BENGKALIS – Pembangunan sarana penunjang Astaka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis kembali menjadi perhatian publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Sumber Kencana Perkasa ini diduga kuat dikerjakan asal jadi, dengan mutu pengerjaan yang jauh dari harapan.
Hasil pantauan Media di lapangan pada Senin, 26 Mei 2025, memperlihatkan bahwa pemasangan paving block tampak tidak rata, bergelombang, dan tidak lurus. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kontrol teknis dan diduga dilakukan tanpa perencanaan serta pelaksanaan yang baik.
Kalau paving-nya saja sudah bergelombang seperti ini, bagaimana kita mau percaya bagian lainnya? Sangat disayangkan,” ujar salah seorang warga yang sempat dimintai tanggapannya.
Lebih mengejutkan lagi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek ini tidak pernah turun ke lokasi proyek, sebagaimana dikeluhkan sejumlah pihak. Ketidakhadiran ini membuat proses pelaksanaan pekerjaan berjalan tanpa kontrol langsung dari instansi teknis.
Seharusnya ada pengawasan melekat dari PPTK. Kalau diam saja, berarti membiarkan pekerjaan yang tidak sesuai spek berlangsung,” kritik seorang aktivis pemerhati pembangunan di Bengkalis.
Selain pemasangan paving yang memprihatinkan, ketebalan pengecoran lantai pun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dalam dokumen proyek disebutkan tebal cor minimal 12 cm, namun di lapangan ditemukan hanya sekitar 10 cm bahkan kurang di sejumlah titik.
Hal ini berpotensi mengurangi kekuatan struktur bangunan dan menimbulkan kerusakan dini, yang pada akhirnya bisa merugikan keuangan negara.
Sejak pelaksanaan dimulai pada 6 Mei 2025 dengan jangka waktu 60 hari kalender, proyek ini dinilai sangat minim pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dan pihak konsultan pengawas. Tidak terlihat adanya tindakan korektif atau pengawasan teknis yang berarti di lapangan.
Kalau seperti ini terus dibiarkan, kualitas pekerjaan pemerintah akan terus dipertanyakan. Harus ada tindakan tegas dari pihak terkait,” ucap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat mendesak agar Inspektorat dan aparat penegak hukum ikut turun memeriksa proyek ini secara menyeluruh agar tidak menjadi contoh buruk pembangunan di daerah.
Hingga berita ini dirilis, kontraktor pelaksana dan Dinas PUPR Bengkalis belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan tersebut. (Syopian)
