TARGETRIAU

Kepulauan Meranti

Nasional

Showbiz

Pasang iklan anda disini

Foto

Video

Sabtu, 21 Mei 2022

Letda Laut KH Yustine Pimpin Posal Selatpanjang


MERANTI,  - Pjs Letda Laut KH Yustine akan pimpin Pos Penjaga Perbatasan (Posal) Selatpanjang mengantikan Letda Laut S Jerry Hendra kedepannya. 

Hal ini terlihat saat Letda Laut (S) Jerry Hendra menyerahkan jabatannya kepada Letda Laut KH Yustine di Kantor Posal Selatpanjang jalan Jawi-jawi Tebingtinggi, Sabtu Siang.

Letda Jerry Hendra Danposal Selatpanjang yang paling lama memimpin Pos Penjaga Perbatasan (Lanal Dumai ) ini meninggalkan Kota Selatpanjang (Kabupaten Meranti) Riau, Sabtu Siang dan akan menjalankan tugas sebagai Dansub Unit Intel di Lanal Batam.

Pria Kelahiran Kota Dumai (Tanah Melayu) usai bersalaman dengan Letda Laut KH Yustine dan mantan anggotanya serta PHL Posal Selatpanjang langsung berangkat menuju kota Batam, Kepulauan Riau.

Letda Laut (S) Jerry Hendra juga berpesan agar hubungan Emosional dengan Pemerintah daerah, Koramil, Polres serta mitra lainya tetap terjalin dan silaturahmi yang begitu lama ini tetap harmonis sampai kapanpun.

"Saya menitipkan Pos, serta anggota kepada rekan kita Letda Laut KH Yustine. Semoga, Posal Selatpanjang semakin dicintai masyarakat dan disayangi oleh Masyarakat Meranti khususnya, dan Komandan Yustine betah yang namanya Meranti (Merantau Tanpa Istri)," harap 
Letda Laut (S) Jerry Hendra.


Sementara itu, Pjs Letda Laut KH Yustine menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan untuk memimpin Posal Selatpanjang kedepannya, dan kami sebagai Pejabat baru tentunya butuh bimbingan dan masukkan dari masyarakat sehingga hubungan TNI-AL Lanal Dumai Posal Selatpanjang selalu dikenali oleh Masyarakat.

"Kami berharap masyarakat Meranti khususnya bisa menerima kami dan kami siap menjalankan tugas. Semoga Posal Selatpanjang selalu Jalesveva Jayamahe," ucapnya.

Untuk diketahui, Posal Selatpanjang dibangun dengan sebutan Pertama (Kantor Unit Tugas Kamla II.4.5 Selatpanjang) oleh Komandan unsur tugas Kamla II.4.5//SLP oleh Serma Eso M Kispan Said NRP 61860 dan diresmikan pada tanggal yang terbentuk 07- 01-1997 oleh Komandan Pangkalan Angkatan Laut Dumai Harry Sutantyo Letkol Laut (P) NRP dan 7486/P, dan  seiring berjalannya waktu Posal Selatpanjang sudah mengalami beberapa kali perubahan dan pada tanggal (08/08/2007) Posal Selatpanjang berubah nama dari yang semuanya (Unsur II.4.5//Slp) diubah namanya menjadi sebutan (Posal Selatpanjang) dan diresmikan oleh Komandan Lantamal I Sadiman. SE Laksamana Pertama TNI.

Posal Selatpanjang merupakan tanah hibah dari pemerintah daerah pada waktu itu berada dan berdiri di Selatpanjang Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Bengkalis, dan saat ini Selatpanjang Kecamatan Tebingtinggi mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, Posal Selatpanjang direnovasi kembali oleh Komandan Posal Selatpanjang Letda Laut (S) Jerry Hendra NRP 22934/P dan pada tanggal 16-02-2021 Posal Selatpanjang diresmikan oleh Komandan Pangkalan Angkatan Laut Dumai Kolonel  Laut (P) Himawan MMSMC.

Polda Riau Terima Hibah Tanah 20 Ha Dari Pemkab Kampar


Kepolisian Daerah (Polda) Riau menerima hibah tanah seluas 20 hektare dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.

Tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun markas gedung Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Riau.

