.jpeg)
SELATPANJANG – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak perusahaan untuk membahas rencana pembangunan Jembatan Suak Nipah, Kecamatan Merbau.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Rabu (14/10/2026)
Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas aspek teknis, kebutuhan material, pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan jembatan yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah memerlukan sinergi antara tiga pihak utama, yakni PT. ITA, PT. RAPP, dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, salah satu hal penting yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah pembangunan fondasi jembatan, terutama yang berkaitan dengan kondisi pipa di lokasi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kesepahaman antarpihak agar tahapan pekerjaan dapat direncanakan dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan mekanisme penganggaran dan ketentuan yang berlaku.
" Setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disahkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perencanaan serta mekanisme yang telah ditetapkan." ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan desain dan perhitungan kebutuhan biaya sebagai dasar untuk menentukan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan jembatan tersebut.
Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah telah tercantum dalam program PUPR.
Meski demikian, diperlukan pembahasan internal lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan dan menentukan mekanisme pelaksanaan pada tahap berikutnya.
Perwakilan tim PT. ITA Fajri turut menyampaikan bahwa desain teknis jembatan sangat diperlukan agar pihak perusahaan dapat mengetahui jenis dan jumlah material yang harus dipersiapkan.
Ia berharap Dinas PUPR dapat membantu menyusun atau menggambarkan desain jembatan sebagai acuan bersama.
Selain desain, kedalaman sungai dan perencanaan fondasi tiang juga menjadi perhatian penting. Kondisi sungai yang tidak memungkinkan kapal berukuran besar untuk masuk ke lokasi menjadi salah satu tantangan teknis. Dengan demikian, metode pekerjaan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk kemungkinan pelaksanaan secara manual.
Sementara itu, Dinas Perhubungan menyatakan kesiapan untuk membantu dari sisi mobilisasi peralatan dan barang yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dukungan tersebut mencakup pengaturan akses masuk alat dan material.
Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dari OPD dan pihak perusahaan menjadi bagian penting dalam menyusun langkah lanjutan pembangunan Jembatan Suak Nipah.
Koordinasi lebih lanjut diperlukan agar aspek teknis, kebutuhan anggaran, ketersediaan material, dan pembagian tanggung jawab dapat disepakati bersama.
Menutup pembahasan, Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E berharap anggaran APBD yang telah tersedia dapat mendukung kesiapan pembangunan, khususnya pada tahap fondasi. Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah teknis serta pembagian peran masing-masing pihak.
Melalui koordinasi tersebut, pembangunan Jembatan Suak Nipah diharapkan dapat dipersiapkan secara terencana melalui kerja sama pemerintah daerah, OPD terkait, dan pihak perusahaan, sehingga pelaksanaannya nantinya dapat berjalan sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan. ( Humas DPRD Meranti)
