Bahas Penegasan Batas Wilayah Kepulauan Meranti, Kemendagri Beri Arahan Pengusulan Hak DBH


MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna membahas penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH).

Audiensi yang berlangsung di Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) tersebut, diterima langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., serta Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan kepastian batas wilayah sebagai daerah kepulauan yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan melalui wilayah laut.

Hingga saat ini, belum adanya penegasan batas wilayah yang mengakomodasi karakteristik Kepulauan Meranti menyebabkan daerah belum memperoleh hak Dana Bagi Hasil sebagaimana daerah lain yang berbatasan secara administratif.

Muzamil menjelaskan, penegasan batas wilayah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penghitungan batas wilayah laut antardaerah dapat dilakukan sejauh 4 mil laut dari garis pantai dengan prinsip garis tengah (median line) apabila terdapat daerah yang saling berbatasan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian Dana Bagi Hasil kepada daerah penghasil maupun daerah yang berbatasan.

Namun, sebagai daerah kepulauan yang tidak memiliki batas darat dengan kabupaten lain, Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperoleh manfaat Dana Bagi Hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta arahan dan dukungan Kemendagri agar karakteristik daerah kepulauan dapat menjadi pertimbangan dalam penegasan batas wilayah administrasi.

“Kami hadir untuk meminta arahan dari Kemendagri terkait penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap hak daerah atas Dana Bagi Hasil. Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang seluruh batas wilayahnya berada di laut. Tentunya kami berharap daerah kami memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak fiskal daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Muzamil.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Kemendagri, Dr. Elfin Elyas, menjelaskan bahwa frasa “berbatasan laut” dalam regulasi masih dapat menjadi ruang pengkajian lebih lanjut.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peluang untuk mengusulkan penegasan batas wilayah melalui Gubernur Riau kepada pemerintah pusat dengan melengkapi argumentasi hukum serta kajian yang komprehensif.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan kajian dampak yang ditimbulkan apabila Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memperoleh hak Dana Bagi Hasil, baik terhadap kapasitas fiskal daerah, pembangunan wilayah kepulauan, maupun kesejahteraan masyarakat.
  

Bupati Asmar Dorong Kemudahan Layanan Pensiun ASN melalui Sinergi dengan BRK Syariah


MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara (ASN), termasuk saat memasuki masa purnatugas. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat menghadiri kegiatan ramah tamah BRK Syariah Selatpanjang bersama ASN pra pensiun dan purnabakti di Ruang Terbuka Hijau (RTH) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang diawali dengan senam sehat bersama itu diikuti oleh ASN pra pensiun, para purnabakti, jajaran BRK Syariah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai layanan yang ditujukan untuk memudahkan ASN dalam menghadapi masa pensiun.

Mewakili Direksi BRK Syariah Pusat, Pimpinan Divisi Konsumer, Irsyadi Sukri, menyampaikan bahwa BRK Syariah terus memperkuat pelayanan bagi para pensiunan melalui kerja sama dengan PT Taspen (Persero) Provinsi Riau. Dengan kerja sama tersebut, pengurusan administrasi pensiun kini dapat dilakukan langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa harus ke Pekanbaru.

"Seluruh layanan pengurusan pensiun kini sudah dapat dilayani di Kepulauan Meranti. Kami juga mengimbau para ASN agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan pensiun melalui SMS, WhatsApp, maupun media lainnya. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi," ujar Irsyadi.

Selain memberikan kemudahan layanan administrasi pensiun, BRK Syariah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi keuangan bagi calon pensiunan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan nasabah.

Irsyadi menegaskan, BRK Syariah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BRK Syariah berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, termasuk bagi para ASN yang telah memasuki masa pensiun.

"Kami berharap para ASN tetap mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada BRK Syariah, termasuk setelah memasuki masa pensiun," katanya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menilai kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada para ASN yang telah mendedikasikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.


"Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan kepada para ASN yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, waktu, bahkan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, pengabdian seorang ASN tidak berakhir ketika memasuki masa pensiun. Pengalaman, integritas, serta keteladanan para purnabakti tetap menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi daerah.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada BRK Syariah atas berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan ASN menjelang purnatugas, khususnya dalam pengurusan administrasi pensiun yang kini dapat dilakukan di Meranti.

