TARGET RIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Jumat, 17 Juli 2026

  

Plt. Kadis Kominfo : PPID Permudah Masyarakat Peroleh Informasi Publik Resmi


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik. Salah satunya melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara resmi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE, mengatakan setiap warga negara memiliki hak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“PPID hadir untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik. Kami siap melayani setiap permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sukri.

Menurutnya, melalui mekanisme PPID, masyarakat akan memperoleh informasi yang telah diverifikasi sehingga akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki kepastian hukum. Di sisi lain, mekanisme tersebut juga memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sukri menegaskan penggunaan layanan PPID bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat. Sebaliknya, PPID menjadi jalur resmi agar informasi yang diterima benar, lengkap, dan berasal dari sumber yang berwenang.

“Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi pemerintah. Dengan begitu, kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat diminimalkan,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Setiap informasi sebaiknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah.

Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Sukri, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Prosedur Permohonan Informasi Publik melalui PPID Kabupaten Kepulauan Meranti

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui PPID dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan informasi melalui surat atau mengisi formulir permohonan dengan melampirkan identitas serta menjelaskan informasi yang dibutuhkan.
  2. PPID menerima dan mencatat permohonan serta memberikan tanda bukti penerimaan atau nomor registrasi.
  3. PPID melakukan verifikasi terhadap permohonan untuk memastikan informasi yang diminta berada dalam penguasaannya dan termasuk informasi yang dapat diberikan.
  4. PPID memberikan tanggapan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
  5. Informasi disampaikan kepada pemohon dalam bentuk salinan fisik, digital, atau kesempatan melihat dokumen. Jika permohonan ditolak, PPID akan menjelaskan alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Apabila belum puas terhadap jawaban PPID, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
  7. Jika keberatan tidak memperoleh penyelesaian, pemohon dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme yang berlaku.
  

BKPSDM Meranti Konfirmasi Belasan PPPK Paruh waktu (PW) Mundur Usai Terima SK, Alasan Ikut Suami dan Kerja di Luar Daerah


MERANTI - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti membenarkan adanya belasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh waktu (PW) yang mengundurkan diri setelah menerima Surat Keputusan pengangkatan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Kepada Wartawan menanggapi surat konfirmasi resmi yang dilayangkan, Kamis 16 Juli 2026.

Jumlahnya masih sama seperti yang diberitakan media ," ujar BKPSDM.


Alasan Beragam, Dominan Faktor Keluarga.

Menurut Kaban, alasan pengunduran diri para PPPK Paruh waktu (PW)
tersebut tidak sama. Sebagian besar dipicu faktor keluarga dan pekerjaan lain.

Alasan beragam, ada karena ikut suami, mendapat pekerjaan lain di luar daerah ," jelasnya.

Faktor pindah domisili mengikuti pasangan dan menerima tawaran kerja dengan gaji lebih tinggi di luar Meranti menjadi penyebab utama. Kondisi ini cukup umum terjadi pada PPPK Paruh waktu (PW) yang baru diangkat.

Sebagian Besar Terdampak di Setda. 
Terkait sebaran OPD yang terdampak, Kaban menyebut pengunduran diri tidak hanya terjadi di satu instansi.

"Dari beberapa OPD, sebagian besar di Setda ," ungkapnya.

Meski demikian, ia belum merinci secara detail formasi dan jabatan yang ditinggalkan para PPPK Paruh waktu (PW) tersebut.

Formasi Kosong Masih Bisa Ditangani.  
BKPSDM memastikan pelayanan di OPD terdampak tidak terganggu meski ada kekosongan. 

"Karena masih bisa dikerjakan oleh tenaga yang ada, sampai saat ini masih aman," (Red)
  

Rapat Banggar DPRD Provinsi Riau Memanas, Indra Gunawan dan Parian Ikhwan Diduga Baku Hantam


PEKANBARU - Rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Riau yang berlangsung di Gedung DPRD Riau, Kamis 16 Juli 2026, diwarnai keributan.

Dua kubu anggota DPRD, yang disebut kubu Indra Gunawan dan kubu Parian Ikhwan, terlibat adu mulut yang berujung saling dorong dan baku hantam di ruang rapat.

Keributan terjadi saat pembahasan alokasi anggaran dan program kegiatan di sejumlah OPD. Adu argumen antar fraksi yang sudah berlangsung alot memicu ketegangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, suasana sempat tidak kondusif. Sejumlah anggota lainnya dan petugas keamanan berusaha melerai keributan agar rapat tidak semakin ricuh.

Saling Tuding Soal Anggaran.
Sumber internal DPRD menyebutkan, perselisihan dipicu perbedaan pandangan terkait prioritas penggunaan anggaran. Kubu Indra Gunawan dan kubu Parian Ikhwan disebut memiliki pandangan berbeda dalam menentukan pos-pos belanja.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Riau maupun dari Indra Gunawan dan Parian Ikhwan terkait insiden tersebut.

Tuntut Kedewasaan Berpolitik.
Peristiwa ini mendapat sorotan publik. Masyarakat menilai wakil rakyat seharusnya memberi contoh kedewasaan dalam berpolitik dan berdebat, bukan dengan cara kekerasan di ruang sidang.

Pimpinan DPRD Riau diharapkan segera mengambil langkah tegas agar pembahasan anggaran APBD 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Media masih berupaya mengkonfirmasi kronologi lengkap dan sanksi yang akan diberikan kepada anggota yang terlibat

Kamis, 16 Juli 2026

  

Polda Riau Selidiki Dugaan Perusakan Hutan Mangrove di Rokan Hilir


Sekitar 90 hingga 100 hektare hutan mangrove di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), ditemukan rusak, diduga untuk dijadikan lahan perkebunan.

Atas temuan tersebut, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau langsung ditugaskan menyelidiki dugaan tindak pidana lingkungan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan tim penyidik menemukan sejumlah kerusakan di beberapa titik pada hutan mangrove di kawasan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas tersebut.

"Dugaan perusakan hutan mangrove tersebut diperkirakan mencakup area seluas sekitar 90 sampai 100 hektare. Kasus ini menjadi perhatian Polda Riau dan akan kami usut secara tuntas," kata Ade, Rabu (15/7/2026). 

Kombes Ade menjelaskan, lokasi kawasan yang diduga dirambah tersebut berada di Dusun Lestari Indah Sungai Sanggul hingga Dusun Batang Kopau.

Hasil pengecekan menunjukkan kawasan tersebut merupakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Kawasan hutan mangrove tersebut memiliki fungsi penting sebagai pelindung pesisir serta habitat berbagai jenis flora dan fauna," jelas Kombes Ade.

Lebih lanjut, Ade mengatakan, sesuai instruksi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, pihaknya diperintahkan melakukan penyelidikan secara profesional, menyeluruh, dan berbasis pembuktian ilmiah.

Karena itu, pihaknya akan memproses pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika ditemukan unsur pidana.

"Kami akan menindak setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain penyidik Ditreskrimsus Polda Riau berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta instansi teknis lainnya untuk melakukan verifikasi lapangan, pengumpulan alat bukti, pengukuran luasan kerusakan, hingga analisis dampak ekologis.

Ade mengingatkan bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi strategis sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon biru (blue carbon), sekaligus habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting, burung, dan satwa lainnya yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan kawasan pesisir dengan melaporkan setiap dugaan tindak pidana lingkungan kepada aparat penegak hukum.

"Penanganan perkara ini merupakan bagian dari implementasi program Green Policing Polda Riau yang mengedepankan penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup," tegas Kombes Ade

Rabu, 15 Juli 2026

  

Kunjungi Kawasan Transmigrasi di Lahat, Wamen Viva Yoga: Rehabilitas Sekolah dan Sertipikati Lahan Segera Kita Tuntaskan


Kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Kawasan Transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, 13/7/2026, menjadi kebahagian tersendiri bagi transmigran di sana. Mereka merasa sejak transmigrasi kali pertama dilakukan pada tahun 1982, baru kali ini dikunjungi atau ditinjau oleh pemerintah. 

Tak heran saat berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Viva Yoga disambut meriah oleh para transmigran, siswa-siswi sekolah, guru, para kepala desa, Muspika, Muspida, anggota DPRD, Bupati Lahat Bursah Sarnubi, Wakil Bupati Widia Ningsih, dan pejabat kabupaten dan provinsi lainnya.

Kedatangan Viva Yoga sore itu untuk melakukan 'Peresmian Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Sekolah di Kawasan Transmigrasi'.

Dalam sambutan dikatakan transmigran dari Jawa tiba di Lahat pada tahun 1982 dengan penempatan di satuan pemukiman 1 ada 400 KK dan di satuan pemukiman 2 ada 500 KK. Selanjutnya, program transmigrasi terus berlangsung sampai 2016 dengan penempatan warga transmigrasi.

Setelah 44 tahun, kawasan yang dulu hutan saat ini berubah menjadi desa dengan berbagai fasilitasnya. "Dulu transmigrasi dilakukan secara top down atau langsung dari program pemerintah pusat", ujarnya tadi.

Sekarang transmigrasi dilakukan secara bottom up, desentralisasi, atas inisiatif atau keinginan pemerintah daerah sendiri. "Terbukti transmigrasi mampu menciptakan kawasan pertumbuhan maka ada 60 proposal dari bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi", paparnya.

Ditegaskan bila pemerintah daerah membutuhkan transmigran maka pemerintah daerah tersebut harus menyediakan lahan yang statusnya clear, clean, dan free. "Agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dan membawa masalah ke depannya", tuturnya.
Diakui di berbagai kawasan transmigrasi termasuk di Kikim ada permasalahan lahan seperti tumpang tidih dengan lahan hutan dan belum disertipikati menjadi SHM.

Menanggapi hal demikian, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah merealisasikan program Trans Tuntas. "Program ini fokus untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan transmigrasi dan melalukan sertipikati lahan yang ditempati transmigran", ungkapnya. "Trans Tuntas telah menyelesaikan beberapa sengketa lahan dan mensertipikati ribuan lahan milik transmigran menjadi SHM", tambahnya. Trans Tuntas disebut terus bekerja hingga masalah-masalah yang ada tuntas.

Kedatangan Viva Yoga di SDN 18 Kikim Timur untuk meresmikan hasil dari pembangunan dan rehabilitas sekolah di kawasan transmigrasi. Ada 5 sekolah di sana yang mendapat bantuan dari Kementerian Transmigrasi untuk dibangun dan direhab pada bagian-bagian penting seperti toilet dan ruang kelas. "Setiap tahun anggaran, program ini Kita jalankan lebih dari seratus sekolah di 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia", paparnya.

Viva Yoga menerima aspirasi dari banyak pihak bahwa masih ada sekolah yang perlu diperhatikan kondisi bangunannya. Menanggapi hal demikian, dikatakan Kementrans telah bersepakat bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemedikdasmen) untuk melakukan pembangunan dan rehabilitasi sekolah termasuk pemenuhan kebutuhan guru. Diungkap Kemendikdasmen membidik pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70.000 titik. "Dari sini, ribuan sekolah lain di kawasan transmigrasi yang perlu dibangun dan rehab, akan Kita masukan dalam program kerja sama antara Kementrans dan Kemendikdasmen", tegasnya.

Rehabilitasi dan pembangunan sekolah disebut akan dituntaskan sebab hal demikian penting untuk mempersiapkan dan mencetak sumber daya unggul dari kawasan transmigrasi. "Saya lihat anak-anak sekolah di sini unggul, cerdas, ceria, dan sehat-sehat", kata mantan Presidium MN KAHMI itu. Dirinya ingin hal demikian terjadi di seluruh kawasan transmigrasi.
  

Bupati Asmar Sidak RSUD Kepulauan Meranti, Apresiasi Perbaikan Pelayanan dan Minta ASN Utamakan Kepentingan Pasien


MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti di Jalan Dorak, Selasa (15/7/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik sekaligus melihat langsung kondisi rumah sakit.

Dalam peninjauan itu, Bupati Asmar mengapresiasi sejumlah perubahan yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi kenyamanan masyarakat. Ia menilai penataan area parkir kini lebih tertib, pelayanan rumah sakit semakin baik, serta penerangan di lingkungan RSUD pada malam hari telah berfungsi dengan optimal.

"Alhamdulillah, hasil sidak hari ini menunjukkan adanya perbaikan. Area parkir sudah lebih teratur, pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik, dan pada malam hari lingkungan rumah sakit sudah terang karena lampu penerangan telah berfungsi," ujar Asmar.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kesehatan di lingkungan RSUD, mulai dari jajaran manajemen hingga seluruh pegawai, agar selalu mengutamakan kepentingan pasien dengan memberikan pelayanan yang profesional, cepat, ramah, dan penuh empati.

Menurutnya, masyarakat yang datang ke rumah sakit sedang berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian dan penanganan terbaik. Karena itu, seluruh petugas diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

"Saya mengimbau kepada seluruh ASN, baik Direktur RSUD maupun seluruh pegawai, bekerjalah dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Berikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien, karena mereka datang dengan harapan untuk mendapatkan kesembuhan dan pelayanan yang manusiawi," tegasnya.

Asmar berharap berbagai pembenahan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

"Harapan kita ke depan, pelayanan RSUD semakin baik, masyarakat semakin nyaman berobat, dan seluruh fasilitas pendukung, termasuk penataan parkir serta sarana lainnya, terus dikelola dengan baik demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal," tutupnya.
  

Kapolres AKBP Gede Adi: Sinergi Polri, Kejaksaan dan TNI Ciptakan Stabilitas Kamtibmas dan Kepastian Hukum


MERANTI - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melakukan silaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., di Cafe Sangur, Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Selasa malam (14/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kabag Ops Polres, Kasat Lantas, Ps. Kasat Resnarkoba, Kasi Pidana Khusus Kejari, Kasi Pidana Umum Kejari, serta sejumlah Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Silaturahmi di Pekanbaru dilakukan karena Kepala Kejari Kepulauan Meranti sedang melaksanakan tugas kedinasan mengikuti ekspose perkara tindak pidana korupsi bersama jajaran bidang Pidana Khusus. 

Meski berlangsung di Kota Pekanbaru, pertemuan itu memiliki tujuan sama dengan pertemuan dengan jajaran Kejari di Selatpanjang beberapa jam sebelumnya yang dipimpin Wakapolres Kompol Detis Mayer, yakni memperkuat hubungan kelembagaan, meningkatkan komunikasi serta memperkokoh kerja sama antar aparat penegak hukum.


Kapolres AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menegaskan, sinergitas antara Polri, TNI dan Kejaksaan merupakan modal utama dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

"Dengan komunikasi yang intensif dan koordinasi yang kuat, setiap persoalan hukum maupun dinamika kamtibmas dapat ditangani secara cepat, tepat, profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya. 

Ia berharap silaturahmi yang rutin dilaksanakan dapat semakin mempererat soliditas antarlembaga, memperlancar pertukaran informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan silaturahmi itu menjadi bukti komitmen bersama jajaran Polres Kepulauan Meranti, TNI dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dalam menjaga kekompakan serta memperkuat kolaborasi demi terciptanya keamanan dan penegakan hukum yang optimal di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selasa, 14 Juli 2026

  

Berikan Pemahaman Tentang Narkoba Polres Meranti Gelar Penyuluhan ke Sekolah


Meranti,- Upaya dan Tindak Lanjut Dalam Memberantas Bahaya Narkoba Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan tentang Penyalahgunaan Narkoba di SMA Swasta Kalam Kudus Jalan Kartini Selatpanjang Senin (13/7/2026) Siang.

Selain itu, Adapun Dalam Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba kepada Siswa dan Siswi SMA Negeri Swasta Kalam Kudus di Kota Selatpanjang tampak para siswa sungguh menghayati dan memahami dalam materi yang dipaparkan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

Kegiatan itu, juga dipimpin langsung oleh KBO Narkoba Iptu Abdul Haris Damanik, SH juga Bripda Tasya Avistania Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

" Kita Menyampaikan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja dan Peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum Kepada siswa dan siswi sungguh memahami Materi yang kami paparkan," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH S.IK MH Melalui Iptu Abdul Haris Damanik, SH.

Menurut KBO Satresnarkoba Iptu Haris Damanik juga membuat sesi tanya jawab dan para siswa serta siswi SMA Swasta Kalam Kudus sanggat Mahir dan Pintar memberikan Pertanyaan.

" Kita juga berupaya menjawab pertanyaan siswa, agar generasi muda tidak terjerumus akan bahaya Narkotika, juga apabila ada menemukan tindak kejahatan segera melaporkan di Call center kami 110 atau Polsek terdekat," jelas KBO Satresnarkoba Polres Meranti.(Humas Polres Meranti).

Senin, 13 Juli 2026

  

Polda Riau Laksanakan Sertijab Sejumlah Pejabat Strategis, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Meranti


KEPULAUAN MERANTI |  Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, di Aula Tribrata Mapolda Riau, Pekanbaru, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol. Hengki Haryadi, para Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, serta seluruh Kapolres jajaran. Prosesi sertijab diawali dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pakta Integritas, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Dalam mutasi kali ini, Polda Riau melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis, yaitu:

- Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau dari Kombes Pol. Wimboko kepada Kombes Pol. Dwi Mulyanto.
- Kabid Humas Polda Riau dari Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol. Akmadi.
- Kapolres Dumai dari AKBP Angga Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan.
- Kapolres Rokan Hilir dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.
- Kapolres Kepulauan Meranti dari AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K
- Kapolres Indragiri Hilir dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Khusus di Polres Kepulauan Meranti, tongkat komando kini resmi diemban oleh AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita,S.I.K.  menggantikan AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. yang mendapat amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.


Mutasi jabatan di lingkungan Polda riau merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran, pembinaan karier personel, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum.

Keluarga besar Polres Kepulauan Meranti mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Diharapkan kepemimpinan beliau dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Polres Kepulauan Meranti juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Polres Kepulauan Meranti. Semoga sukses mengemban amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.

Dengan semangat Polri Presisi, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  

Bupati Asmar Lepas 450 Mahasiswa KKN IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Dorong Pengabdian Berdampak bagi Desa di Meranti


MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar secara resmi melepas 450 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis Tahun 2026 yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari.

Prosesi pelepasan yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (13/7/2026), turut dihadiri Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dosen pembimbing lapangan, serta seluruh mahasiswa peserta KKN.

Sebanyak 450 mahasiswa akan ditempatkan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Pulau Merbau. Selama masa pengabdian, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Wira Sugiarto, S.IP., M.Pd.I., mengatakan program KKN Bina Desa Berkelanjutan telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Program tersebut merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui KKN ini, kami memohon izin untuk mengabdi dan belajar di tengah masyarakat selama 40 hari. Kami berharap seluruh mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sikap, serta menjadi teladan di tengah masyarakat desa," ujar Wira.

Sementara itu, Bupati H. Asmar mengapresiasi komitmen IAIN Datuk Laksamana Bengkalis yang terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Menurutnya, KKN bukan sekadar sarana menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kepedulian sosial sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

"Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat harus mampu memberikan manfaat nyata. Bangun komunikasi yang baik, bersikap santun, mampu beradaptasi, dan hormati budaya lokal yang ada di Kepulauan Meranti," tegas Asmar.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menjalankan program-program yang memberikan dampak positif, khususnya di bidang keagamaan, literasi digital, pelestarian lingkungan, serta pengembangan ekonomi desa.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh peserta KKN agar senantiasa menjaga etika, disiplin, dan keselamatan selama menjalankan pengabdian sehingga mampu menjaga nama baik almamater.

Kepada para camat, kepala desa, serta dosen pembimbing lapangan, Asmar meminta agar memberikan pendampingan secara optimal dan memastikan kebutuhan mahasiswa selama menjalankan KKN dapat terpenuhi dengan baik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Semoga kegiatan ini dapat membentuk mahasiswa yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," harapnya.

Pelepasan mahasiswa KKN ditandai dengan prosesi penyematan secara simbolis, dilanjutkan salam-salaman antara mahasiswa dengan Bupati beserta jajaran pemerintah daerah, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya pengabdian mahasiswa di desa-desa wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi