Terkait Penyaluran Dana PKH Diduga Tidak Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Hafizan Anggota DPRD Meranti - TARGETRIAU

Selasa, 09 Februari 2021

Terkait Penyaluran Dana PKH Diduga Tidak Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Hafizan Anggota DPRD Meranti


MERANTITerkait adanya keluhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti atas Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga tidak tepat sasarannya.

Media mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti dari Komisi lll, DR. Hafizan Abbas, Selasa (9/2/2021).

"Kita sudah berkali-kali memanggil dan mengundang pihak Dinas terkait ke DPRD untuk mengakuratkan data bagi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut,"jelasnya.

Adapun masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerima bantuan PKH  yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Meranti dan Kementerian Sosial sebanyak 14390 (empat belas ribu tiga ratu sembilan puluh) itu, telah didata dan diseleksi oleh Dinas Sosial jadi kita bingung untuk mengatakan tidak tepat sasaran dimananya," kata Hafizan.

Menurut Hafizan dengan standar yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Kementerian sebelum masyarakat mendapatkan bantuan tersebut sudah dilakukan seleksi habis habisan oleh pihak Dinas Sosial dan Kementerian sehingga bantuan tersebut mempunyai  standarnya sesuai dengan aturan.

"Terkait dengan Juklak dan juknisnya Itu bukan karang-karangan tapi itu sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi dimana letak salahnya. Tetapi jika misalkan seperti anggota Dewan kita mendapatkan bantuan itu atau ada PNS, itu jelas salah hal itu perlu kita revisi dan mempertanyakannya, jadi saya dalam hal ini sangat sulit untuk menanyakan hal tersebut,  kalau menurut masyarakat itu tidak layak mendapatkan tapi menurut dari Dinas Sosial dan kementerian itu layak kita mau bilang apa," kata Hafizan politisi dari PKB itu.

Tambah dia lagi," terkait dengan penyaluran PKH ini sangat rumit dan sulit untuk merivisinya kembali. Sempat saya pertanyakan juga kemaren kedinas Sosial bagaimana yang hidupnya dulu waktu pendataan susah tetapi sekarang ternyata hidupnya sudah mapan, itu akan menyebabkan suatu masalah, Dinas sosial bilang itu sudah kami rubah dan kami coret namanya, tetapi data yang ada di Kementerian tidak berubah pasti data itu akan muncul lagi," pungkasnya.

Terkait dengan penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Daerah setempat sangat kaku dalam menindaklanjuti atas program bantuan tersebut yang mana dalam bantuan kementerian tersebut kini menjadi bumerang ditengah masyarakat.(***)




Sumber : riaumadani.com

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments