TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Senin, 13 Juli 2026

  

Polda Riau Laksanakan Sertijab Sejumlah Pejabat Strategis, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Meranti


KEPULAUAN MERANTI |  Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, di Aula Tribrata Mapolda Riau, Pekanbaru, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol. Hengki Haryadi, para Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, serta seluruh Kapolres jajaran. Prosesi sertijab diawali dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pakta Integritas, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Dalam mutasi kali ini, Polda Riau melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis, yaitu:

- Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau dari Kombes Pol. Wimboko kepada Kombes Pol. Dwi Mulyanto.
- Kabid Humas Polda Riau dari Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol. Akmadi.
- Kapolres Dumai dari AKBP Angga Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan.
- Kapolres Rokan Hilir dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.
- Kapolres Kepulauan Meranti dari AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K
- Kapolres Indragiri Hilir dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Khusus di Polres Kepulauan Meranti, tongkat komando kini resmi diemban oleh AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita,S.I.K.  menggantikan AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. yang mendapat amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.


Mutasi jabatan di lingkungan Polda riau merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran, pembinaan karier personel, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum.

Keluarga besar Polres Kepulauan Meranti mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Diharapkan kepemimpinan beliau dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Polres Kepulauan Meranti juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Polres Kepulauan Meranti. Semoga sukses mengemban amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.

Dengan semangat Polri Presisi, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  

Bupati Asmar Lepas 450 Mahasiswa KKN IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Dorong Pengabdian Berdampak bagi Desa di Meranti


MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar secara resmi melepas 450 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis Tahun 2026 yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari.

Prosesi pelepasan yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (13/7/2026), turut dihadiri Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dosen pembimbing lapangan, serta seluruh mahasiswa peserta KKN.

Sebanyak 450 mahasiswa akan ditempatkan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Pulau Merbau. Selama masa pengabdian, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Wira Sugiarto, S.IP., M.Pd.I., mengatakan program KKN Bina Desa Berkelanjutan telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Program tersebut merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui KKN ini, kami memohon izin untuk mengabdi dan belajar di tengah masyarakat selama 40 hari. Kami berharap seluruh mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sikap, serta menjadi teladan di tengah masyarakat desa," ujar Wira.

Sementara itu, Bupati H. Asmar mengapresiasi komitmen IAIN Datuk Laksamana Bengkalis yang terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Menurutnya, KKN bukan sekadar sarana menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kepedulian sosial sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

"Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat harus mampu memberikan manfaat nyata. Bangun komunikasi yang baik, bersikap santun, mampu beradaptasi, dan hormati budaya lokal yang ada di Kepulauan Meranti," tegas Asmar.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menjalankan program-program yang memberikan dampak positif, khususnya di bidang keagamaan, literasi digital, pelestarian lingkungan, serta pengembangan ekonomi desa.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh peserta KKN agar senantiasa menjaga etika, disiplin, dan keselamatan selama menjalankan pengabdian sehingga mampu menjaga nama baik almamater.

Kepada para camat, kepala desa, serta dosen pembimbing lapangan, Asmar meminta agar memberikan pendampingan secara optimal dan memastikan kebutuhan mahasiswa selama menjalankan KKN dapat terpenuhi dengan baik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Semoga kegiatan ini dapat membentuk mahasiswa yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," harapnya.

Pelepasan mahasiswa KKN ditandai dengan prosesi penyematan secara simbolis, dilanjutkan salam-salaman antara mahasiswa dengan Bupati beserta jajaran pemerintah daerah, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya pengabdian mahasiswa di desa-desa wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  

Hotman Paris Komentari Penggeledahan Polri, Puji Prabowo soal Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah


JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris turut merespons dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Hotman meyakini bahwa pembongkaran kasus tiga korupsi yang dilakukan beberapa hari terakhir oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya itu atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampidsus,” ucap Hotman dalam keterangannya, dikutip dari unggahan di Instagramnya pada Minggu, 12 Juli 2026.

“Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar,” imbuhnya.

Sebut Sebagai Langkah Berani Presiden

Hotman juga menyebut bahwa buka-bukaan kasus Febrie Adriansyah ini adalah langkah berani yang pernah diambil oleh Presiden Indonesia.

“Bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya,” kata Hotman lagi.

Pembongkaran 3 kasus besar yang menyeret Febrie, kata Hotman juga membuat masyarakat tahu kondisi yang sesungguhnya.

“Justru Bapak Prabowo-lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Bapak Prabowo-lah yang berhasil membongkarnya,” jelasnya.

“Memang selaku manusia pasti ada kekurangan, tapi jauh lebih besar manfaatnya dengan gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya,” tambahnya.

Apresiasi Penggeledahan Belasan Titik

Untuk mengungkap kasus tersebut, pihak kepolisian menggeledah 13 titik yang diduga berkaitan dengan Febrie Adriansyah.

Mengenai hal tersebut, Hotman memuji keberanian Prabowo, mengapresiasi penggeledahan, hingga harapan negara yang lebih makmur.

“Sekali lagi, tanpa restu dari Bapak Presiden Prabowo, nggak mungkin, nggak mungkin kepolisian melakukan penggerebekan atas harta dari Jampidsus sampai, apa itu, ada 11 sampai 12 tempat, ya,” terang Hotman.

“Itu perlu ketegasan dan ternyata berhasil. Sekali lagi Bapak Prabowo panjang umur, mudah-mudahan negara ini makin makmur Bapak pimpin. Salam dari mantan pengacaramu, Hotman Paris,” tukasnya.

Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Sebelumnya, jajaran Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah Cafe de’Clan dan money changer di Cipete pada Rabu, 8 Juli 2026.

Penggeledahan tersebut berhasil mengamankan uang tunai Rp67 miliar dan puluhan barang bukti lainnya.

Kemudian saat penggeledahan di Perumahan Parahyangan Golf 2 Sentul, Bogor, Polisi menyita 74 kilogram emas, uang tunai 4,7 dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, dan Rp100 juta sehingga total diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan 3 kasus korupsi, yakni korupsi PT Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel.

Dua tersangka telah ditetapkan oleh kepolisian, yakni Febrie Adriansyah dan Don Ritto dalam kasus yang kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
  

Peringati Hari Koperasi Nasional ke-79, Plt. Kadis Eko Priyono Ajak Momentum Penguatan Ekonomi Kerakyatan


MERANTI – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi mendalam dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2026.

Peringatan tahun ini mengusung tema sentral "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya". Sebuah narasi besar yang menegaskan kembali peran strategis koperasi sebagai pilar utama dalam menopang sekaligus menggerakkan roda perekonomian bangsa secara inklusif.

Dalam pernyataan resminya, Eko Priyono menekankan bahwa koperasi di era modern harus terus bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang adaptif, akuntabel, dan berbasis digital agar mampu menjawab tantangan zaman.

"Hari Koperasi Nasional bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan sebuah momentum krusial untuk merefleksikan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan ekonomi. Kita ingin koperasi benar-benar hadir menjadi wadah yang berdaya, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, kelautan, hingga pelaku UMKM," ujar Eko Priyono, Minggu (12/7/2026).


Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pengurus koperasi untuk bersinergi memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan ekosistem usaha yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, guna mewujudkan visi besar Indonesia yang berdaulat secara ekonomi.

Melalui momentum Hari Koperasi Nasional 2026 ini, Pemerintah Daerah berkomitmen penuh untuk terus memberikan pendampingan, stimulus, serta ruang kolaborasi yang luas. Hal ini diharapkan dapat memicu stimulus bagi tumbuh kembangnya koperasi-koperasi unggulan di daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

"Dengan tata kelola yang sehat dan pemanfaatan teknologi, kita optimistis koperasi mampu menjadi motor penggerak utama dalam pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan," pungkasnya.
  

