TARGETRIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Kamis, 08 Desember 2022

Polda Riau Amankan 91 Kg Sabu, Irjen Moh Iqbal : Sampai Hari Ini Sudah Hampir 800 Kg


PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) berhasil mengamankan 91 Kg narkotika jenis sabu dan 25 Kg narkotika jenis ganja. Hal ini terungkap dalam sebuah ekspos yang digelar, Selasa (6/12/2022).

Dipimpin langsung Kapolda Irjen Pol Mohammad Iqbal, ekspos turut dihadiri Kepala BNNP Riau Brigjen Pol Robinson Siregar, Kasi Intel Korem 031/WB Kolonel Arh Hadi, Sekdaprov Riau SF Haryanto, Kabid Humas Kombes Pol Sunarto dan Dirnarkoba Kombes Pol Yos Guntur.

Dalam ekspos, Kapolda menyampaikan bahwa pengungkapan kali ini dilakukan pada 28-29 November 2022 lalu. Dimana, Ditresnarkoba Polda Riau melalui Subdit I, mendapat informasi awal tentang adanya dugaan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

"Tim kemudian melakukan serangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan pengembangan. Pertama dapat diamankan 81 Kg narkotika jenis sabu di tiga TKP. Saru di Kabupaten Siak dan dua di Pekanbaru," ujar Kapolda dalam ekspos.

Dari tiga TKP diatas, tim dari Subdit I berhasil mengamankan 6 orang tersangka. Diantaranya DAN (24), RUD (22), ADE alias WOK (33), BAY (32), CEN (34) dan YOG. Bersama mereka diamankan 4 karung narkotika jenis sabu dengan total 81 Kg.

Keesokan harinya, sambung Kapolda diamankan lagi 10 Kg sabu dari orang berbeda. Penangkapan dilakukan tepat di pintu keluar Tol Pekanbaru-Dumai di Pekanbaru. Barang bukti diamankan bersama tersangka RIZ (35), TAR (25) RIO (29) dan SUW (56). 

Sehingga dari dua hari tersebut, Subdit I mengamankan total 91 Kg dengan 10 orang tersangka. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan perang terhadap peredaran gelap narkotika. Hal itu dibuktikan dari banyaknya penangkapan yang dilakukan.

"Sampai hari ini sejak saya bertugas selama 11 bulan, sudah hampir 800 Kg sabu yang berhasil diamankan. Jumlah ini terbilang fantastis. Kami berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap narkotika ini," pungkasnya.(Humas)




Editor : Rio

Bahas Aset Lahan Pasar Modern, Bupati Adil Rapat Bersama Direktur PT. Pelindo


JAKARTA - Guna membahas pemanfaatan lahan Pasar Modern Selatpanjang, Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM melakukan rapat bersama di Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Direktur Pengelola PT. Pelindo Putut Sri Muljanto mengaku pihaknya sudah melakukan diskusi internal. Pihaknya menilai saat ini yang terpenting aset tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat, baik pedagang maupun pembeli.

"Sama-sama kita menyelesaikan permasalahan aset itu, yang sederhana gamblang prosesnya, tidak melanggar hukum dan tujuannya tercapai," harap Putut.


Bupati Adil menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti sangat mengharapkan permasalahan aset lahan yang dimiliki PT. Pelindo tersebut dapat segera terselesaikan. Mengingat di atasnya terdapat bangunan pasar modern yang sangat vital bagi perekonomian masyarakat.

"Kita harap dengan adanya pembahasan ini, bisa menghasilkan kerjasama dan solusi yang terbaik," ucap Adil.

Disebutkannya, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar sangat dibutuhkan. Salah satunya Pasar Modern Selatpanjang yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan tahun 2012 dan 2013 yang saat ini sudah berfungsi dengan baik. 

"Keberadaan pasar ini menjadi penopang perekonomian masyarakat kami karena berbagai produk UMKM, hasil pertanian, perikanan, kerajinan dan produk unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti ada di pasar ini," tambah Bupati 


Lebih jauh dijelaskannya, Pemkab Meranti telah melakukan berbagai upaya untuk membahas terkait pemanfaatan dan kejelasan lahan tersebut. Namun sampai saat ini belum mendapat kepastian.

"Untuk itu saya berharap pertemuan ini ada solusi yang didapatkan agar tidak terjadi permasalahan hukum nantinya," pungkas Adil.

Menurutnya, Pemkab Meranti ingin melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan di pasar tersebut dapat berjalan dengan baik. 

"Agar pedagang dan pembeli yang beraktivitas di pasar itu bisa nyaman serta bisa menjadi pundi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar ini," jelasnya.

