BENGKALIS – Pemerintah Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyampaian laporan tim analisis kelayakan usaha Dana Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 2025, Selasa (7/10/2025), bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Jangkang.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk Pendamping Lokal Desa (PLD) Edi Sunaryo, perangkat desa, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat setempat.
Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga
Musyawarah dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Jangkang, Juminah, S.E. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam memperkuat sektor ketahanan pangan masyarakat.
Melalui musyawarah ini, kita ingin memastikan setiap program dan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan usaha yang layak dikembangkan agar ekonomi warga semakin kuat,” ujar Juminah.
Ia juga menambahkan, hasil analisis kelayakan usaha akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyalurkan Dana Ketahanan Pangan secara tepat sasaran, sehingga mampu mendorong tumbuhnya usaha produktif masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Musdes ini menjadi forum penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025.
Setiap program yang diusulkan akan melewati kajian teknis serta sosial ekonomi agar pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Dalam forum tersebut, para peserta juga menyampaikan berbagai masukan dan rekomendasi, di antaranya pengembangan usaha berbasis pangan lokal seperti budidaya ikan lele, pengolahan hasil pertanian, serta penguatan kelompok tani wanita (KWT).
Musyawarah berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Hasil pembahasan serta rekomendasi tim analisis akan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Desa Jangkang dalam menjalankan program ketahanan pangan tahun 2025 agar lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan. (Syopian)