Berita acara serah terima tanah, ditandatangani langsung Kepala Polda (Kapolda) Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto bertempat di lobi Mapolda Riau, pada Jumat (20/5/2022) sore.

Diungkapkan Irjen Iqbal, pihaknya sangat bersyukur, di hari Jumat yang baik, Bupati Kampar tergerak hatinya untuk menyerahkan hibah tanah seluas 20 hektare dari Pemkab Kampar untuk Polda Riau.

Menurut Irjen Iqbal, sosok pemimpin yang baik, adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang dipimpinnya di era kepemimpinannya.

Irjen Iqbal sebagai pemimpin Korps Bhayangkara Bumi Lancang Kuning pun menegaskan, akan memaksimal apa yang sudah diberikan Pemkab Kampar. Demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dikatakannya, pembangunan di tanah tersebut, manfaatnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat Kampar sendiri. Secara umum, bagi masyarakat Riau.

"Bayangkan jika markas gedung sudah dibangun nantinya, digunakan oleh Brimob yang merupakan pasukan khusus kepolisian. Personel Brimob akan berbaur dengan masyarakat Kampar. Untuk menjadi sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menjaga dan menjamin stabilitas keamanan, ekonomi, prestasi politik, budaya, ideologi dan lain-lain," ucap Kapolda Riau.

Irjen Iqbal menilai, langkah yang diambil Bupati dan Pemkab Kampar dalam memberikan hibah tanah yang terbilang luas ini kepada Polda Riau untuk pembangunan markas gedung Brimob sudah sangat tepat.

Jenderal bintang dua ini bersama jajarannya pun menyatakan komitmen untuk dapat memanfaatkan lahan ini, khususnya dalam rangka pengabdian tugas dan kepentingan masyarakat.

"Atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terimakasih dan menyampaikan perasaan bangga saya kepada Pemkab dan Bupati Kampar. Semoga menjadi tambahan ladang pahala," beber Irjen Iqbal.

Kapolda Riau pun berjanji, sebagai tanda ungkapan terimakasih dan bangganya, pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2022 mendatang, pihaknya akan mengundang Bupati Kampar secara khusus.

"Insya Allah pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2022 nanti, kita akan jadikan Bupati Kampar menjadi Keluarga Kehormatan Korps Brimob Polda Riau," sebut mantan Kadiv Humas Polri ini.

Kapolda Riau membeberkan, pihaknya akan segera menyusun mekanisme dan sistem terkait pengelolaan tanah tersebut.

"Apakah di situ ada tempat latihan, markas komando dan hal lainnya pada era Polisi modern ini. Kita akan ingat selalu bahwa pada era Bupati Kampar Pak Catur lah tanah ini diberikan," terang Irjen Iqbal.

Sementara itu, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto mengungkapkan, diakhir masa jabatannya, ia ingin memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi jajaran Polda Riau.

"Semoga tanah yang akan dibangun untuk markas Brimob ini, bisa memberikan manfaat untuk negeri ini, berguna bagi bangsa dan negara," ungkap Catur.

Turut hadir dalam acara ini, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol Ronny Lumban Gaol, Karo Log Polda Riau Kombes Pol Munggaran, Kapolres Kampar AKBP Rido Purba, perwakilan DPRD Riau dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kampar.

Cabut Larangan Ekspor, Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi


Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).

"Mengapresiasi dan berterima kasih  kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022," tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5).

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

"Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi," kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit. 

"Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS. (***)



Sumber : pab-indonesia.co.id

Irjen Iqbal Lakukan Panen Perdana Tanaman Hortikultura di Lahan Polda Riau


PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal meninjau sekaligus menghadiri panen perdana tanaman hortikultura berupa jagung dan cabai keriting, di lahan milik Polda Riau di desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada Jumat sore (20/5/2022).

Dilokasi lahan seluas 108 Ha tersebut, 8 Ha diantaranya sudah dimanfaatkan, ditanam tanaman jagung dan cabai oleh pihak penyewa PT Anomali Lumbung Arta.

Bahwa dilahan milik Polda Riau tersebut telah dilakukan  pemanfaatan sewa aset  Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah  yang dipergunakan oleh PT. Anomali Lumbung Artha seluas 30 Ha dari luas seluruhnya tanah  Polda Riau seluas keseluruhan 108 Ha.

Pemanfaatan sewa aset BMN berupa tanah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui  surat Nomor : S-3/MK.6/KNL.0303/2022 tanggal 8 Maret 2022 untuk jangka waktu  sewa selama 3 (tiga) tahun dengan sejumlah nilai sewa dan sudah  dibayarkan langsung ke Kas Negara kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur PT. Anomali Lumbung Artha, Yogyantoro mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Polda Riau dalam rangka mendukung upaya menjaga ketahanan pangan yang digelorakan pemerintah.

“Kami mendapatkan informasi lahan dimiliki oleh Polda Riau, kami berupaya agar bisa kami olah menjadi lahan produkti dan saat ini kami menanam jagung dan cabe. Kami optimis dalam beberapa tahun kedepan hasilnya akan lebih maksimal,”ujar Yogyantoro.

Sementara itu Kapolda Riau Irjen Iqbal mengingatkan bagaimana jajarannya harus cerdas dalam mengelola aset yang dimiliki dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

“Saya hadir disini melanjutkan kinerja dari pimpinan terdahulu dan mudah mudahan sukses untuk penggarapannya agar mendapatkan benefit yang baik pula. Polda Riau sangat berterimakasih dan siap mengupayakan koordinasi yang lebih baik lagi kedepannya agar ketahanan pangan kita terjaga dengan baik,” ujar Iqbal.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakapolda Brigjen Tabana Bangun, para Pejabat Utama, Kepala Kanwil DJKN Prov Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Sudarsono, S.H., LLM, Kepala KPKNL Pekanbaru Rachmat Kurniawan, S.T., M.E, Direktur PT. Anomali Lumbung Artha Yogyantoro dan Kapolres Kampar.

Jumat, 20 Mei 2022

Wabup H. Asmar Hadiri Halal Bihalal Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M


Sempena masih di suasana bulan Syawal 1443 hijriah tahun 2022 Masehi, selaku wakil ketua komisi II di DPR-RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, menyempatkan diri melakukan halal BI halal bersama masyarakat Meranti bertepatan ,Jumat malam 20-mei-2022, di gedung Afifa jalan banglas Selatpanjang.

Tampak hadir acara halal BI halal anggota DPR-RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. wakil bupati kabupaten kepulauan Meranti AKBP (PURN) H.Asmar, Kapolres Meranti yang di wakili, Danramel, ketua KPU, tokoh agama, tokoh masyarakat,dan ketua penguyuban dan tamu undangan yang hadir.

Kegiatan di awali dengan membaca ayat suci Al-Quran, dan sambutan oleh ketua panitia pelaksana acara halal BI halal wakil ketua  komisi II DPR-RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, Edy Mashudi, selaku ketua partai Partai Persatuan Pembangunan,(PPP) kabupaten kepulauan Meranti.

"Dalam sambutan wakil bupati kabupaten kepulauan Meranti H.Asmar menyampaikan selamat datang wakil ketua komisi II anggota DPR-RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.selaku anak Watan Selatpanjang kini sudah menjadi anggota DPR-RI, dan melakukan agenda silaturahmi bersama masyarakat Meranti yaitu HALAL BI HALAL, 1443 hijriah,tahun 2022,Masehi, wakil bupati menyampaikan dalam hal ini atas nama pemerintah daerah dan pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya,kepada semuanya tamu undangan yang hadir pada malam hari ini".

Wakil bupati juga menyampaikan dalam hal ini saya sangat bahagia dan merasa terhormat sekali bisa bersilaturahmi dengan wakil ketua komisi II DPR-RI yakni Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, melalui halal BI halal ini, semoga ikatan silaturahim,di antara kita akan tetap terjalin erat dan semoga kabupaten Meranti yang kita cintai ini menjadi semakin maju dan sejahtera dengan bersama-sama kita membangun negeri ini yaitu dengan bersenergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi serta 7 program strategis kabupaten kepulauan Meranti agar masyarakat kabupaten kepulauan Meranti maju cerdas dan bermartabat.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengunjungi kabupaten Meranti ini dan kami mohon kiranya bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, agar Sudi memberikan saran dan pemikiran demi kemajuan kabupaten Meranti ini jelas wakil bupati H.Asmar dengan mengakhiri sambutan nya. (***)



Sumber : suarakedaulatannews.id

BUPATI ADIL BAKAL SANDANG GELAR KANJENG MAS TUMENGGUNG


Bupati Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH MM mengikuti sejumlah tahapan pembekalan menjelang penabalan gelar kehormatan. Kegiatan berlangsung di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kamis, (19/05/2022) .

