MERANTI - Ramlan Abdullah sebagai Ketua DPC LSM BPKP Kabupaten Kepulauan Meranti angkat bicara terkait dugaan jumlah honorer di Meranti yang simpang siur yang cukup banyak mendapat perhatian masyarakat, seolah-olah Bupati ke dua Meranti zolim karena merencanakan untuk merumahkan tenaga honorer.
Terkait hal tersebut, Ramlan menyampaikan bahwa jumlah Tenaga Honorer di Meranti sangat banyak, tidak sesuai dengan yang terdata.
"Gajinya dibayar, orangnya tidak ada, wajarkah setiap OPD itu punya tenaga Honorer sebanyak itu?, kita berharap kepada Bapak Bupati Kepulauan Meranti untuk segera mentertibkan dugaan simpang siur jumlah tenaga Honorer di Meranti ini". Ungkap Ramlan.
Ramlan juga meminta kepada Bapak Bupati Kepulauan Meranti untuk koordinasi bersama setiap kepala OPD untuk menanyakan jumlah tenaga Honorer yang dibutuhkan.
"Kami sangat berharap untuk kedepannya Bapak Bupati koordinasi bersama setiap kepala OPD untuk menanyakan jumlah tenaga Honorer yang dibutuhkan, agar tidak ada lagi hal seperti sekarang ini". Pinta Ramlan.
Ramlan juga mengatakan permasalahan tenaga honorer di Meranti ini jangan dijadikan ajang saling fitnah dan cari muka, ada yang tidak setuju dengan kebijakan ini dianggap pahlawan dan yang mendukung kebijakan di nilai kelompok zolim.
Ramlan Abdullah menegaskan agar persoalan tenaga honorer harus cepat diselesaikan baik secara data dan kebutuhan.
"Jangan sampai berlarut-larut sehingga mengganggu kinerja dan pelayanan pada publik, kalau kebutuhan dan anggaran APBD kita banyak silakan aja ditambah tenaga honorer 10 kali lipat dari jumlah yang ada, tapi yang benar- benar dibutuhkan, yang jelas soal isu tenaga honorer fiktif harus diselesaikan dan dipublish ke publik". Tutur Ramlan Abdullah Ketua DPC LSM BPKP sekaligus tokoh pendiri Kabupaten Kepulauan Meranti.(Jamal)