Bhabinkamtibmas Polsek Rangsang Barat Tinjau Tanaman P2B Warga


MERANTI - Bhabinkamtibmas Desa Bokor, Aipda Ashobirin, melaksanakan peninjauan tanaman Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) jenis cabai milik warga di Jalan Pelita, Dusun Kelapa, Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (11/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat agar lebih produktif dan bernilai ekonomis.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH, SIK, MH melalui Kapolsek Rangsang Barat IPDA Sukardi menyampaikan kepada wartawan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas merupakan upaya nyata Polri dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Ashobirin meninjau pekarangan pangan bergizi milik Tarno yang telah ditanami sebanyak 80 bibit cabai menggunakan polybag. Hasil budidaya cabai tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, sekaligus dipasarkan kepada pedagang di sekitar Kecamatan Rangsang Barat sehingga memberikan tambahan penghasilan bagi pemiliknya.

Selain melakukan monitoring terhadap pertumbuhan tanaman, Bhabinkamtibmas juga memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai cara perawatan tanaman cabai, membantu memberikan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan hama, serta mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan ekonomi keluarga.

Menurut Kapolsek, pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai merupakan langkah efektif dalam menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) bertujuan mewujudkan kemandirian pangan di tingkat keluarga melalui pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan rumah sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan peninjauan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Sabtu, 11 Juli 2026

  

Bupati Asmar Minta OPD Prioritaskan Tindak Lanjut Temuan BPK


MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2026 . Penegasan itu disampaikan saat menyerahkan surat penegasan kepada seluruh kepala OPD dan camat di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, para asisten, staf ahli, seluruh kepala OPD, camat, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Asmar menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK harus menjadi prioritas setiap perangkat daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"LHP BPK harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan. Tindak lanjut atas setiap rekomendasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujar Asmar.

Ia menegaskan bahwa setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab menyelesaikan rekomendasi sesuai kewenangannya, sedangkan Inspektorat Daerah berperan sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus pengawas agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Menurutnya, surat penegasan yang diserahkan kepada seluruh OPD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK diselesaikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pelajari rekomendasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, susun langkah percepatan penyelesaian dengan target waktu yang jelas, serta meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala teknis maupun administratif," tegas Asmar. 

Bupati juga mengingatkan agar tidak ada perangkat daerah yang menunda penyelesaian rekomendasi karena progres tindak lanjut akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja.

Untuk memastikan proses berjalan optimal, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah diminta melakukan pengendalian dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Hasil pemantauan tersebut akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah.


Sementara itu, Inspektorat Daerah diinstruksikan terus memberikan pendampingan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian rekomendasi secara berkala. Inspektorat juga diminta mengidentifikasi perangkat daerah yang memerlukan perhatian khusus agar penyelesaian rekomendasi dapat berjalan optimal.

Asmar menilai keberhasilan menindaklanjuti rekomendasi BPK tidak hanya berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencerminkan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Yang lebih penting, setiap rekomendasi yang diselesaikan akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Menutup arahannya, Asmar mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat koordinasi, menghilangkan ego sektoral, serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai prioritas bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Jumat, 10 Juli 2026

  

Bupati Asmar Percepat Persiapan Lahan Gudang Bulog di Dorak, Targetkan Pembangunan Segera Dimulai


Meranti – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar memimpin rapat tindak lanjut kesiapan lahan untuk pembangunan gudang Bulog di kawasan Dorak, Selatpanjang, yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Bidang Aset BPKAD, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Dalam rapat, Bupati Asmar menegaskan bahwa seluruh tahapan administrasi dan legalitas lahan harus segera diselesaikan agar rencana pembangunan gudang Bulog tidak mengalami keterlambatan.

Ia meminta Bagian Hukum segera menuntaskan persoalan administrasi pertanahan yang masih menjadi kendala. Selain itu, surat-menyurat yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan diminta segera dipersiapkan dan disampaikan kepada pihak terkait.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan koordinasi dengan PT Sucofindo serta pihak Perum Bulog guna mempercepat proses pembangunan. Dalam waktu dekat, tim survei juga dijadwalkan turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan teknis.

Selain pembangunan gudang Bulog, Asmar turut menyoroti percepatan pembangunan Pelabuhan Dorak yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi logistik dan perekonomian daerah.

"Kita kejar juga pembangunan Pelabuhan Dorak agar dapat segera diselesaikan. Infrastruktur ini harus berjalan beriringan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat," ujarnya.


Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga akan melakukan audiensi dengan jajaran Direksi Perum Bulog untuk memastikan rencana pembangunan gudang di Kepulauan Meranti tetap berjalan sesuai target.

Asmar menekankan agar seluruh perangkat daerah bekerja maksimal memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak Bulog.

"Jangan sampai pembangunan ini batal. Semua administrasi dan apa yang menjadi permintaan mereka harus segera disiapkan. Kalau kemampuan anggaran memungkinkan dibangun bertahap, kita mulai tahun ini dan dilanjutkan pada 2027. Yang terpenting pembangunan sudah dimulai dan terlihat progresnya," tegasnya.

Ia menambahkan, pola pembangunan bertahap juga akan diterapkan pada proyek Pelabuhan Dorak sehingga pelaksanaan dapat menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah tanpa menghambat realisasi program.

Menutup arahannya, Bupati Asmar mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan koordinasi dan bekerja secara serius agar seluruh proyek strategis di Kepulauan Meranti dapat terealisasi sesuai rencana.

"Ayo kita bekerja lebih baik lagi. Lakukan koordinasi dengan semua pihak, jangan sampai ada yang menghambat. Yang terpenting, pembangunan benar-benar dapat kita wujudkan demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Kamis, 09 Juli 2026

  

Warga Desa Mayang Sari Sambut Antusias Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi


Warga Desa Mayang Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, menyambut gembira peresmian Jembatan Merah Putih Presisi yang telah selesai dibangun melalui kolaborasi Polri dan masyarakat.

Peresmian jembatan yang berada di Jalan Nelayan itu berlangsung meriah. Warga, termasuk para pelajar yang setiap hari melintasi jalur tersebut, tampak antusias dan bersyukur karena kini memiliki akses yang lebih aman dan layak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga SH mewakili Kapolres AKBP Aldi Alfa Fahroqi SH SIK MH, didampingi Kabag Ops Kompol Wan Mantazaka SH MH, Kapolsek Merbau Iptu Ahmad Pauzi Mananra SPd, beserta personel Polsek Merbau, perwakilan Koramil Merbau, Sekretaris Kecamatan Merbau Idrus SE, Ketua LAMR Kecamatan Merbau Syafruddin SHum, Ketua MUI Kecamatan Merbau Ustaz Hasan, Kepala Desa Mayang Sari Ibrahim, perwakilan PT ITA, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Kepala Desa Mayang Sari, Ibrahim, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, jembatan itu menjadi akses vital yang mempermudah mobilitas masyarakat, nelayan, pelajar, hingga warga yang hendak menyeberang ke pulau lain.

Ia menilai pembangunan jembatan merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus hasil kerja sama yang baik antara aparat dan warga.

Sementara itu, Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Fahroqi SH SIK MH melalui Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi. Menurutnya, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan fasilitas umum tersebut.

Ia menjelaskan, jembatan yang sebelumnya berbahan kayu kini telah dibangun dengan konstruksi yang lebih kokoh sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Wakapolres juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar tetap aman dan nyaman digunakan serta terus memberikan manfaat bagi aktivitas warga sehari-hari. (***)


Sumber : riauraya.com
  

Bupati Asmar Ingatkan Pilkades Jangan Sampai Pecah Belah Masyarakat


MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak menjadikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 sebagai pemicu perpecahan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara dewasa demi menjaga persatuan dan kondusivitas di tengah masyarakat.

Pesan itu disampaikan Bupati Asmar saat menghadiri rapat pembentukan Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, dan Tim Keamanan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026).

Menurut Asmar, Pilkades merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, jujur, adil, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga keamanan, ketertiban, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

"Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah, camat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun koordinasi yang baik, menjaga netralitas sesuai ketentuan, dan mengedepankan komunikasi dalam setiap penyelesaian permasalahan. Jangan sampai perbedaan pilihan politik di tingkat desa berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu persatuan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran Pilkades, Pemkab Kepulauan Meranti membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas, dan Tim Keamanan. Menurut Bupati, pembentukan ketiga unsur tersebut menjadi langkah awal yang penting agar seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.

Ia meminta Panitia Pemilihan Kabupaten menjalankan fungsi pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi secara optimal, sehingga setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini.

Kepada Tim Pengawas, Bupati menekankan pentingnya menjalankan pengawasan secara objektif, independen, profesional, dan bertanggung jawab guna mencegah terjadinya pelanggaran administrasi maupun potensi konflik.


Sementara kepada Tim Keamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi terkait lainnya, Asmar meminta agar pengamanan dilakukan secara terpadu mulai dari tahap persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan kepala desa terpilih.

Menjelang pelaksanaan Pilkades, Bupati kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kita mengharapkan pelaksanaan Pilkades aman-aman semua. Kita satu daerah, satu Kabupaten Kepulauan Meranti. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban supaya pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik dan lancar," ajaknya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta para camat terus melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai kewenangannya agar seluruh tahapan Pilkades berjalan tertib sesuai jadwal.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan kepada kepala desa berprestasi.

"Tadi saya juga menyampaikan, bagi kepala desa yang berprestasi serta tidak memiliki temuan dari BPK maupun Inspektorat, insyaallah apabila kondisi keuangan memungkinkan, pada tahun 2027 akan kita berikan hadiah umrah. Tidak banyak, paling banyak tiga orang," ungkapnya.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, pimpinan perangkat daerah terkait, para camat, dan para kepala bagian Setdakab, serta tamu undangan lainnya.
  

Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp174 Triliun, Komisi IX DPR Ingatkan Kualitas dan Keamanan Jangan Dikorbankan


Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyoroti rencana penurunan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027. Ia menegaskan bahwa berkurangnya anggaran tidak boleh berdampak pada kualitas makanan maupun keamanan pelaksanaan program yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Penurunan anggaran BGN harus dipastikan tidak mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Jangan sampai penurunan anggaran mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Ini terkait dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat," kata Yahya.

Yahya berharap anggaran untuk komponen utama program tidak mengalami pengurangan, khususnya alokasi Rp10.000 per porsi makanan, biaya operasional sebesar Rp3.000, serta insentif Rp2.000. Menurutnya, skema insentif bagi mitra pelaksana juga perlu dievaluasi agar disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, bukan menggunakan sistem pembayaran tetap.

"Saya berharap tidak terjadi pengurangan anggaran untuk makanan yang Rp 10 ribu per porsi, biaya operasional Rp 3.000 dan insentif Rp 2.000," ujarnya.

"Insentif yang diberikan terhadap mitra perlu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Tidak bersifat flat seperti sekarang ini, berapa pun jumlah penerima manfaat tetap dibayar Rp 6 juta per hari," sambungnya.

Selain menjaga kualitas layanan, Yahya meminta agar penurunan anggaran tidak mengurangi jumlah penerima manfaat MBG yang selama ini telah berjalan. Ia juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

"Transparansi ini penting untuk mengembalikan citra BGN yang sedang terpuruk akibat kasus korupsi yang menimpa BGN. Kepercayaan masyarakat kepada BGN harus dipulihkan dengan kinerja yang baik dan transparansi pengelolaan anggaran," jelasnya.

"BGN harus membersihkan diri ke dalam terlebih dahulu, para pegawai yang nakal dan punya dapur harus dievaluasi untuk diganti secara bertahap," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2027 diperkirakan turun menjadi Rp174 triliun dari Rp268 triliun pada 2026. Menurutnya, perhitungan tersebut mempertimbangkan kebutuhan sekitar 21 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta cakupan layanan bagi sekitar 84 juta siswa, termasuk alokasi untuk program kesehatan seperti penanganan stunting dan ibu hamil.

Sumber: detikNews

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi