JAKARTA - untuk mewujudkan dan menjadikan Kabupaten Kampar yang maju dan sejajar dengan Kabupaten /Kota yang ada di Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat , Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM menghadiri Rapat Koodinasi Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/ Walikota se- Indonesia yang di laksanakan di Gedung C Kementrian Dalam Negeri Jakarta, kamis (16/6/2022) kemarin. Rapat Koordinasi ini memberikan penekanan kepada seluruh Pj Gubernur, Bupati /Walikota se Indonesia agar dapat melaksanakan pembangunan, meningkatkan ekonomi masyarkat yang sedang turun, serta isu-isu terkini yang terjadi dimasyarakat.
Dihadiri 5 Penjabat Gubernur dan 48 Penjabat Bupati/Walikota se- Indonesia, Kamsol pada kesempatan tersebut seluruh Menteri Koordinator menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bagaimana meningkatkan kinerja Penjabat Gubernur dan Bupati /Walikota, persoalan - persoalan yang dihadapi dan menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, baik aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek lain.
Aspek ekonomi ini menyangkut dengan Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Sumber Daya Manusia, ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyrakat, penekanan selanjutnya adalah persiapan dengan pemilu tahun 2024 berupa anggran, personil dan data.
Oleh sebab itu, sesuai dengan arahan beberapa Menko dan Menteri tadi, Bahwa tugas dan tangungjawab tidak lain adalah peningkatan pelayan kepada masyarakat selama diamanahkan menjadi Pj Bupati.
Beberapa arahan Menteri juga sejalan dengan program kita seperti menyikapi kondisi saat ini baik dalam aspek ekonomi, yang mencakup ketenagakerjaan, SDM, juga pesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya" Kata Kamsol yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril S.STP.
Selain itu Kamsol menambahkan yang menjadi penekanan untuk kami adalah bagaimana dapat dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dan Kolusi dan Nepotisme sehingga menciptakan pemerintahan yang good Government dan Good Governance.
Untuk itu, selama menjabat Penjabat Bupati kita akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik sektor pendikan, kesehatan serta pencanangan serta pengolahan sampah yang lebih produktif ."terang Kamsol"
Terkait pengolahan sampah ini Kamsol menyatakan banyak daerah atau Kabupaten /Kota lain yang telah maju dan telah berhasil yang dapat kita jadikan contoh, sehingga penanganan sampah di dalam kota dan di perbatasan Kota lebih dapat produktif dan optimal, ini dapat kita terapkan di Kabupaten Kampar.
Selain itu, selama menjabat Pj yang perlu menjadi perhatian bagi kami adalah dalam penanganan sampah dalam kota yang lebih produktif. Kita boleh mencontoh daerah lain yang sudah berhasil dalam pengolahan sampah dan itu kita terapkan didaerah kita."terang Kamsol"
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Pol- hukam) Mahfud MD yang membuka secara resmi rakor menyampaikan, bahwa terkait Highlight sejarah Otda, Mahfud berharap kepada seluruh Pj untuk bisa nantinya memberi warna perubahan kepada yang lebih baik terkait prinsip dasar Otda dalam sistem pemerintahan.
Hal ini sesuai dengan Visi Presiden "terwujudnya Indonesia maju berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk itu, perlu memahami dan membumikan penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila.
Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D yang hadir pada kesempatan tersebut juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Penjabat baik Pj Gubernur maupun Pj Bupati/Walikota.
Tito menambahkan, bahwa anda bukanlah penguasa masyarakat melainkan memimpin dalam pengambilan keputusan yang dipercayakan oleh Presiden dan dievaluasi sekali dalam tiga bulan. Jelas, tugas anda dititipkan disetiap daerah untuk memajukan daerah anda. Maju mundurnya Provinsi, Kabupaten/Kota tergantung bapak."terang Tito Carnavian".
Untuk lebih jelas, peran penting seorang kepala daerah adalah mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian investasi dan perizinan usaha, menjamin kelangsungan pembangunan nasional serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
Sebagai narasumber, hadir langsung dalam rakor tersebut Menko Marinvest Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jendral Pol Drs Listyo Prabowo, M.Si, Menko Perekonomian DR (HC) Erlangga Haryanto, M.BA, MMT, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung Dr Sunarta,SH,MH.
Selanjutnya Menko PMK diwakili Staf Ahli Bidang Stabilitas Politik Nyoman Shuida, Menteri PPN/Bappenas Deputi Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Erwin Dimas, SE,DEA, M.Si, M.P.A, Menpan-RB diwakili Depiti SDM Aparatur Dr Ir Alex Denni,MM serta ditutup Sekjen Mendagri Dr H Suhajar Diantoro,M.Si. (Diskominfo/mzk).
