PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau hanya menganggarkan pembangunan Jembatan Selat Akar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026. Sementara Jembatan Panglima Sampul, rencananya dibangun pada anggaran perubahan 2026 atau bisa jadi di tahun 2027 mendatang.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Asmar menjelaskan, sesuai usulan yang diperjuangkan Pemkab Meranti, pada awalnya telah dianggarkan pembangunan dua jembatan penghubung. Jembatan Selat Akar dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar dan Jembatan Panglima Sampul sebesar Rp 50 miliar.
"Namun, karena adanya efisiensi anggaran yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, maka Pemprov Riau baru bisa membangun satu jembatan saja, yakni Jembatan Selat Akar," kata Asmar.
Meski menyayangkan adanya pemotongan anggaran yang berakibat gagalnya dibangun Jembatan Panglima Sampul pada tahun ini, Asmar tetap optimis dan berharap Pemprov Riau segera mencarikan solusinya.
"Tadi kita sudah sampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Riau, agar Jembatan Panglima Sampul tetap bisa dibangun tahun ini juga lewat APBD perubahan, atau paling lama 2027," tegasnya.
Bupati Asmar mengaku pihaknya sangat mengerti kondisi yang dihadapi oleh masyarakat yang kesulitan akibat robohnya jembatan tersebut. Meski begitu, dia mengajak masyarakat untuk turut memahami kondisi keuangan daerah yang harus berkurang karena adanya pemotongan anggaran dari pusat.
"Kami minta masyarakat untuk bersabar dan berdoa. Yang jelas tahun ini Jembatan Selat Akar harus kita kawal pembangunannya hingga selesai," ajak Bupati Asmar.
"Mudah-mudahan tahun ini di anggaran perubahan, Jembatan Panglima Sampul mendapat alokasi atau paling lama 2027 harus sudah dianggarkan. Akan kami kawal terus," tegasnya.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat terus terjalin guna mempercepat pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat mendoakan perjuangan kami. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi dan bupati merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik.
“Memang harus diakui kondisi APBD kita tahun ini sangat terbatas. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ujar Kaderismanto.
Ia menambahkan, persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau, terutama dua jembatan yang telah roboh dan merupakan akses vital bagi masyarakat.
“Meranti memiliki jembatan yang sangat mendesak penanganannya karena sudah jatuh dan roboh. Ini akses penting bagi masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026,” tegasnya. (Red)
.jpeg "Bupati Meranti Minta Layanan Paspor Dipermudah, Imigrasi Siap Bangun Pos Pelayanan")