Tahapan pembekalan mulai dari penyuluhan materi, wawasan budaya dan bangunan karaton, tata cara bertingkah laku, hingga menghadap petinggi kerajaan. Dalam kesempatan itu, Bupati Adil juga berkesempatan menghadap Raja Wisudhan Abdi dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Untuk diketahui, rencananya Bupati Adil akan menerima gelar kehormatan sebagai Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) dari Karaton Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada 7 Juni 2022 mendatang.

Wabup Asmar Pimpin Apel Peringatan Harkitnas ke 114 di Lingkungan Pemkab Meranti


MERANTI - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 114 dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (20/5/2022) pagi. Apel yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati itu diikuti peserta dari ASN dan Instansi Vertikal.

Wabup Asmar dalam sambutannya menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dengan tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah "Ayo Bangkit Bersama".

"Tema ini dipilih agar Harkitnas ini dapat menjadi momentum bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk bersama-sama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 2 tahun menyerang dan turut berefek di segala sendi kehidupan," ucap Wabup Asmar.

Dalam amanat itu juga disebutkan dapat merasakan bahwa situasi saat ini sudah jauh membaik dibandingkan pada saat awal dunia diserang ganasnya Covid-19 hingga ditetapkan sebagai pandemi global. Buah usaha dari berbagai pihak yang semakin sigap dalam menangani setiap kasus, kesadaran masyarakat yang terus meningkat untuk saling menjaga dengan menerapkan protokol kesehatan serta pemerintah yang terus bekerja dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Beberapa negara kini telah berdamai dengan pandemi dengan menganggap Covid- 19 kini hanya seperti flu biasa. Sebuah berita yang sangat dinantikan oleh semua khalayak seakan dapat memperkuat rasa optimisme untuk keluar dari keterpurukan," ujarnya.

Kemudian, lanjut Wabup, roda yang dulu terhenti kini perlahan bergerak, yang sempat terpuruk kini mulai bertindak. Perlu satukan tekad bersama demi bangkit kembali. 

"Tahun ini kita akan memperingati Hari kebangkitan ke-114 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2022. Pada masanya, Dr Sutomo beserta para pelajar STOVIA mendirikan perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Kita pun harus memiliki semangat juang yang sama untuk membebaskan diri dari pandemi yang diakibatkan Covid-19," ujarnya lagi.

Selanjutnya, diminta untuk mendukung pemerintah Indonesia agar mampu beradaptasi dengan cepat dan melewati masa-masa krisis. Jangan biarkan keadaan membelenggu dalam
masa-masa sulit.

"Kita tidak akan pernah bergerak dan berubah bila hanya saling menunjuk. "Ayo Bangkit Bersama" agar Indonesia kembali jaya, semangat inilah yang akan kita bawa pada 114 Tahun Hari Kebangkitan," ungkapnya.
 
Dalam amanat itu juga dijelaskan bahwa adapun tujuan peringatan 114 Tahun Kebangkitan Nasional Tahun 2022 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong-rotong sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, untuk mempercepat pulihnya bangsa Indonesia dari pandemi Covid- 19.

FMPRB Gelar Aksi Damai di KEJARI Kota Pekanbaru


Aksi Damai yang digelar oleh Forum Mahasiswa Pemuda Riau Bersatu (FMPRB) di Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kota Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022.

Massa Aksi FMPRB tiba pada pukul 14:00 dan melaksanakan aksi sampai pukul 15:00 bersamaan guyuran hujan tidak melenturkan semangat massa aksi tersebut untuk menyuarakan aspirasi mereka.

"Kami FMPRB pada hari ini turun telah melalui beberapa tahapan seperti menganalisis permasalahan terhadap bukti dugaan kuat yang kami miliki, bukti tersebut akan langsung kami serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Kota Pekanbaru. Kami tidak ingin ada perantara karena tidak ingin terjadi penyelewengan, apabila aspirasi kami tidak digubris dalam kurun waktu 3X24 jam kami akan turun kembali dengan massa aksi lainnya dan mengajak paguyuban serta aliansi-aliansi yang ada di Provinsi Riau untuk mendesak menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan, ujar "Septiandi Putra Koordum Aksi tersebut".

Adapun tuntutan aksinya antara lain :
1. MEMINTA KEJARI KOTA PEKANBARU UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERKAIT DUGAAN REKAYASA LAPORAN PIUTANG PAJAK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018, KUAT DUGAAN BAPENDA KOTA PEKANBARU TELAH MEREKAYASA PELAPORAN PIUTANG TAHUN 2018 YANG KEMUDIAN DIALIHKAN DALAM PELAPORAN PIUTANG TAHUN 2021.

2. MEMINTA KEJARI KOTA PEKANBARU UNTUK MEMERIKSA KEPALA BAPENDA PEKANBARU SAUDARA ZULHELMI ARIFIN DAN BESERTA STAFNYA TERKAIT DUGAAN REKAYASA LAPORAN PIUTANG PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 YANG KEMUDIAN DIALIHKAN DALAM PELAPORAN PIUTANG TAHUN 2021. DIDUGA KUAT HAL INI MEREKA LAKUKAN DEMI MERAIH PENGHARGAAN WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN) TAHUN 2021.

3. MEMINTA KEPADA PIHAK PEMBERI PENGHARGAAN WTP YAITU "KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" UNTUK MENCABUT KEMBALI PENGHARGAAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2021 KARENA DIDUGA DATA LAPORAN YANG DIBERIKAN PADA SAAT ITU ADALAH REKAYASA DARI OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB.

4. MEMINTA KEJARI KOTA PEKANBARU UNTUK FOKUS DALAM MENGUSUT TUNTAS PERSOALAN INI. JIKA DALAM 3x24 JAM PERNYATAAN SIKAP INI TIDAK DIINDAHKAN, KAMI AKAN TURUN KEMBALI DENGAN MASA AKSI YANG LEBIH BANYAK LAGI.

Miko KASUBSI Intel KEJARI Pekanbaru mengatakan "Tuntutan Aksi kali ini akan kami terima, silahkan hari senin depan menyerahkan kembali laporan dan bukti dugaan kuat rekan-rekan FMPRB miliki, KEJARI Pekanbaru sudah mengetahui terkait aksi ini nantinya akan ditindaklanjuti, besar rasa terimakasih atas aksi ini dan kami sangat mengapresiasi".

FMPRB sangat yakin sekali dengan bukti yang dimiliki akan mempermudah KEJARI Kota Pekanbaru nantinya disaat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Lanjut Koordinator Lapangan Aksi Ghulam Zaky "Kami FMPRB tidak main-main, kami turun bukan sembarangan tanpa adanya analisis terlebih dahulu, sudah banyak proses yang telah kami lewati. Kami akan turun kembali dengan massa aksi yang lebih banyak lagi jika laporan kami tidak digubris sama sekali, setelah ini kami juga akan menyerahkan laporan dan bukti ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Riau.

Tiga Bhabinkamtibmas Polres Meranti Terima Penghargaan Dari Kapolda Riau


MERANTI - Sebanyak 3 orang Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Meranti ikut menerima penghargaan prestasi dari Kapolda Riau Irjen Mohamad Iqbal, pada Kamis (19/5/2022), di Ballroom Hotel Labersa Pekanbaru.

Adapun Bhabinkamtibmas Polres Kepulauan Meranti yang menerima penghargaan tersebut, yakni Bripka Khairi dengan inovasinya membuat pustaka keliling menggunakan sepeda motor. Kemudian, Aipda H Andri Kurniawan SH yang dinilai aktif ikut mengajar mengaji bagi anak-anak desa tempat ia bertugas. Selanjutnya, Bripka Petrus L Damanik yang dinilai aktif serta gigih dalam pelaporan dan pelaksanaan tugas.

Atas penghargaan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH langsung memberikan apresiasi. Ia berharap memontum ini dijadikan oleh Bhabinkamtibmas dan seluruh personil sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme bertugas, khususnya di jajaran Polres Kepulauan Meranti.

"Jangan cepat merasa puas dengan penghargaan ini, namun jadikan ia sebagai penyemangat dalam meningkatkan kinerja sehari-hari sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tidak hanya bagi Bhabinkamtibmas, tapi juga personil lainnya. Teruslah berinovasi untuk menciptakan kerja nyata di tengah masyarakat," pesannya, Jumat (20/5/2022) pagi.

Sementar itu, Kasat Binmas Polres Kepulauan Meranti, AKP Jamaludin ikut memberikan apresiasi. Ia menyampaikan agar para Bhabinkamtibmas yang ada terus semangat bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Selamat atas penghargaan ini. Kemudian kepada semua Bhabinkamtibmas, teruslah berinovasi dan profesional dalam bertugas. Berikan yang terbaik buat masyarakat. Karena Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak dari institusi Polri," ucapnya. 


Untuk diketahui, Kapolda Riau memberikan piagam penghargaan kepada 36 orang Bhabinkamtibmas Berprestasi.

Mereka dinilai berprestasi, telah melaksanakan tugas hingga melampaui panggilan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditempat penugasan.

Dalam arahannya, Irjen Iqbal menyampaikan polisi harus tetap profesinalis. Begitu juga dengan Bhabinkantibmas, salah satu unsur penting dan merupakan idola masyarakat di setiap elemen kewilayahan. Bhabinkantibmas menjadi sarana efektif penyampai pesan Kepolisian kepada masyarakat.

"Profesi Bhabinkantibmas merupakan salah satu pekerjaan mulia. Dia melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dalam semangat presisi. Jika setiap problem di masyarakat bisa dikelola dengan baik oleh Bhabinkantibmas, maka akan tercipta situasi dan kondisi yang aman dan terkendali di tengah masyarkat," ujar Iqbal.

Iqbal berpesan kepada seluruh Bhabinkantibmas agar dapat bekerja sama dengan semua elemen dalam melayani masyarakat.

"Saya minta rekan rekan Bhabinkamtibmas mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak secara maksimal, dan saya yakin seluruh rekan Bhabinkamtibmas mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat," yakin Iqbal.

Tindak Lanjut Konsultasi ke BKN, Komisi I DPRD Langsung Gelar Rapat Bersama BKPSDM, Minta Pemkab Percepat Proses Assesment


SELATPANJANG - Menindaklanjuti konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional XII 13 Mei 2022 di Pekanbaru, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti melakukan rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Rabu (18/5/2022) siang. 

Rapat tersebut menyikapi tentang pelaksanaan Assesment, kebijakan mutasi dan penunjukan Plt Kepala OPD, serta pembahasan tentang Kebijakan terhadap hal-hal terkait kepegawaian. Rapat yang dilaksanakan selama dua jam itu hadiri Ketua Komisi, Tengku Mohd Nasir, Sekretaris Komisi, Eka Yusnita, dan anggota Komisi I lainnya  Nirwana Sari, Dedi Putra, dan Tengku Zulkenedi Yusuf. Selain juga tampak dihadiri Plt Kepala BKPSDM, Bakharudin MPd, Kepala Bidang Mutasi, Rodiah dan lainnya. 

Dalam sambutannya, sejak kepemimpinan  H Muhammad Adil dan Asmar, fenomena banyaknya ASN yang pindah tugas ke daerah lain hingga saat ini belum juga surut dan masih ada saja ASN yang mengajukan mutasi keluar kabupaten. Untuk itu, ia meminta BKPSDM menjelaskan tentang pelaksanaan assesment, kebijakan mutasi dan penunjukan Plt Kepala OPD. 

"Pada dasarnya ini memang sah-sah saja bagi ASN untuk mengajukan pindah tugas, akan tetapi kejadian seperti ini jika dibiarkan secara terus menerus tentu saja akan mengakibatkan kekurangan ASN di Kepulauan Meranti sehingga roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan normal dan ini sudah menjadi kekhawatiran kita bersama dari sejak awal," kata Tengku Mohd Nasir. 

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BKPSDM, Bakharudin MPd mengatakan jika  pihaknya sudah melakukan proses tahapan pelaksanaan assesment. 

Dijelaskannya, tahapan pelaksanaan asesment sudah diumumkan melalui website pada tanggal 13 Mei lalu. 

"Pengumuman tersebut sebagian besar pejabat kita sudah mengetahuinya dan juga daerah lain sudah mengetahui hal itu," kata Bakharudin. 

Selanjutnya bagi pejabat yang berminat sudah bisa mengikuti asesment dengan mendaftarkan diri melalui email dan tanggal 24 Mei akan diumumkan hasil seleksi administrasi kemudian bagi mereka yang lulus administrasi pada tanggal 27 dan 28 Mei langsung mengikuti seleksi kompetensi dan hasilnya diumumkan pada tanggal 1 juni 2022.

Proses selanjutnya yakni pada tanggal 3 Juni akan dilaksanakan ujian penyusunan makalah, selanjutnya pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juni dilakukan presentasi bagi setiap peserta assesmen dan pada tanggal 8 Juni akan diumumkan hasil dari pelaksanaan ujian tersebut. 

"Dalam assesmen ini ada beberapa variabel penilaian diantaranya hasil seleksi dan hasil  asesmen center yang mempunyai bobot 25 persen, penulisan makalah 20 persen, presentasi 35 persen dan rekam jejak 20 persen. Dari hasil penilaian tersebut akan diambil tiga besar disetiap jabatan yang dilelang dan akan kita minta mempersiapkan diri untuk tes kesehatan jasmani dan rohani di RS Jiwa Tampan Pekanbaru," ulas Bakharudin. 


Terkait dengan pindah tugas ASN, Plt Kepala BKPSDM itu menyebutkan secara administrasi sah-sah saja jika dilihat dari lamanya bertugas. Sedangkan terkait banyaknya pejabat yang di Plt kan, Bakharuddin menambahkan jika hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Terkait perpindahan pejabat itu sebelumnya juga sudah kami lakukan koordinasi ke Bupati. Kemudian masalah Plt pejabat ini, kita tetap berpedoman kepada kaidah dari PP dan undang-undang yang ada, dan semua Plt yang ada saat ni sudah sesuai dengan koridor yang berlaku atau sesuai aturan berlaku dengan masa jabatan 2x3 bulan paling lama. Jika sudah definitif, maka tidak mudah untuk melakukan pemberhentian atau mutasi karena harus dilaporkan ke BKN," jelasnya. 

Terkait dengan pernyataan Plt Kepala BKPSDM itu, anggota Komisi I, Tengku Zulkenedi Yusuf mempertanyakan hal itu dan mengatakan hal itu sangat aneh jika ll dilihat dengan kenyataan yang terjadi. 

"Terkait dengan pernyataan bapak bahwa jika definitif tidak mudah untuk diberhentikan dari jabatannya dan mutasi. Hal ini menjadi aneh. kenapa beberapa waktu yg lalu ada pejabat yang defenitif tersebut turun eselon, demosi dan ada dimutasikan menjadi staf biasa, apa sebetulnya dasarnya atau pertimbangan," kata Tengku Zulkenedi. 

Pria yang akrab disapa Anggo itu juga mengingatkan tentang kesepakatan pada rapat yang lalu agar pengumuman perekrutan kembali Tenaga Harian Lepas (THL) tidak menimbulkan kegaduhan lagi.

"Kita sudah sepakat bahwa dalam merekrut kembali THL harus dilakukan secara transparan jangan ada lagi permasalahan tentang perekrutan tenaga honorer. Tim evaluasi dan kepala BKPSDM juga masuk didalamya harus menetapkan meknanisme yang jelas dan transparan," ujarnya. 

"Berkali-kali kita ingatkan pada waktu itu, jika ada pengaduan terhadap masalah perekrutan kembali, ada komplain dari orang yang tidak diterima kembali, tim evaluasi sudah siap untuk menerima pengaduan dan menunjuk siapa yang menjawab masalah itu agar semuanya tidak lagi menimbulkan kegaduhan disaat keadaan daerah kita belum sangat baik. Dan kami hari ini sangat menyayangkan bahwa apa yang telah kita sepakati tidak dilakukan tim evaluasi. Tidak ada standarisasi yang jelas dan tidak adanya konsistensi Tim Evaluasi membuat persoalan perekrutan kembali THL menjadi satu masalah tambahan kembali," ujarnya lagi. 

Terkait hal itu, Plt Kepala BKPSDM kembali menanggapi. Dia mengatakan, masalah pergantian pejabat defenitif tersebut ada proses evaluasi dan hasil dari evaluasi itu secara nilai dan sebagainya oleh pimpinan diputuskan demosi dan itu juga mendapatkan pertimbangan dari tim seleksi. 

"Terkait demosi dan mutasi itu perlu dilakukan prosesnya kedepan karena SK yang kita keluarkan kemaren itu paling tidak 3 sampai 4 bulan harus diikuti dulu sebelum dilakukan perubahan dan itupun harus ada pertimbangan yang memungkinkan," ucapnya. 

"Untuk masalah pengumuman tenaga Non PNS cukup dengan SMS ke individu dan ini tidak dilakukan seperti tes CPNS. Namun kalau ada yang komplen, itu semua ada di setiap OPD yang mana kami telah mengirimkan hasil nilai dari setiap tenaga Non PNS," ucapnya lagi. 

Sementara itu anggota Komisi I lainnya, Dedi Putra mengatakan jika keberadaan BKPSDM adalah untuk mengantisipasi terjadinya persoalan yang berkaitan dengan ASN. 

"Menyikapi pernyataan Kepala BKPSDM, kami mengingatkan kembali bahwa DPRD dahulunya menaikkan status urusan kepegawaian dari yang sebelumnya berada di Bagian Sekretariat dan kini menjadi badan pada waktu itu dalam rangka mengantisipasi akan timbulnya persoalan-persoalan akibat dari semakin banyak nya ASN yang ingin mengabdikan diri membangun Meranti. Tetapi dengan berbagai kebijakan yang dibuat hari ini, menimbulkan arus yang sangat besar dalam mengurangi jumlah ASN yang bisa kita andalkan untuk membangun Meranti," ungkap Dedi Putra. 


Dedi juga menginginkan proses assesment tidak lagi mengalami hambatan untuk dilaksanakan sesuai jadwalnya.

"Solusi terbaik untuk menjaga agar adanya komitmen dan konsistensi terhadap kewenangan dalammelakukan tugas membangun daerah dengan penetapan pejabat definitif seperti yang disampaikan, maka kami minta agar dillakukan percepatan assesment dan melakukan assesmen secara benar sesuai peraturan," kata Dedi. 

Penetapan pejabat definitif itu juga berkaitan dengan nasib para pegawai honorer yang hingga hari ini mereka tidak mendapatkan kepastian. 

"Penetapan pejabat definitif ini juga akan menimbulkan efek bagi penetapan tenaga harian Lepas yang hari ini masih tak tau kemana mereka akan mendapat info lengkap tentang status mereka. Dan kesepakatan yang sudah dibuat hendaknya menjadi komitmen kita antara komisi dengan Tim Evaluasi, sehingga ada kepastian bukan lagi diombang-ambing dengan pernyataan antara kepala OPD dan Tim evaluasi," kata Dedi lagi. 

Diungkapkan Dedi, dari konsultasi yang dilakukan pihaknya ke BKN, banyak hal yang menjadi keresahan dan pengaduan ASN Kepulauan Meranti ke ombudsman dan KASN. Dia mengingatkan agar mutasi yang dilakukan terhadap ASN bisa membuat karir mereka terancam. 

"Saat ini kita sudah menyusun rencana untuk ke ombudsman dan KASN dalam upaya melihat detail pengaduan dan penanganan terhadap pengaduan itu. Sebagai ASN yang sudah banyak tahun bekerja dan paham aturan, Kaban dan Kabid kami minta agar kuasai undang-undang dan berani memberikan masukan yang benar, karena sesungguhnya kebijakan yang berdasarkan aturan dan kondisi daerah sangat menentukan masa depan Meranti. Kami ingatkan dan tolong dicatat mutasi jangan sampai membuat karir ASN terancam dan mendapat penolakan kenaikan pangkat dari BKN," ungkapnya. 

"Dahulu Kami sahkan Perda OPD dengan nama BKPSDM dengan kepanjangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kami tak mau itu digunakan dan dipelesetkan menjadi Badan Kepegawaian dan Penzaliman Sumber Daya Manusia," pungkasnya.

Pasang iklan anda disini

Android

Kesehatan

Teknologi