 
Ikut dalam pembahasan tersebut, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian RI, GM Tanjung Balai Karimun regional I PT. Pelindo, Kadis Perdagangan Meranti, Kaban DPKAD Meranti, dan sejumlah pejabat lainnya.  (Prokopim)

UKW Gratis Pemkab Meranti Selesai, 96% Berkompeten, Bupati Meranti Muhammad Adil : Jadilah Wartawan Bermartabat


MERANTI - Perhelatan Uji Kompetensi Wartawan yang di fasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti bekerjasama dengan DPC Media Onine Indonesia (MOI) resmi ditutup. 

Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, mengucapkan selamat kepada seluruh wartawan yang berhasil meraih kelulusan pada UKW kali ini. 

Bupati berharap, rekan-rekan wartawan yang dinyatakan kompeten, dapat bergandeng tangan bersama-sama dengan pemda dan masyarakat mewujudkan Meranti yang Maju Cerdas dan Bermartabat. 

"Atas nama Pemerintah Daerah, saya ucapkan Selamat atas kelulusan rekan-rekan wartawan. Jadilah wartawan bermartabat dan profesional, sajikanlah berita yang terbaik, tidak hanya untuk pemda, tapi juga untuk masyarakat. Pemda akan mengatur regulasi bagi wartawan yang dianggap dapat berkerjasama tentunya dengan kompetensi dan legalitas yang cukup", harap Adil.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian, Amat Safi'i menyampaikan apresiasi kepada segenap rekan wartawan yang dinyatakan "Kompeten" atau Lulus Ujian Kompetensi Wartawan saat menutup secara resmi kegiatan tersebut di Ballroom Gedung Afifa Selatpanjang, Rabu, (7/12/2022).

"Kami ucapkan selamat dan sukses kepada rekan wartawan yang lulus UKW, mudah-mudahan apa yang di raih ini menjadi sebuah langkah awal yang baik dalam mewujudkan Meranti yang bermartabat", ungkap Safi'i.

UKW yang berlangsung selama 2 hari tersebut di ikuti 36 peserta dibawah bimbingan tim Penguji Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relation (LSPR) Jakarta.

Pengumuman kelulusan disampaikan oleh perwakilan tim penguji saat acara penutupan. Dari 36 peserta yang mengikuti UKW, 33 peserta dinyatakan "Kompeten" atau Lulus, sementara 3 peserta dinyatakan Belum Kompeten.

Dalam sambutan penutupan kegiatan tersebut, Sekretaris DPC MOI Meranti, Edi Hasibuan juga menyampaikan selamat atas hasil rekan-rekan yang dinyatakan Kompeten. 

Edi berharap dengan dinyatakan kompeten wartawan lebih bisa menjaga etika dan martabat profesinya. 

"Secara pribadi saya bangga, dan selamat untuk kawan-kawan, kedepan beban Kartu UKW yang dipegang akan menjadi tanggung jawab untuk menjaga martabat wartawan itu sendiri," ucapnya. 


Tidak sampai disini, pria yang akrab disapa Hasibuan ini menekankan wartawan yang dinyatakan kompeten juga harus bersama memantau anggaran untuk jasa karya tulis jurnalistik di Dinas Kominforik Meranti.  

"Ini merupakan tolak ukur bahwa kedepan jangan ada lagi wartawan tak jelas mendapatkan kerjasama Advertorial, modal copy paste tulisan rilis pemda, ajukan minta dibayar, yang seharusnya dapat itu wartawan yang menulis dan yang berkompeten. Demi kebaikan, kami harap ada penekanan bahwa wartawan yang dinyatakan kompeten dan memiliki karya tulis yang boleh mendapatkan upah jasa tersebut", tegasnya lagi. 

Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik Kabupaten Kepulauan Meranti Dody Hamdani, turut mengucapkan tahniah kepada rekan-rekan wartawan yang dinyatakan kompeten. 

Dody juga menegaskan, Dinas Kominfotik kedepan akan berusaha lebih baik dalam pengelolaan kerjasama dengan media. 

Hal ini juga sesuai petunjuk Bupati Kepulauan Meranti, yang menginginkan wartawan Meranti memliki karya tulis sendiri dan akan dibayar sesuai aturan. 

"Tahniah buat rekan-rekan yang dinyatakan kompeten, Dinas Kominfotik tengah menyusun formula untuk kerjasama, dan itu tidak lepas dari arahan bupati tentunya, saya yakin wartawan yang lulus ini akan menjadi partner terbaik Dinas Kominfotik dalam penyajian berita pemerintah daerah dan masyarakat", tegas Dody.

Dalam pengumuman penutupan, terpilih satu peserta terbaik UKW yang di fasilitasi oleh Dinas Komintotik dan DPC MOI. Predikat peserta terbaik diberikan kepada Khayril Zumardi.

Khayril berharap dengan terujinya kemampuan rekan-rekan wartawan di kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah dan stakeholder bisa menjadikan media dan wartawan sebagai teman.

“Uji kompetensi ini sangat berguna bagi kami untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kami sebagai wartawan", ungkap Khayril. (Red)

Selasa, 06 Desember 2022

Tingkatkan Profesionalisme Wartawan, Bupati Adil Fasilitasi UKW di Meranti


MERANTI - Upaya meningkatkan profesionalisme wartawan yang dilakukan Pemkab Meranti disambut positif oleh insan pers wilayah Meranti dan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bekerjama dengan DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Gedung Afifa Selatpanjang, Selasa (6/12/2022).

Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil. SH, MM, saat membuka secara resmi kegiatan UKW menyebutkan, sertifikasi kompetensi profesi di era sekarang telah menjadi keharusan untuk menunjukkan kualitas dan profesionalitas seseorang di bidang pekerjaannya termasuk profesi wartawan.

Adil melanjutkan, tujuan penyelenggaraan UKW adalah melahirkan wartawan profesional dan berkompeten dalam rangka memberikan informasi yang baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik.

"Tujuan kami (Pemerintah Daerah) melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan adalah memberi ruang rekan wartawan meningkatkan kompetensinya, agar menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, karna informasi yang ditulis oleh wartawan yang baik dan benar merupakan tolak ukur masyarakat dalam menilai dan menerima informasi kinerja pemerintah yang baik dan benar pula, saya yakin dari kegiatan ini nantinya, akan terlahir wartawan yang teruji dan patuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta menjadi wartawan profesional dalam menulis berita," harap Bupati Adil.

Adil menambahkan, kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menerapkan pola kerjasama media yang lebih baik lagi.

"Kedepan pemerintah akan menerapkan aturan kerjasama media melalui Dinas Kominfotik yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah mengutamakan wartawan berkompeten atau bersertifikasi UKW yang dapat berkontrak dan bekerjasama dalam penerbitan berita berbayar," tambah Adil.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Amat Safi'i, M.Kom menyebutkan, UKW dapat terlaksana berkat perhatian dan kepedulian Bupati Kepulauan Meranti dalam rangka meningkatkan kualitas informasi dan pemberitaan di lingkungan Kepulauan Meranti. Disamping itu pihaknya (Dinas Kominfotik) tengah menyusun pola kerjasama media sesuai arahan Bupati.


"UKW yang diselenggarakan hari ini merupakan bukti perhatian dan kepedulian Pak Bupati untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas rekan wartawan dalam melahirkan karya jurnalistik yang bermanfaat bagi masyarakat kepulauan meranti, masyarakat riau maupun Indonesia pada umumnya. Saat ini kami (Dinas Kominfotik) tengah menyusun formula terbaik aturan kerjasama media dengan pemerintah daerah kedepannya," ujar Safi'i.

Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Sekretaris MOI, Edi Hasibuan, A.Md. Kom, selaku panitia penyelenggara menyebutkan kegiatan ini merupakan tujuan Akhir MOI yang menginginkan wartawan Meranti memiliki legalitas lengkap, yaitu Kartu UKW yang dikeluarkan Dewan Pers.

"Ini tugas akhir kami, DPC MOI Meranti sudah beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan, dan ini saatnya ujian yang menentukan wartawan Meranti berkompeten," sebutnya.

Edi menambahkan hal ini juga menjadi tujuan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bupati dalam upaya memartabatkan Insan Pers yang ada di Meranti dan Provinsi Riau.

"Kita dan Pemerintah memiliki satu misi, yaitu memartabatkan masyarakat Meranti, termasuk wartawan daerahnya," tambahnya.

Sekilas Informasi, kegiatan UKW oleh Pemkab Meranti diikuti sebanyak 36 peserta yang terdiri dari wartawan Meranti dan wartawan daerah lainnya seperti Pekanbaru dan Bengkalis. Kegiatan ini menghadirkan Lembaga Sertifikasi Profesi bersertifikasi BNSP yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School Public Relations (LSPR) Jakarta.

Adapun penguji yang bertugas adalah Akhmad Edhy Aruman (Dosen/Penguji LPKW LSPR), Yudono Yanuar Akhmadi (Penguji LPKW LSPR-Editor Tempo), Aprida Mardelina Sihombing (Dosen/Penguji LPKW LSPR), Martha Warta Silaban (Dosen/Penguji LPKW LSPR-Editor Tempo), Sigit Setiono (Penguji LPKW LSPR-Editor Warta Kota), Tulus Wijanarko (Penguji LPKW LSPR-Editor Tempo), M. Nuhi Riyadi (LSPR), Flandria Salwa Salsabila (LSPR) dan Endang Gea Saktiany (LSPR).

Turut hadir di lokasi acara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irmansyah, Asisten Perekonomian Suhendri, Asisten Administrasi Umum Sudanri, Praktisi Jurnalistik El Wahyudi Panggebean, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (***)

Senin, 05 Desember 2022

Peduli Disabilitas, Polsek Tapung Hulu Bagikan Bansos


Tapung Hulu - Bertempat di Desa Sumber Sari kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar Riau,pada Sabtu 3 Desember 2022, Polsek Tapung Hulu berikan bantuan Bansos kepada 5 warga penyandang disabilitas

Kegiatan pelaksanaan berbagi Bansos kepada penyandang Disabilitas ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tapung Hulu AKP Nurman, SH.MH

Disaat memberikan bansos AKP Nurman,SH MH tampak berdialog kepada keluarga, sekaligus menanyakan kondisi dan memberikan semangat dan motivasi kepada keluarga maupun penderita disabilitas itu sendiri.

Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo SIK, melalui Kapolsek Tapung Hulu AKP Nurman, SH MH mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud empati dan kepedulian Polsek Tapung Hulu terhadap penyandang Disabilitas di wilayah hukum Tapung Hulu yang sekaligus bersempena dengan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari ini.Dan pada saat itu AKP Nurman SH MH berharap agar apa yang diberikan hari ini dapat meringankan sedikit beban warga penyandang disabilitas.

Dan pada kesempatan itu,Isnaini seorang ibu dari penyandang Disabilitas bernama Fitri Eka Ningsih mengucapkan terima kasih kepada Polsek Tapung Hulu  atas pemberian paket Bansos yang diberikan terhadap anaknya.Ia juga berharap kepada Pemerintah setempat untuk selalu memberikan perhatian khusus terhadap apa yang diderita oleh Fitri Eka Ningsih.

Minggu, 04 Desember 2022

PUPR Kepulauan Meranti Bersama DPC PWRI Kepulauan Meranti Adakan Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Dalam Rangka Hari Bakti PUPR Ke-77


MERANTI - Dalam rangka hari bakti PUPR yang ke - 77 tahun, PUPR Kepulauan Meranti bersama dengan PUPR Kepulauan Meranti mengadakan Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa yang diselenggarakan di Jl. Kencana, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Minggu (04/12/2022).

Adapun jumlah penerima santunan Anak Yatim sebanyak 40 orang dan Kaum Dhuafa 40 orang.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPC PWRI Kepulauan Meranti Budiman dan anggota selaku panitia penyelenggara, Imam Masjid dan Mushola, pemuda Kencana, tokoh masyarakat dan para tamu undangan.

Kata sambutan oleh Budiman selaku Ketua DPR PWRI Kepulauan Meranti, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kepulauan Meranti dan panitia yang telah mendukung serta bekerja sama sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.


"Terima kasih kami ucapkan kepada Pemkab Kepulauan Meranti dan juga rekan-rekan panitia penyelenggara yang mau bekerja sama sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik," tutur Budiman.

Ditempat yang sama, Budiman juga menjelaskan bahwa Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa tersebut diselenggarakan oleh PUPR Kepulauan Meranti bersama dengan DPC Kepulauan Meranti dalam rangka hari bakti PUPR yang ke - 77 tahun.

"Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa ini diselenggarakan oleh PUPR Kepulauan Meranti bersama dengan DPC Kepulauan Meranti dalam rangka hari bakti PUPR yang ke - 77 tahun. Mudah-mudahan dengan adanya santunan ini bisa menjadi berkah buat kita semua, terutama bagi penerima," tutupnya. (Kamsar)

Bupati Adil Lepas 250 Calon Jamaah Umrah Gratis dari Meranti


MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM melepas keberangkatan 250 calon jamaah umrah Kabupaten Kepulauan Meranti di Masjid Agung Darul Ulum Selatpanjang, Minggu (4/12/2022).

Sebelumnya, Sabtu (3/12/2022) telah dilakukan juga wallimatussafar serta salat maghrib dan isya berjamaah di kediaman Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak, Selatpanjang.

Perwakilan para calon jamaah umrah sekaligus Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Meranti Dr. Imam Ghozali, M.Pd mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kepulauan Meranti khususnya Bupati Kepulauan Meranti atas terlaksananya umroh gratis tersebut.


"Semoga dengan keberangkatan ini membawa keberkahan Allah untuk Meranti," ucapnya.

Bupati H. Muhammad Adil menyampaikan program umrah tersebut diberikan Pemkab Kepulauan Meranti untuk 250 orang yang terdiri dari imam masjid dan musala, marbot, muadzin, dan para guru ngaji yang selama ini mengabdikan diri dalam kegiatan keagamaan.

"Keberangkatan jamaah umroh ini merupakan awal dari serangkaian ziarah yang bertujuan untuk mengharapkan berkah dari Allah SWT," ucap Adil.

Dia berharap calon jamaah umroh asal Meranti tersebut untuk fokus beribadah memenuhi rukun umrah yang dipersyaratkan. Kemudian, mereka juga diminta bisa menjaga aturan dan berbaur dengan baik bersama jamaah umrah lainnya dari seluruh dunia..


"Jaga nama baik daerah dan negara kita di tanah suci. Dan yang terpenting jaga kesehatan agar bisa khusyuk beribadah," kata bupati.

Selain mendoakan agar perjalanan para jamaah tersebut lancar dan diberikan kemudahan, Bupati Adil juga meminta para jamaah umrah bisa mendoakan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Doakan daerah tercinta ini agar Kepulauan Meranti menjadi kabupaten yang baldatun, toyibatun, warobbun ghofur," harapnya.

Hadir dalam pelepasan itu, Ketua beserta Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Waka Polres Kepulauan Meranti, perwakilan Kajari, Ketua Pengadilan Agama, Danramil, Danposal, Kakan Kemenag, MUI, LAMR, Baznas, FP2KM, staf ahli Bupati, para Asisten, pimpinan OPD, para camat, dan keluarga para jamaah umrah. (Prokopim)

Sabtu, 03 Desember 2022

Jadi Narasumber di UGM, Bupati H. M Adil Bicara Upaya Pembangunan di Tengah Keterbatasan


YOGYAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM didaulat menjadi narasumber dalam Bupati Talk Seri 2 yang dilaksanakan Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Dalam diskusi yang berlangsung Jumat (2/12/2022) di Auditorium Prof.Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A., Gedung Masri Singarimbun, Jl. Tevesia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta itu, Bupati Adil berbicara berbagai upaya Pemkab Meranti dalam membangun daerah di tengah keterbatasan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak UGM karena telah mengundang saya untuk berbicara di forum ini," kata Bupati Adil.


Banyak hal yang ia sampaikan dalam talk show tersebut termasuk menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta yang berasal dari mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 UGM.

Salah satu yang dibahas terkait alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat untuk Kepulauan Meranti. Bupati menilai perhitungan tersebut tidak sesuai dengan jumlah produksi minyak yang meningkat dan harga minyak dunia yang telah naik.

"Tapi jumlah transfer yang diterima oleh Pemkab Meranti malah berkurang. Produksi naik, harga minyak juga naik, tapi transfer yang kami terima malah berkurang," keluhnya.

Menurutnya hal itu yang terus ia perjuangkan, bahkan pihaknya berupaya untuk menempuh jalur hukum lewat judicial review bila memungkinkan.

"Mungkin nanti lewat pertemuan ini ada masukan dari akademisi dan pakar hukum di UGM ini. Kami juga menggandeng UGM melakukan kajian untuk peningkatan PAD di Meranti," ujar Bupati.

Dia menceritakan, Kepulauan Meranti saat ini menjadi kabupaten termiskin di Riau. Bukan hanya sekedar wilayah tertinggal, terisolir dan terluar saja. Adapun strategi untuk mengatur permasalahan tersebut, Adil mengutarakan pihaknya rutin mengajak pejabat di daerah untuk turun ke lapangan melihat langsung kondisi masyarakat dan infrasturktur di desa-desa.

"Kami seluruh pejabat touring berhari-hari agar pejabat tidak hanya di ruang ber-ac saja. Lihat langsung ke pelosok desa. Harus siap, kalau tidak silahkan mundur," tegasnya.


Selain itu, Pemkab Meranti telah meluncurkan program kuliah gratis di puluhan kampus di Pulau Sumatera dan Jawa dalam upaya menciptakan 5000 sarjana, 500 master dan 50 doktor. Sedangkan di bidang kesehatan, masyarakat Meranti bisa berobat dengan hanya menggunakan KTP. Adapun fasilitas kesehatan yang telah dilakukan kerja sama, mulai dari rumah sakit yang ada di berbagai kabupaten di Riau dan RS. Muhammad Sani di Tanjungbalai Karimun, Kepri.

"Termasuk RS. Awal Bros Pekanbaru dan Batam, serta RS. Dr. Sardjito di Yogyakarta. Semuanya cukup pakai KTP jika tidak memiliki BPJS," ungkap Bupati Meranti itu.

Hadir dalam talk show tersebut, Dr. sc. pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si, Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, SPs, UGM, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A, Dosen Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sps, UGM dan Eddy, Kiswanto, M.Si, Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM (sekaligus mahasiswa DKIK UGM). (Prokopim)

Selasa, 29 November 2022

Bongkar Kotak Amal, Pelaku di Tangkap Massa Lalu di Tahan di Polsek Tambang


TAMBANG- Warga Desa Rumbo Panjang, Kecamatan Tambang, heboh dengan tertangkap tangannya seorang pemuda yang hendak mencuri kotak amal. Naasnya pelaku di amankan warga dan diserahkan ke Polsek Tambang. 

Kejadian ini terjadi di dalam Mesjid Al-Mujahidin jalan raya Pekanbaru Bangkinang,  KM 21, Dusun II, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang pada Minggu (27/11/2022) sekira pukul 21.40 WIB. 

Pelaku adalah MI (24) Alamat Desa Suram, Kecamatan Tapung Hulu, berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor supra X 125 warna merah hitam BM 6747 AD, alat bangunan Obeng dan kunci gembok. 

Kasus ini dilaporkan oleh Pengajian Harahap (58) warga Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, yang merupakan pengurus Mesjid Al - Mujahidin. 

Berawal ketika pengurus masjid dihubungi oleh Hadinur Tanjung untuk segera datang ke Mesjid karena telah terjadi pencurian di dalam mesjid Al-mujahidin dan pelaku telah diamankan oleh warga bersama pemuda yang berada di sekitar mesjid. 

Selanjutnya pelapor mengecek dan menemukan kunci gembok pintu tempat Penyimpanan kotak infak mesjid telah rusak, berdasarkan hasil interogasi menerangkan dan mengakui bahwa dirinya yang telah merusak gembok pintu mesjid tersebut menggunakan sebuah obeng dengan tujuan hendak mengambil kotak infak yang berada di dalam mesjid tersebut. 

Namun pelaku tidak berhasil mengambil barang dan uang didalam mesjid tersebut, karena sudah lebih dahulu diamankan oleh pengurus mesjid tersebut.  

Kemudian warga langsung menghubungi SPKT dan unit reskrim Polsek Tambang menyampaikan bahwa telah mengamankan pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan, setiba di TKP selanjutnya tersangka di amankan dan dibawa oleh Piket SPKT dan Unit Reskrim Polsek Tambang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. 

Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo SIK melalui Kapolsek Tambang IPTU Mardani Tohenes SH MH membenarkan penangkapan pelaku ini, "peran pelaku dengan merusak kunci gembok Pintu tempat Penyimpanan Kotak Infak Al-mujahidin tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, akan tetapi tidak berhasil karena pelaku terlebih dahulu diamankan oleh pengurus Mesjid bersama dengan warga," Jelas Kapolsek. (***)

Senin, 28 November 2022

DPRD Kepulauan Meranti Gelar Rapat Paripurna Laporan Pansus Tiga Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah


SELATPANJANG - DPRD Kepulauan Meranti menggelar sidang paripurna dengan beberapa agenda yakni laporan Pansus dan  pengesahan Ranperda, Senin (28/11/2022) pagi. 

Rapat Paripurna keempat belas, masa persidangan pertama, tahun persidangan 2022 itu dipimpin langsung Wakil ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman dengan materi sidang diantaranya laporan Pansus I dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Bangunan Gedung dan persetujuan Bangunan Gedung, laporan Pansus B dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Selain itu juga digelar Paripurna laporan Pansus penyertaan modal dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pada BUMD PT. Bumi Meranti. 

Selain dihadiri 26 anggota DPRD,  rapat paripurna tersebut juga tampak dihadiri Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya.

Agenda pertama yakni laporan akhir Pansus I DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung yang disampaikan juru bicaranya, Dedi Yuhara Lubis. 

Disampaikan, laporan ini merupakan laporan dari hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Dikatakan lagi, Ranperda ini telah dibahas oleh Pansus I sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Paripurna Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan pengesahan susunan keanggotaan Pansus I yang telah dibentuk pada beberapa waktu yang lalu.

Dedi menyampaikan, dalam proses pembahasan, Pansus telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh perbandingan, perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan, kegiatan tersebut telah tertulis pada risalah rapat Pansus didalam laporan akhir pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 


Disampaikan lagi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan Pansus dalam rangka pemantapan Ranperda tersebut, diantaranya ;

1. Pansus telah melakukan Rapat Internal dalam rangka pemantapan konsep Ranperda dan menginventarisir permasalahan materi dan ruang lingkup serta arah jangkauan Ranperda.

2. Pansus telah melakukan rapat kerja bersama Perangkat Daerah terkait untuk membahas pasal demi pasal sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan studi komparasi keluar daerah yang memiliki perda yang sama, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan.

4. Konsultasi dan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dan Biro Hukum Provinsi Riau dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda ini

5. Pansus juga telah melakukan rapat finalisasi pembahasan tingkat I sebagai syarat untuk dilakukan kembali fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Riau untuk dilakukan penyelarasan akhir sebelum dilakukan penetapan.

6. Pansus juga telah melakukan penyempurnaan Ranperda sesuai hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi dan melakukan penyempurnaan akhir terkait legal drafting dari Ranperda ini.

Dikatakan, adapun dasar hukum pembahasan Ranperda tersebut diantaranya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dikatakan Dedi Lubis, hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus I secara umum salah satunya perubahan judul menjadi “Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)".

Ada beberapa penyempurnaan penormaan konsideran mengingat dan menimbang segala sesuatunya, diantaranya ketentuan umum dalam Pasal 1 disempurnakan menjadi 58 angka, penyempurnaan pengaturan Pasal 2 dan 3 menjelaskan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup Perda PBG.

Secara keseluruhan Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari 12 BAB dengan 69 Pasal, diantaranya pada BAB 2 mengatur tentang Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang mengatur 2 bagian dengan 4 Pasal. Selanjutnya BAB 3 mengatur tentang Standar Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari 11 Pasal secara umum mengatur tentang :a. Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung; b. Jarak Bebas Bangunan Gedung; c. Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung; d. Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan e. Standar Pembongkaran Bangunan Gedung.

Selanjutnya pada BAB 4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang terdiri dari 6 bagian dengan 21 Pasal substansi yang menjelaskan tentang Kegiatan Penyelenggaraan, Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan, Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, Ketentuan Dokumen dan Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Pada BAB 5 Persetujuan Bangunan Gedung yang terdiri dari 10 bagian dengan 15 Pasal yang menjelaskan tentang PBG, Konsultasi Perencanaan, Penerbitan PBG, Penatausahaan PBG, dan Pengawasan PBG. Selanjutnya lagi BAB 6 Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Semi Permanen, Bangunan Gedung Darurat, Bangunan Gedung Di Lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir yang terdiri dari 3 bagian dengan 6 Pasal.

BAB 7 Sistem Informasi Bangunan Gedung, BAB 8 Sarana dan Prasarana, BAB 9 Peran serta masyarakat, BAB 10 Pembinaan dan Pengawasan,  BAB 11 Ketentuan Peralihan. dan BAB 12 Ketentuan Penutup.

"Perlu kami sampaikan, bahwa selama pembahasan bersama pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait, kami berharap hendaknya memperhatikan beberapa hal terkait follow up pasca penetapan Ranperda ini diantaranya pemerintah daerah dalam hal ini perlu segera menyiapkan rancangan peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya
Ranperda ini harus dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah sebagai payung hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan kami harapkan juga agar dapat ditindaklanjuti pada tahapan permintaan nomor register sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. 


Selanjutnya, pembahasan Pansus B yang membahas Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang disampaikan juru bicaranya, Ardiansyah.

Dalam pidatonya, Ardiansyah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan Ranperda usulan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan delegasi dari ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar daerah membentuk Peraturan Daerah tersebut.

Dikatakan, hasil pembahasan Pansus B tersebut setelah melewati tahapan harmonisasi oleh Kemenkumham Provinsi Riau dan Fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Riau. 

Terhadap Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang secara keseluruhan memuat materi aturan berjumlah 22 Pasal dengan 14 BAB. 

Secara garis besar, disampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau sekelompok orang miskin dalam menghadapi perkara. 

Adapun tujuannya adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan menjamin terfasilitasinya pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Adapun ruang lingkup Ranperda tersebut meliputi penyelenggaraan bantuan hukum, tata cara permohonan bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban, dana bantuan hukum, tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum,
pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum, pengawasan dan
larangan.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diantaranya bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Fasilitasi bantuan hukum diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Bagian Hukum untuk diberikan kepada penerima bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah ini. Selain itu Bagian Hukum bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan dan standar bantuan hukum, menyusun rencana anggaran, mengelola anggaran, menyusun dan menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan bantuan hukum.

Tata cara permohonan bantuan hukum adalah pemohon bantuan hukum menyampaikan permohonan bantuan hukum kepada Bupati dengan melengkapi syarat permohonan bantuan hukum yang telah ditetapkan.

Pemberian bantuan hukum tersebut ada dua kategori diantaranya pemberian bantuan hukum Litigasi maupun Non-Litigasi oleh pemberi bantuan hukum berpedoman pada standar layanan bantuan hukum.

Sementara itu, adapun hak dan kewajiban Bagi Pemberi Bantuan Hukum adalah berhak melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, menerima anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan bantuan hukum, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum; dan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.


Selain itu wajib mematuhi tata cara pemberian bantuan hukum, melaporkan proses pemberian bantuan hukum secara Litigasi sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding atau kasasi, atau melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum secara Non-Litigasi dalam bentuk berita acara dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan bantuan hukum kepada Kepala Bagian Hukum, menjaga kerahasiaan data, informasi, atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dan memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagi penerima bantuan hukum, berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar pelaksanaan bantuan hukum, serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Wajib mematuhi tata cara pemberian vantuan hukum, menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. 

Sementara itu untuk dana bantuan hukum yakni merupakan sejumlah biaya yang dialokasikan kepada pemberi bantuan hukum yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Biaya bantuan hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.

Adapun tata Clcara pelaksanaan penyaluran anggaran bantuan hukum, meliputi tahapan pengajuan permohonan, persetujuan permohonan dan pencairan anggaran penanganan perkara dan atau kegiatan.

Pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum dalam bentuk : pemberi bantuan hukum wajib menyelampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Bupati. 

Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran bantuan hukum oleh Bagian Hukum. Untuk pengawasannya,  Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Hukum melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dam atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana bantuan hukum dari APBD, dalam hal Perkara yang telah ditangani dan telah dibiayai oleh sumber lain. Pemberi bantuan hukum dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan larangan tersebut.

"Diakhir penyampaian laporan Pansus B ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah beserta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi memberikan masukan, saran serta kritikan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Ranperda ini dapat kiranya diterima dan disahkan," kata Ardiansyah. 

Agenda ketiga paripurna tersebut yakni pembahasan Pansus Penyertaan Modal Pada BUMD PT. Bumi Meranti (Perseroda). yang akan dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang disampaikan juru bicara Pansus, Taufiek SM. 

Disampaikan, laporan tersebut hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kepada BUMD PT Bumi Meranti (Perseroda). Dimana Ranperda ini telah dibahas oleh Pansus sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Paripurna Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengesahan susunan keanggotaan Pansus Penyertaan Modal yang telah dibentuk pada beberapa waktu lalu.

"Sebagaimana diketahui bahwa tahapan pembahasan suatu Ranperda harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembahasan, pansus telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh perbandingan, perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan, kegiatan tersebut telah tertulis pada risalah rapat pansus didalam laporan akhir pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," kata Taufiek. 

Secara umum disampaikan, Pansus telah melakukan rapat kerja Pansus dalam rangka pemantapan konsep Ranperda dan menginventarisir permasalahan materi dan ruang lingkup serta arah jangkauan ranperda dan penyusunan schedule

Selain itu Pansus telah melakukan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait untuk membahas pasal demi pasal sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 

Pansus juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Biro Hukum Provinsi Riau dalam rangka perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian nomenklatur terhadap Ranperda ini.

Pansus juga telah melakukan rapat finalisasi pembahasan tingkat I sebagai syarat untuk dilakukan kembali fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Riau untuk dilakukan penyelarasan akhir sebelum dilakukan penetapan. Terakhir, Pansus juga telah melakukan penyempurnaan Ranperda sesuai hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi dan melakukan penyempurnaan akhir terkait legal drafting dari Ranperda ini.
Selanjutnya Pansus juga menyampaikan rekomedasi hasil dari pembahasan Ranperda agar kedepan dapat ditindaklanjuti bersama dalam rangka pelaksanaan Ranperda berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang undangan, diantaranya ;

1. Pansus mendorong dan merekomendasikan agar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti membahas secara detil alokasi dan peruntukan anggaran penyertaan modal kepada BUMD PT Bumi Meranti.

2. Pansus merekomendasikan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD PT Bumi Meranti digunakan secara cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kembali rencana bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan bagi BUMD yang pada akhirnya dapat memberikan deviden bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Penyertaan Modal harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari resiko kerugian.

4. Pansus merekomendasikan agar BUMD melihat peluang Bisnis perhotelan sebagai suatu potensi dan tantangan.

5. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bisnis yang akan dijalankan, pansus merekomendasikan agar struktur jajaran BUMD Bumi Meranti dibuat lebih ramping namun kaya fungsi, dan diisi oleh orang-orang professional dan punya pengalaman dibidangnya, hal ini dimaksudkan agar BUMD lebih mudah melakukan koordinasi secara langsung dan lebih mudah dalam mengeksekusi rencana bisnis, disamping untuk menghemat belanja operasional usaha.


Bupati Kepulauan Meranti H.Muhammad Adil, SH, MM dalam pidatonya mengatakan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan Inisiatif Pemerintah Daerah. 

Dikatakan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung, terutama dengan diundangkannya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah menggantikan Izin Mendirikan Bangunan dengan Persetujuan Bangunan Gedung, berikut standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

"Dengan disahkannya Ranperda ini menjadi Perda, dapat memberikan dampak positif dan menjadi pedoman persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, serta terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan," kata Adil. 

Selanjutnya dikatakan terkait dengan Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ranperda ini juga merupakan inisiatif Pemerintah Daerah.

Dikatakan, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian dan prioritas utama sehingga peraturan daerah ini sangat diperlukan.

Pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam  APBD, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah.

Disampaikan Bupati, pentingnya sinergi dan kolaborasi bagi pemerintah daerah untuk mendukung program-program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin terkait dengan berbagai upaya hukum.

"Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Perda ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan di Kabupaten Kepulauan Meranti, kedepan penguatan yang perlu dilakukan bukan masalah penegakan hukumnya, tetapi kesadaran hukum melalui edukasi, sehingga bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan terpadu," ucapnya.

Selanjutnya terkait dengan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi Meranti (Perseroda), penambahan modal melalui penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan BUMD. 

"Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD PT. Bumi Meranti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah penyerapan tenaga kerja tertentu pada bidang usaha dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari investasi pemerintah daerah," ujar Adil. 

Bupati juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya kepada Pansus dan pihak-pihak terkait yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan telah melalui berbagai tahapan sehingga Ranperda tersebut dapat disahkan menjadi Perda.

"Tentunya kita memiliki harapan yang sama yakni agar segala sesuatu yang kita rencanakan dan yang akan kita laksanakan saat ini akan memberikan hasil atau manfaat bagi kelanjutan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negeri yang kita cintai ini," pungkas Adil. (Humas Setwan)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi