Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan tetap berjalan. Apalagi masih ada wakil bupati yang bisa menggantikan posisi bupati.
GUBERNUR Riau, H Syamsuar mewanti-wanti agar roda pemerintahan tetap berjalan di Kepulauan Meranti.
" Roda pemerintahan harus tetap berjalan, tidak ada Bupati, ada Wakil Bupati yang menjalankan roda pemerintahan ini, " ujar Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi, Jumat (7/4/2023).
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sedang dililit dugaan kasus korupsi berjamaah. Bersama dengan Bupati HM Adil, satu gerbong pejabat diangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa.
Hal ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang tengah malam tadi, Kamis (06/04/23) sekira pukul 23.15 WIB.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan ikut terseretnya sejumlah pejabat Pemkab Kepulauan Meranti dalam kasus OTT korupsi yang diduga melibatkan bupati.
" Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang menjalani pemeriksaan oleh KPK. Juga ada pihak swasta,” kata Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).
KPK diketahui melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pihak. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tengah diperiksa intensif oleh KPK.
" Benar, tadi malam, Kamis (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Saat ini tim KPK masih bekerja. Setelah pasti, kami akan sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” kata Ali Fikri. (***)