"Ini merupakan kemudahan yang sangat berarti bagi ASN yang akan memasuki masa purnatugas. Kami berharap pelayanan seperti ini terus ditingkatkan," katanya.

Lebih lanjut, Asmar berharap BRK Syariah terus menghadirkan inovasi layanan, mulai dari pembayaran gaji pensiun, pembiayaan yang sehat, hingga edukasi pengelolaan keuangan agar para pensiunan dapat menikmati masa purnabakti dengan lebih tenang, mandiri, dan sejahtera.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus memperkuat sinergi dengan BRK Syariah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak seluruh ASN yang memasuki masa pensiun agar tetap menyalurkan gaji pensiun melalui BRK Syariah.

"Saya berharap ke depan gaji pensiun ASN Kabupaten Kepulauan Meranti tetap disalurkan melalui BRK Syariah. Langkah ini akan semakin memperkuat peran bank daerah sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan penghargaan kepada seluruh ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya. Ia berharap hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah, BRK Syariah, ASN aktif, dan para purnabakti tetap terjalin erat sebagai bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, Staf Ahli Bupati Suardi, Kepala BKPSDM Bakharuddin, Sekretaris BKPSDM Rodiah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur BRK Syariah Selatpanjang, serta para nasabah ASN pra pensiun dan ASN purnabakti.

Senin, 27 Juli 2026

  

Hari Mangrove Sedunia, Yayasan Generasi Hijau Beri Penghargaan kepada Kapolda Riau


Peringatan Hari Mangrove Sedunia menjadi momentum bagi Yayasan Generasi Hijau Riau untuk memberikan penghargaan kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan atas komitmen dan konsistensinya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Green Policing.

Penghargaan berupa plakat Green Policing tersebut diserahkan langsung oleh Pengawas Yayasan Generasi Hijau Riau, Wais Al Qurni, di kawasan mangrove Kabupaten Rokan Hilir.

Penghargaan ini bertepatan dengan rangkaian kegiatan penanaman mangrove dan upaya pemulihan kawasan pesisir, dan peringatan hari Mangrove sedunia pada 26 Juli 2026 ini.

Wais Al Qurni mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap langkah nyata Polda Riau dalam mengedepankan perlindungan lingkungan hidup.

Khususnya penyelamatan ekosistem mangrove yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir.

“Pada peringatan Hari Mangrove Sedunia ini, kami dari Yayasan Generasi Hijau Riau memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Riau melalui penghargaan Green Policing. Kami melihat komitmen Polda Riau dalam menjaga lingkungan dan kawasan hutan sangat nyata, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga upaya pemulihan ekosistem,” kata Wais Minggu (26/7/2026).

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menerima langsung penghargaan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

“Terima kasih. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Irjen Herry.

Penghargaan tersebut diberikan di tengah komitmen Polda Riau memperkuat implementasi Green Policing sebagai pendekatan kepolisian yang mengintegrasikan penegakan hukum, pencegahan, edukasi, dan restorasi lingkungan.

Sebelumnya, Polda Riau berhasil mengungkap dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas kawasan yang diduga mengalami kerusakan mencapai 118,21 hektare.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial AF dan SA yang diduga melakukan pembukaan lahan serta merusak ekosistem mangrove menggunakan alat berat jenis excavator.

Irjen Herry menegaskan, Green Policing bukan hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, tetapi juga mengedepankan pemulihan ekosistem melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Green Policing adalah upaya kolaborasi yang kita lakukan. Ada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan yang paling utama adalah upaya restoratif,” tegasnya.

Menurutnya, perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, TNI, akademisi, pelaku usaha, organisasi lingkungan, dan masyarakat.

Melalui penghargaan yang diberikan bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia tersebut, Yayasan Generasi Hijau Riau berharap semangat kolaborasi dalam menjaga hutan, mangrove, dan ekosistem lingkungan di Provinsi Riau terus diperkuat sehingga upaya pelestarian alam dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi