TARGETRIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Senin, 26 September 2022

Bupati Adil Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Perubahan APBD Kepulauan Meranti Tahun 2022


Bupati H. Muhammad Adil, SH, MM menyampaikan jawaban dan penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD meranti tahun 2022.

Berikut jawaban dan penjelasan Bupati H.M Adil terhadap delapan pandangan umum Fraksi DPRD Kepulauan Meranti, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Iskandar Budiman, diikuti 27 orang Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Senin (26/9/2022).

Pertama, menjawab pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Bupati sependapat dengan Fraksi PAN bahwa pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan khusus kepada perlindungan sosial masyarakat menuju meranti yang lebih Maju, Cerdas dan Bermartabat.

Terhadap pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga, Bupati menjelaskan Pemda Meranti akan mengadakan event-event olahraga, khususnya BUPATI CUP, serta Pemkab juga akan mengalokasikan anggaran untuk gaji tenaga PPPK.

Kedua, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bupati mengatakan senantiasa berusaha untuk mentaati segala azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita kehendaki bersama. 


Ketiga, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Bupati menjelaskan Pemda Meranti akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bupati Pemda Meranti dalam upaya meningkatkan kualitas SDM ASN juga telah diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran untuk Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Eselon II, III, dan IV serta Bantuan Beasiswa bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang S1, S2, dan S3 baik di Universitas Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Kelima, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) plus NASDEM. Bupati sangat sepakat bahwa perlu adanya perhatian terhadap penganggaran pada bidang kesehatan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah terus melakukan usaha peningkatan terhadap pelayanan kesehatan baik itu melalui kemampuan anggaran daerah dan juga melakukan kerjasama dengan pihak luar guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.


Keenam, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai GERINDRA. Bupati menjelaskan bahwa Pemda Meranti telah berusaha menyusun secara cermat dan penuh kehati-hatian, memperhatikan asumsi pendapatan yang realistis berdasarkan potensi yang terukur, khususnya asumsi dari sektor PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi.

Terkait dengan Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk memenuhi kategori kinerja mulai dari Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan Pelayanan Umum Pemerintah.

Ketujuh, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai DEMOKRAT, Bupati mengatakan akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak tenaga non ASN, namun Pemerintah Daerah tetap mengedepankan kepentingan daerah dalam hal ini masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan ASN berupa Insentif Daerah. 

Kedelapan, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) plus HANURA. Bupati mengatakan Pemda Meranti akan memberikan perhatian yang besar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi produktif dan kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM pelaku usaha UMKM dan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang mampu bersaing dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.

Turut hadir mendampingi,Sekda Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.(Prokopim)

Minggu, 25 September 2022

Ponpes Darul Fikri Selatpanjang Adakan Tasyakuran Memperingati Milad yang Ke-3


SELATPANJANG - Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Fikri Selatpanjang memperingati milad ke-3, peringatan hari lahir (harlah) ponpes yang beralamat di Jalan Sei Niur, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebingtinggi itu dilaksanakan tepat pada Kamis (22/9/2022) malam. Pukul 20.30 Wib. 

Tasyakur binni’mah dalam rangka memperingati tiga tahun berdirinya pondok pesantren yang akan mencetak ribuan penghafal Al-Qur’an itu berlangsung khidmat, kegiatan dilaksanakan dengan persiapan yang luar biasa dan antusias dari seluruh peserta yang hadir pada malam itu.

Tasyakuran bini'mah pada Milad yang ke-3 kali ini diisi dengan acara tabligh Akbar bersama ustadz Robithoh Alamhadi Faisal, S.HI, M.H yang beliau merupakan (Pimpinan Ponpes Jabal Nur Kandis). Selain dihadiri para pengasuh seperti K. H Ahmad Fauzi, S. Ag, Kepala Sekolah SMAIT Darul Fikri boarding school Ustadz Amrul Fahmi Hasibuan, S. Pd, kepala sekolah SMPIT Darul Fikri boarding school ustadzah Fatmi Hayati, S. Ag, M. Pd.I., para guru dan seluruh karyawan, serta wali santri. Juga tampak hadir Asisten I Setdaprov Riau Drs. H. Masrul Kasmy, Msi yang mewakili bapak gubernur yang berhalangan hadir, Bapak bupati atau yang mewakili Drs. Muhammad Mahdi (Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, anggota DPRD serta pimpinan OPD.

Hadir juga , Wakapolres Kep. Meranti Kompol Robert Alizar SSos, Ketua LPTQ Kab. Kep. Meranti, Perwakilan IDI Riau dr. Diana Tabrani, Drs.M.Zairi; Ketua MKPS Kep. Meranti, Danramil Kep. Meranti, Dinas Pendidikan, Camat Tebing Tinggi serta Lurah Desa Banglas Barat, Ketua JPRMI Kab. Kep. Meranti dan pihak lainnya.

Kegiatan semakin semarak ketika para santri mendendangkan musik hadroh dengan mengalunkan bermacam lagu shalawat. 

Selanjutnya dilakukan pemotongan Tumpeng bersama sebagai bentuk tanda syukur. Oleh pengasuh pondok pesantren, Tumpeng merupakan akronim dari kalimat Jawa yakni ‘yen meTu kudu meMPENG’ yang jika diartikan ‘ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat’. Begitu juga diharapkan kepada para santri yang harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.

