MERANTI - Warung elekronik gotong royong (E-Warong) menjadi kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai bagi warga kurang mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Terkait E-Warong tersebut, banyak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluh karena merasa dirugikan lantaran bantuan sembako yang diterima tidak sesuai dengan jumlah nominal harga pembelian dengan uang yang ditransfer (Harga sembako lebih mahal dari harga di pasar).
Mengenai hal itu, Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PKPP (Pemantau Kinerja Pelayanan Publik) DPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Jamaludin, angkat bicara.
Saat awak media silaturahmi ke kantor LSM PKPP DPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Jl. Dorak, Selatpanjang. Jamaludin mengatakan beberapa hari yang lalu mendapat laporan dari salah seorang KPM PKH yang mengatakan merasa dirugikan karena bantuan sembako yang diterima terkesan jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di pasar.
"Beberapa hari yang lalu ada salah seorang KPM PKH mengatakan kepada saya bahwa dia merasa dirugikan karena selama ini bantuan sembako yang diterima terkesan jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di pasar lantaran bantuan sembako yang diterima tidak sesuai dengan jumlah nominal harga pembelian dengan uang yang ditransfer". Tutur Jamaludin.
Lanjut jamaludin menuturkan, salah seorang KPM PKH itu juga mengatakan kepadanya bahwa selama ini dirinya (*Salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya) dan KPM yang lainya mengaku tidak pernah diberikan struk (Nota) pembelian sembako tersebut, yang diberikan hanya bukti transfer uang yang didapat dari bantuan PKH.
Terkait hal tersebut, Jamaludin selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pelayanan Publik mengharapkan agar Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengambil tindakan, karena sudah banyak KPM yang mengeluh.
"Kami sebagai penyampai suara masyarakat, berharap agar Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti ambil tindakan mengenai hal ini, karena sudah banyak KPM yang mengeluh". Ungkap Jamaludin.(Bachktiar)