Dalam kesempatan itu, Asisten I Setdaprov Riau Drs. H. Masrul Kasmy, Msi yang mewakili bapak gubernur provinsi Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pondok ini makin berkah dan besar. Di Meranti ini InsyaAllah akan banyak lahir hafiz-hafizah, alim-alimah yang nanti akan memperjuangkan agama Allah. Apa yang dilakukan oleh Ponpes Darul Fikri ini sudah tepat, kita dukung sama-sama, mudah-mudahan InsyaAllah Ponpes ini makin lama makin makmur, makin banyak fasilitas yang bisa dilakukan. Tetapi juga hal yang paling penting selain bangunannya adalah kualitas. Nanti juga berbagai keilmuan yang kita lihat begitu banyak lulusan-lulusan itu terbukti menjawab tantangan hari ini dan masa depan. " Ucapnya dengan rasa bangga. 

Sebelumnya, Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fikri Selatpanjang, KH Ahmad Fauzi S.Ag., dalam sambutannya mengatakan kepada wali santri yang menitipkan anaknya di pondok hendaknya totalitas dalam arti menginginkan anaknya menjadi generasi hebat yang tumbuh dalam menegakkan kebenaran yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits.

Di Ponpes Darul Fikri ini telah terdapat 110 orang karyawan, dari guru hingga tukang masak, laundry dan kebersihan. Sedangkan untuk amal usaha kami tidak ada. Akan tetapi pada malam hari ini kami belajar amal usaha dengan adinda kami yakni dengan cara membuka bazar. Yang mana anak-anak belajar ber-enterpreneur, mulai dengan bercocok tanam, hingga mereka juga bisa mengolah suatu karya dari bahan bekas. Tuturnya. 

Kemudian K. H Ahmad Fauzi melanjutkan bahwasannya "Alhamdulillah untuk air minum juga kami tidak beli, karena hari ini alhamdulillah masyarakat menyumbangkan 7 kolam, itulah sumber air yang kami gali dan olah. Karena Selatpanjang ini air bornya tak bisa dipakai. 

" Tahun 2020, 2021, 2022 Alhamdulillah selama berdiri pondok ini tak ada lagi namanya kemarau panjang, Selatpanjang mudah-mudahan berkah barangkalai melalui wasilah berdirinya Ponpes Darul Fikri ini, Aamiin. 

Dikatakan memasuki usia tiga tahun, perkembangan Pondok Pesantren Darul Fikri sangat pesat hal itu tidak terlepas dari dukungan yang diberikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Ponpes Darul Fikri ini memang sudah berusia tiga tahun, namun sudah bagaikan Lailatul Qadar yang berlari sangat kencang. Ada saja jalan dari Allah untuk orang menyumbang pembangunan, kontribusi masyarakat dan dukungan pemerintah membuat para pengurus pondok pesantren sangat bersemangat sampai saat ini. 

Saat ini sebanyak 110 orang guru dan karyawan yang diberdayakan di pondok pesantren dan sudah banyak pula prestasi yang telah diraih. MasyaAllah walhamdulillah. Bebernya lagi. 

Diceritakan Ustadz Ahmad Fauzi, pembangunan pondok pesantren ini berawal dari donasi dari beberapa donatur dan masyarakat Kepulauan Meranti yang telah berpartisipasi menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membangun Pesantren Darul Fikri. Selain itu, saat ini juga sedang berjalan proses pembangunan mesjid dan tempat makan santri bantuan dari pemerintah daerah Kepulauan Meranti. Saat ini sudah habis 100 juta untuk pembangunan mat'am atau tempat makan santri, karena selama ini santri makan di depan teras asrama, belum ada tempat khusus, dan dana masih dibutuhkan sekitar 500 juta, dan kami berharap para donatur dan masyarakat siap untuk membantu proses pembangunan Ponpes Darul Fikri ini. " Jelasnya lagi. 

Terakhir kata sambutan yang disampaikan oleh bapak Drs Muhammad Mahdi (Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM) kabupaten Kepulauan Meranti provinsi Riau yang mewakili bapak Bupati kabupaten Kepulauan Meranti memberikan beberapa pesan untuk Ponpes Darul Fikri Selatpanjang " Terus tingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta semakin banyak juga untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an di daerah kabupaten Kepulauan Meranti ini." Ujarnya. 

Sesuai dengan tema Milad Ponpes Darul Fikri pada malam hari ini adalah "Berakhlak, Berilmu, Bermartabat, Bersinergi Bersama Ummat" Kami berharap Ponpes Darul Fikri ini tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual. Akan tetapi kami dan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya melaksanakan program pemerintah dengan memperhatikan aspek kehidupan yang berbasis keagamaan. Harapnya. 

Kemudian akhir acara dilanjutkan dengan Tabligh Akbar sekaligus do'a oleh ustadz Robithoh Alamhadi Faisal, S.HI, M.H yang merupakan Pimpinan Ponpes Jabal Nur Kandis. (Red)

Polda Riau Gerak Cepat Lakukan Penegakan Hukum Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Dilakukan Oknum Polwan


PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau, bergerak cepat menangani laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polisi Wanita (Polwan) dan ibunya.

Oknum berinisial IDR dan ibunya (YUL), dilaporan oleh Riri Aprilia Kartin (27). Keduanya diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan, pimpinan menaruh atensi terkait kasus ini. Langkah-langkah penanganan diambil dengan cepat. Saat ini proses hukum sedang berjalan.

"Bahwa Polda Riau bergerak cepat untuk melindungi masyarakat dengan melakukan proses penegakan hukum," ucap Kombes Sunarto, Sabtu (24/9/2022) malam.

Kabid Humas menerangkan, untuk perkembangan perkara dugaan pengeroyokan terhadap korban, sebagaimana Laporan Polisi nomor: LP/B/448/IX/2022/SPKT/RIAU tanggal 22 September 2022, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, selaku pihak yang menangani perkara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga terlapor, Jumat (23/9/2022) kemarin.

Sementara Sabtu malam ini, giliran korban yang diperiksa untuk dimintai keterangan.

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi-saksi, termasuk tetangga korban dan terlapor," jelas Kombes Sunarto.

Ditambahkan Perwira Menengah berpangkat bunga melati tiga di pundak ini, rencananya esok hari, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kasus ini.

Sebelumnya IDR yang berstatus terlapor itu, juga sudah menjalani pemeriksaan di Bidang Propam Polda Riau, Jumat (23/9/2022) kemarin.

Ia bahkan langsung dijemput oleh tim Propam lalu dibawa ke Polda Riau. Tak hanya IDR, sejumlah orang lainnya juga ikut diperiksa.

Sebagaimana diberitakan, seorang oknum Polwan beserta ibunya, dilaporkan karena diduga melakukan penganiyaan atau pengeroyokan.

IDR dan ibunya (YUL), dilaporkan oleh seorang wanita bernama Riri Aprilia Kartin ke Polda Riau.

Wanita tersebut mengaku menjadi korban penganiayaan yang dilakukan IDR dan ibunya itu.

Menurut korban, kedua terduga pelaku merasa tidak terima korban berpacaran dengan adik dan anak terlapor.

Peristiwa dugaan penganiayaan yang menimpanya, diunggah langsung oleh korban di akun Instagram pribadinya dengan nama @ririapriliaaaaa.

Sontak, unggahan korban ini pun banyak direspon oleh netizen.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, saat dikonfirmasi membenarkan perihal adanya laporan tersebut.

Dipaparkannya, pimpinan tentunya tidak akan segan untuk menindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Pimpinan tidak akan segan untuk menindak secara tegas sesuai aturan bagi siapa pun yang melanggar hukum," ucap Kombes Sunarto.

Ketua DPD LSM PKPP Kepulauan Meranti Harap Pihak Bea Cukai Selatpanjang Berikan Kejelasan Kepada Publik Terkait Penangkapan Sabu di Selatpanjang


MERANTI - Beredar informasi tentang penangkapan Narkotika jenis Sabu yang ditangkap oleh petugas Bea Cukai Selatpanjang pada tanggal 19 September 2022 pukul 21.00 WIB terkesan tidak transparan.

Pasalnya, hingga saat ini pihak Bea Cukai Selatpanjang masih juga belum bisa memberikan penjelasan terkait penangkapan tersebut mulai dari jumlah barang bukti yang diamankan serta tersangkanya pun belum diketahui oleh media dan publik.

Mengenai hal tersebut, Jamaludin selaku Ketua DPD LSM PKPP Kepulauan Meranti mempertanyakan hal yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kota Selatpanjang.


Jamaludin menuturkan kepada awak media bahwa pihak Bea Cukai hanya memberikan informasi kebenaran pengangkapan tersebut tetapi untuk jumlah barang bukti serta tersangka belum diketahui.

Jamaludin juga berharap agar pihak Bea Cukai dapat memberikan kejelasan terkait kasus tersebut kepada publik agar tidak menjadi pertanyaan yang kurang baik.

"Jumlah barang bukti dan tersangka belum dapat kejelasan dari pihak Bea Cukai Selatpanjang, kita berharap agar kasus ini tidak terkesan ditutup-tutupi, supaya media dan juga lembaga lainnya tidak menduga-duga," harap Jamaludin.

Sabtu, 24 September 2022

Hj. Rinarni Adil Hadiri Upacara Peringatan Hari Gerakan Pramuka RI Ke 61 Tahun di Kecamatan Merbau


Meranti- Ketua Kwarcab Kabupaten Kepulauan Meranti Hj. Rinarni Adil bersama rombongan Gerakan Pramuka bertolak menuju Kecamatan Merbau untuk menghadiri sekaligus sebagai Pembina Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Gerakan Pramuka RI ke 61 Tahun di Desa Teluk Belitung, Sabtu ( 24/9/2022 )

Kedatangan beliau disambut sangat meriah oleh Penggerak Pramuka Kecamatan Merbau, Upacara dibuka dengan pengibaran bendera merah putih yang diikuti oleh seluruh Penggerak Pramuka dari tingkat SD, SMP dan SMA serta seluruh pembina gerakan.

Ketua Kwarcab Hj Rinarni dalam sambutannya, kepada seluruh peserta tetap menjaga kekompakan dan terus bersama- sama bersatu memajukan kegiatan ini, menjadi generasi yang aktif dan andil ditengah tengah masyarakat.


"Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak- anaknya dididik dalam gerakan pramuka, serta juga untuk masyarakat yang sudah mendukung gerakan pendidikan kepanduan yang kita cintai bersama," ungkap Hj. Rinarni.

Selain itu, kegiatan upacara ini juga diikuti dengan berbagai macam keseruan dan hiburan lainnya, dimana perwakilan dari sekolah- sekolah Kecamatan Merbau mengikuti berbagai perlombaan untuk memeriahkan peringatan hari tersebut, seperti : lomba cipta menu yang diikuti peserta dari majelis guru, lomba PBB antar siswa, Penampilan atraksi dari perwakilan sekolah tingkat SMA.

Kegiatan yang berlangsung sangat meriah ini ditutup dengan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah bagi para peserta yang beruntung dan hadiah langsung diserahkan oleh  Ketua Kwarcab Hj Rinarni.(Prokopim)

Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrohmah, Bupati : Ini Tanggung Jawab Bersama


MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM melakukan Peletakan Batu Pertama pembangunan Masjid Pondok Pesantren (Ponpes) Baburrohmah Desa Sungaitohor Barat Kecamatan Tebingtinggi Timur, Sabtu (24/9/2022).

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti siap mendukung penuh," kata Adil. 

Dia juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan tersebut, baik secara materi ataupun sumbangan pemikiran. "Pembangunan rumah ibadah ini tanggungjawab bersama," ajaknya.


Bupati juga mengatakan, pihaknya akan terlibat untuk membangun asrama para pengajar dan penambahan asrama santri dan santriwati Ponpes Baburrohmah di tahun 2023 mendatang.
Dia berharap Ponpes tersebut kedepannya dapat menjadi pusat kajian kitab-kitab ilmu islam di Meranti.

"Kami berpesan agar setelah dibangunnya rumah ibadah ini, dapat dirawat dan menjadi pusat kegiatan keagamaan," ujar Bupati.

Sebelumnya, Pimpinan Ponpes Baburrohmah Kiai Syaifullah S.Th.I mengatakan masjid merupakan tempat suci bagi umat islam, tempat bersujud dan beribadah kepada Allah. Menurutnya, diantara ibadah yang sangat agung adalah memakmurkan masjid.


"Keberadaan masjid dan Ponpes adalah suatu hal yang krusial. Untuk itu kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan terimakasih kepada pemerintah daerah yang turut perhatian kepada Ponpes Baburrohmah ini," sebut Kiai Syaifullah.

Hadir dalam acara tersebut, Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al-Hikam Depok K.H. Muhammad Yusron Asiqki Lc, M.Ag, Dosen Sekolah Tinggi Qoryatul Qur'an dan Al-Hikam Depok KH. Mustofa, S.Pdi, dan para kiai dari sejumlah kecamatan di Kepulauan Meranti.

Turut hadir Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Andi Yul, Anggota DPRD Kepulauan Meranti Pandumaan Siregar dan Bobi, unsur Forkopimda, Ketua MUI Meranti dan staf ahli bupati, para Asisten Setdakab serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Meranti dan tamu undangan lainnya. (Prokopim)

Ajak Masyarakat Terapkan PHBS, Saltantas Gelar Olahraga Bersama


MERANTI - Dalam rangka memperingati hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67, Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Kepulauan Meranti, Sabtu (24/9/2022) pagi, bertempat halaman Sekolah Kasih Matreya (SKM) Selatpanjang, menggelar kegiatan olahraga senam bersama.

Kegiatan senam bersama tersebut dipimpin oleh Kanit Regiden Satlantas Iptu Raden Surtika, didampingi para personel Polantas.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH, melalui Kasat Lantas AKP Boy Setiawan mengatakan, bahwa dalam rangka hari Lalu Lintas, para personel menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seperti halnya olahraga senam bersama ini.

"Olahraga senam bersama masyarakat ini kita lakukan dalam rangka peringatan hari Lalu Lintas ke-67. Melalui giat ini kita mengajak masyarakat selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS)," ungkapnya.

Melalui kegiatan itu, pihaknya juga mengajak sekaligus memotivasi masyarakat untuk memelihara kerukunan dan kebersamaan. Sehingga dengan begitu secara bersama-sama bisa pula menjaga situasi di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti selalu aman dan kondusif.

"Giat olahraga ini juga sebagai wadah bagi kita (Polri) untuk mempererat hubungan silaturahmi agar lebih dekat dengan masyarakat," sebutnya.

Lebih lanjut, Kasat Lantas pun tidak lupa menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan berlalulintas.

"Tetap patuhi aturan berlalulintas dan berkendara. Terutama kepada pengedara sepeda motor, harus menggunakan helm dan melengkapi semua surat-menyurat kendaraannya," himbau AKP Boy Setiawan. (Humas Polres Meranti)

6,5 Kilo Daun Ganja Kering Bersama Wanita Muda Ditangkap Satres Narkoba Polres Kampar


Keseriusan Satresnarkoba Polres Kampar untuk membasmi Narkotika di wilayah Hukum Polres Kampar, tidak perlu dipertanyakan lagi. 

Kali ini, 6,5 Kilogram Narkotika jenis daun ganja kering bersama seorang wanita muda berhasil diringkus Satresnarkoba Polres Kampar, Kamis (22/09/2022) sekira pukul 18.30 WIB Dusun I, Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Pelaku yang merupakan seorang wanita berinisial DS (30) warga Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung, Hulu Kabupaten Kampar.

Dari hasil penggeledahan rumahnya, berhasil diamankan barang bukti berupa, 5 paket besar diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning, 29 paket sedang diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibalut dengan kertas warna Cokelat, 27 paket kecil diduga Narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang dibalut dengan kertas warna Cokelat.

Awal mula penangkapan ini ketika Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan terhadap maraknya transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis Tanaman Daun Ganja Kering di Dusun I, Desa Suka Ramai.

Kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar mengamankan seorang wanita yang berinisial DS di depan rumahnya.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat Desa setempat ditemukan. Dan ditemukanlah sejumlah barang haram tersebut.

"Kemudian pelaku dan barang bukti kita bawa ke Mapolres Kampar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," ungkap Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo SIK melalui Kasat Narkoba Polres Kampar AKP Afrinaldi SH MH. 

Ditambah Kasat, pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif, "kita sedang periksa pelaku dan berharap bisa kita tangkap Bandar lainnya,harap Afrinaldi. (***)



Sumber : kabarpesisirnews.com

Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Perubahan APBD Kepulauan Meranti 2022


SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Kepulauan Meranti menyelenggarakan rapat paripurna dalam acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

Rapat berlangsung di Balai Sidang DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali didampingi Ketua DPRD, Fauzi Hasan M.Ikom dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, Jum'at, (23/9/2022) malam. 

Selain itu tampak Wakil Bupati AKBP (Purn) H Asmar, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. 

Dalam pengantarnya Ketua DPRD selaku pemimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna, oleh karena itu selanjutnya telah dilakukan pembahasan oleh DPRD.

“Dalam pembahasan, DPRD memandang masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan, oleh karena itu dalam rapat paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD akan akan menyampaikan pandangan umumnya," kata Fauzi Hasan.

Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD disampaikan oleh juru bicara masing-masing. Diantaranya Fraksi PAN, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP + Nasdem, Gerindra, Demokrat dan Fraksi Gabungan PKS Hanura. 

Terhadap pidato Bupati tentang penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2022 dan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatangan nota kesepakatan dan menetapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2022, seluruh anggota dewan telah membahas dan mencermati dengan memberikan pandangan umum fraksi.

Pandangan umum pertama diberikan oleh Fraksi PAN yang disampaikan oleh juru bicaranya, Eka Yusnita SH. Disampaikan, pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD tahun 2022 lebih difokuskan untuk pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan dampak kenaikan BBM yang diprioritaskan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial


Dikatakan, meningkatkan perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan UMKM sebagai lokomotif penggerak perekonomian masyarakat menuntaskan pembangunan infrastruktur terutama jalan penghubung antar desa dan kecamatan sehingga mempermudah arus lalu lintas orang dan barang sesuai dengan visi misi bupati yaitu membangun Kepulauan Meranti dimulai dari membangun desa, realisasi belanja diprioritaskan pada kegiatan yang produktif yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat 

"Pada beberapa waktu yang lalu ,kami mendengar kabar bahwa bapak bupati akan melaksanakan even olahraga sepakbola Bupati Cap, Fraksi PAN sangat mendukung penuh agar bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan Fraksi PAN mendorong agar nantinya ada klub sepakbola Kepulauan Meranti yang ikut liga 3 Nasional," kata Eka. 

Sementara itu terkait persoalan PPPK, Fraksi PAN sepakat bahwa harus ada tanggung jawab dari pemerintah pusat terkait gaji PPPK ini, namun pada perubahan APBD 2022 ini perlu dicarikan solusi demi hajat hidup para tenaga PPPK ini. Selanjutnya harus ad penambahan rehab jalan poros Peranggas menuju kayu ara sebagai akses jalan pulau terluar untuk menghidupkan ekonomi masyarakat desa. 

"Pada kesempatan ini juga kami dari Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Bupati dan jajarannya yang telah mempertahankan WTP untuk yang ke 10, semoga ini terus berlanjut pada masa yang akan datang. Fraksi PAN berkomitmen penuh dalam mendukung 7 program strategis Bupati sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misinya," pungkasnya. 

Selanjutnya pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang juru bicaranya Bobi Haryadi. Dikatakan bahwa esensi dari perubahan APBD adalah penyesuaian yang harus dilakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan APBD. 

"Setelah kami telaah apa yang disampaikan oleh bupati tentang nota keuangan perubahan APBD tahun 2022, pada prinsipnya kami sangat memaklumi jika keuangan daerah masih mengalami devisit hingga Rp 128 miliar lebih, dimana komposisi belanja yang direncanakan sebesar Rp1,307 triliun lebih, sedangkan pendapatan daerah sebesar Rp1,179 triliun lebih. Kami sangat memahami hal ini, karena kondisi ekonomi kita belum begitu pulih, sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan keuangan daerah, sedangkan kebutuhan daerah kian semakin meningkat. namun yang perlu kita syukuri bahwa pemerintah daerah mampu mengatasi devisit tersebut. Sekali lagi mari sama-sama berkolaborasi untuk menumbuhkembangkan sumber pendapatan asli daerah yang belum tersentuh, sehingga pendapatan daerah dapat melebihi target ditahun-tahun selanjutnya," jelasnya. 

Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui perubahan anggaran APBD tahun 2022 dengan memprioritaskan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat mengingat waktu yang dibutuhkan tinggal 3 bulan lagi.

"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah daerah atas keseriusan dalam menyusun pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun 2022, walaupun masih dalam kondisi pandemi Covid-19 serta keterbatasan waktu yang tersedia khususnya dalam pembahasan KUA-PPAS, namun berkat kerja sama dalam semangat kemitraan, pembahasan pada tingkat badan anggaran bisa dijalankan sesuai mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Selanjutnya kami  Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap bahwa program yang dialokasikan adalah program yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan," tuturnya. 

Pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicaranya, H Hatta dalam mencermati kebijakan umum Perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang turun Rp105 miliar tentunya didukung oleh berbagai argumentasi, namun yang terpenting adalah dalam perubahan APBD ini, ada dua hal pokok  yaitu pendapatan dan belanja. 

"Prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih berkeadilan," kata H Hatta. 

Sementara itu dalam rangka melakukan efektifitas anggaran, Fraksi Partai Golkar mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada stakeholder dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak dan dapat berakibat pada kesalahan atau penyelewengan dalam laporan keuangan juga lonjakan Silpa apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana.

"Fraksi Partai Golkar meminta agar  penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekadar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembanguan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat. Disamping itu juga program pembangunan haruslah merata dan berkeadilan untuk setiap kecamatan. Mohon tanggapannya," ungkapnya. 

Disebutkan, berkaca dari realisasi capaian target PAD tahun 2021 yang hanya 47,23 persen, maka perlu dingatkan dalam rangka mendukung target capaian PAD, Fraksi Partai Golkar pernah mengusulkan agar Pemda melakukan pendataan objek dan subjek pajak serta digitalisasi retribusi daerah. Peningkatan PAD memerlukan upaya intensifikasi, optimalisasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lain. Misalnya retribusi persampahan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, reklame, usaha burung walet dan pajak lahan usaha perkebunan, dan lain-lain. Untuk itu kami mohon penjelasannya. 


"Fraksi Partai Golkar menyikapi bahwa penyampaian rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penggelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik.  Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat," pungkasnya. 

Fraksi PKB melalui juru bicaranya Pandumaan Siregar Sp juga memberikan pandangannya. Dikatakan secara prinsip, Fraksi PKB memahami tentang perubahan APBD 2022 dengan beberapa catatan diantaranya, TAPD harus menyertakan buku APBD awal, RKPD, pergeseran anggaran, hasil dan KUA-PPAS perubahan anggaran 2022.

"Dengan ini kami menginginkan adanya pembahasan secara mendalam, integral dan komprehensif. Dalam hal ini Bupati dan TAPD agar dapat berpedoman kepada Surat Edaran KPK Nomor 8 tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022," ujarnya. 

Fraksi PKB mendorong kepada pemerintah daerah agar kebijakan umum perubahan anggaran yang ditetapkan harus memperhatikan berbagai kondisi, mulai dari perekonomian masyarakat dimasa transisi pasca pandemi covid 19, angka kemiskinan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah. 

"Kemudian proyeksi yang diharapkan serta kendala-kendala yang dihadapi perlu menjadi perhatian sekaligus menjadi acuan oleh pemerintah daerah. Karena menurut kami dari Fraksi PKB bahwa esensi dari perubahan adalah penyesuaian yang harus dilakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan APBD. Karena itu perubahan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD selama kurun waktu tertentu dan berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apa yang perlu diubah atau disesuaikan," kata Pandumaan. 

Selanjutnya Fraksi PKB juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan regulasi-regulasi dalam melaksanakan 7 program strategis pemerintah daerah agar tidak menimbulkan masalah dibelakangan hari nantinya. Selain itu Fraksi PKB juga berharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan program-program yang lain seperti peningkatan kualitas jalan, bangunan sarana perkantoran pemeritah, sekolah dan gedung-gedung fasilitas umum lainnya. 

Terakhir, Fraksi PKB ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah, permasalahan utama belanja daerah tahun 2021 adalah kesiapan SDM dalam menterjemahkan target kinerja dari prioritas anggaran, serta orientasi program yang masih parsial. 

"Untuk itu kami meminta penjelasan kebijakan apa yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini.  Fraksi PKB khawatir jika masalah ini tidak selesai, berdampak pada capaian belanja yang tidak sebanding dengan capaian kinerja pemerintah daerah. Yang menjadi catatan penting oleh Fraksi PKB adalah dalam melaksanakan perubahan APBD, perlu pengawasan yang betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen perencanaan," pungkasnya. 

Pandangan umum selanjutnya disampaikan Fraksi PPP Plus Nasdem melalui juru bicaranya, Suji Hartono. Terhadap kebijakan perubahan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang mengalami defisit sebesar Rp 128 milyar  lebih, Fraksi PPP Plus Nasdem dapat memahami kebijakan tersebut, namun dalam hal ini mereka berpendapat bahwa defisit tersebut tidak mengurangi hak-hak dasar bagi yang telah berkeringat untuk membangun negeri dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang tercinta ini. 

Ada 7 poin yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan Perubahan APBD 2022, diantaranya ;

1. Penganggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat terutama yang terdampak resiko sosial hendaknya menjadi prioritas untuk tidak dikurangi.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menaikkan pendapatan daerah. 

"Fraksi kami melihat masih banyak potensi-potensi untuk menaikkan pendapatan yang kurang optimal dilakukan oleh OPD, hal ini dalam upaya untuk mengantisipasi defisit yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang," kata Suji Hartono. 

3. Fraksi PPP Plus NasDem mengingatkan kepada pemerintah daerah agar melakukan upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis dalam penunjukan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan-kegiatan dan program yang tertuang dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini mengingat bahwa pencapaian visi misi kepala daerah merupakan salah satu hal yang dapat menjadi tolok ukur pencapaian dan prestasi kepala daerah dalam 5 tahun.

4. Penganggaran pemeliharaan jalan seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti agar tetap dilanjutkan.

5. Penganggaran bidang kesehatan, terutama ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang protokol kesehatan, ketersediaan obat-obatan yang memadai, merupakan sebagai wujud upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat  

6. Penganggaran untuk pemberian bantuan hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu masyarakat yang memiliki resiko sosial lainnya, harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

 7. Penganggaran terhadap Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa hendaknya dapat dilanjutkan dengan memperhatikan segala aspek yang menyertainya dan kebijakan ini adalah dalam rangka untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi di masa yang akan datang.


Dalam pandangan umum selanjutnya, Fraksi Gerindra yang disampaikan melalui juru bicaranya, Dr Tartib SH MSi, sangat mengapresiasi dan mendukung telah disampaikannya nota keuangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 yang disampaikan langsung oleh Bupati.

Menurut Gerindra, perubahan RAPBD tahun 2022 memang harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS Tahun anggaran Murni 2022, dimana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, program kegiatan, dan jenis belanja. Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan keterlambatan penyampaian Ranperda APBD tahun 2022. Semestinya Ranperda APBD Perubahan tahun 2022 sudah harus disampaikan paling lambat bulan Agustus. Hal ini tentu sangat berimplikasi terhadap tahapan pembahasan sampai dengan disahkannya menjadi Perda. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar hal ini menjadi perhatian yang serius.

Fraksi Partai Gerindra juga mendorong dan mengingatkan agar penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2022 ini disusun secara cermat, penuh dengan kehati-hatian dengan memperhatikan asumsi pendapatan yang realistis berdasarkan potensi yang terukur, khusus asumsi dari sektor PAD, yang sebenarnya berdasarkan asumsi Fraksi Partai Gerindra tidak lebih dari Rp 100 miliar saja, Namun dipaksakan juga menjadi Rp 205 miliar.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan tidak diperolehnya dana intensif daerah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan PMK 140/ PMK.07/2022 yang secara nasional anggaran DID tersebut mencapai Rp 3 triliun.

Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan agar dalam menyusun belanja daerah dilakukan secara cerdas, cermat dan transparansi dengan mempedomani aturan dan regulasi yang ada. Porsi Belanja Modal dan Belanja yang berhubungan dengan kepentingan Publik harus mendapatkan porsi yang lebih besar. 

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kepada pemerintah daerah agar dalam membuat kebijakan program Swakelola di Dinas PUPR dalam pelaksanaan mempedomani PERLEM LKPP No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola yang merupakan aturan turunan dari PERPES No.16 Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan Swakelola kegiatan fisik tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. 

Terakhir,  Fraksi Partai Gerindra  mengingatkan dan mendorong agar Bantuan keuangan untuk para guru honorer dibawah Kementerian Agama agar segera dibayarkan mengingat sudah sekian lama mereka para guru honerer berharap agar segera dicairkan penuh. 

Sementara itu pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan juru bicaranya, Helmi merasa agak sedikit heran karena baru kali ini anggaran perubahan mengalami defisit. 


"Seingat kami baru satu kali ini nota keuangan anggaran perubahan mengalami defisit, artinya ada banyak hal yang harus dievaluasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, namun demikian kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menutupi defisit tersebut dengan melakukan rasionalisasi dalam belanja yang semula Rp 1,413 triliunan lebih menjadi 1,307 triliun lebih, yang mengalami penurunan sebesar Rp 105 miliar lebih. Artinya dengan rasionalisasi tersebut tidak sedikit program dan kegiatan yang ditunda atau dibatalkan yang menurut kami dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan pembangunan dan rutinitas karena defisit tersebut bukanlah jumlah yang sedikit," ungkapnya. 

Selanjutnya, Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah Kepulauan Meranti dapat melakukan beberapa hal antara lain melakukan analisa dengan cermat terhadap program yang prioritas, setengah prioritas dan tidak prioritas. 

Dengan mengutamakan program yang berhubungan dengan fasilitas umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak tidak mengabaikan pembayaran honorer dan insentif bagi PNS pada akhir tahun (bulan 11 dan bulan 12) karena dalam perekonomian negara yang sedang tidak kondusif akibat dari kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen yang berakibat pada kenaikan seluruh komoditi kebutuhan pokok dan transportasi yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. 

"Mohon kepada Bupati dan wakil bupati selaku pemerintah daerah agar terus melakukan kerja keras dalam upaya peningkatan sumber APBD untuk masa yang akan datang agar kesinambungan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan," pungkasnya. 

Selanjutnya Fraksi Gabung PKS Hanura dalam memberikan pandangan umum lewat juru bicaranya Tengku Zulkenedi Yusuf SE sangat mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengatasi defisit dan menutupi nilai pembiyaan pada perubahan APBD 2022, yang mana secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp 1,413 triliun lebih menjadi Rp1,307 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp105 miliar lebih. 

Dimana anggaran penerimaan pembiayaan daerah semula ditargetkan sebesar Rp254 miliar lebih menjadi Rp132 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp129 miliar lebih. Sehingga defisit pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat ditutup dengan nilai pembiayaan tersebut

Fraksi PKS-Hanura berpendapat perubahan boleh dilakukan tapi yang paling terpenting dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek berkelanjutan yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. 

Selain Itu juga Fraksi kami berpendapat  bahwa kegiatan APBD Perubahan harus berbasis kinerja dengan indikator yang rasional, akuntabel, profesional dan ketersediaan waktu yang tersisa, dan juga harus berorientasi pada tanggung jawab mensejahterakan masyarakat.

"Fraksi PKS-Hanura berharap agar proses pembahasan RAPBD Perubahan betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan peraturan daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," tutupnya. (Humas Setwan)

Jumat, 23 September 2022

DPRD Bersama Pemkab Kepulauan Meranti Teken MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2022


SELATPANJANG - DPRD Kepulauan Meranti melaksanakan sidang paripurna Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatangan nota kesepakatan dan menetapkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2022.

Kesepakatan bersama antara legislatif dengan eksekutif dilakukan pada sidang paripurna di Balai sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jum'at (23/10/2022) siang.

Rapat Paripurna pertama, masa persidangan pertama, tahun persidangan 2022 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali didampingi  ketua DPRD , FAUZI HASAN.SE. M.I.KOm dan dihadiri 17 anggota DPRD.

Selain itu tampak hadir Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil, Wakil Bupati AKBP (Purn) H Asmar, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. 

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali mengatakan rapat paripurna ini dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 16/Kpts-DPRD/KBM/IX/2022 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD dengan agenda pokok yakni Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2022 dan penyampaian pidato kepala daerah tentang nota keuangan APBD Perubahan 2022.


Dikatakan Wakil ketua DPRD, sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2022 dengan catatan, proyeksi pendapatan dalam APBD 2022 disepakati pendapatan daerah sebesar Rp1.179.642.848.812 bertambah Rp 13.615.421.944 dari APBD murni yang disahkan sebesar Rp1.166.027.426.868.

Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 205.348.842.017 berkurang Rp17.493.575.479 dari APBD murni yakni sebesar Rp 222.842.417.496 dan pendapatan transfer sebesar Rp974.294.006.795  berkurang Rp 31.108.997.423 dari APBD murni yakni sebesar Rp 943.185.009.372 . 

Sementara itu belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.307.784.269.713 berkurang Rp 105.938.694.639 dari belanja APBD murni yang disahkan sebesar Rp1.413.722.964.352, jumlah itu pula mengalami defisit Rp128.141.420.90

Untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 132.791.420.901 berkurang Rp 122.008.579.099 dari yang ditargetkan sebesar Rp 254.800.000.000 pada APBD murni. Rincian itu terdiri dari
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp132.791.420.901 berkurang Rp122.008.579.099 dari jumlah pada APBD murni yang ditetapkan Rp254.8000.000.000, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 32.791.420.901, penerimaan pinjaman daerah Rp 100.000.000. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 3.350.000.000, sehingga
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) ditetapkan Rp 1.300.000.000.

Lebih lanjut dikatakan Khalid Ali, penandatangan Mou KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2022 antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif itu menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD ini 


Dimana disebutkan, bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. 

Berdasarkan Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa pembicaraan tingkat pertama meliputi  rancangan Perda berasal dari Bupati, maka Bupati akan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda. 

Selanjutnya, pimpinan dewan akan menyerahkan rancangan Perda tentang APBD Perubahan tahun 2022 lengkap dengan dokumen dan lampirannya Kepada seluruh anggota dewan untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pandangan umum fraksi. 

Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH MM dalam pidatonya mengatakan berdasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 mengalami penurunan.

Adik berharap RAPBD Perubahan 2022 ini segera dilakukan pengesahan mengingat sempitnya waktu. 

"Saya berharap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat segera dibahas dan disetujui mengingat faktor waktu yang sempit untuk tahap pelaksanaan sisa waktu di tahun 2022," ujarnya. 

Bupati juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Meranti yang telah melakukan pembahasan, penyusunan sampai dengan dilakukannya sidang paripurna KUA-PPAS APBD Perubahan 2022.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan yang terhormat. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir di sini dipayungi oleh semangat dan niat yang tulus untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi maju, cerdas dan bermartabat," pungkasnya. (Humas Setwan)

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi