PEKANBARU - Aksi mahasiswa yang tergabung kedalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) didepan Kejaksaan Tinggi Riau pada hari Rabu (2/6) dinilai tidak mencerminkan sikap mahasiswa sebagai agent of change. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) DPC Pekanbaru, Delvianto, SH, MH.
"Saya sangat menyayangkan aksi Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) di depan Kejati Riau tersebut. Sebab, tidak pada tempatnya merubah wajah Pak Gubri Syamsuar dengan wajah Drakula. Apalagi beliau selain seorang Pemimpin di tanah melayu, juga bergelar Datuk Setia Amanah. Mahasiswa-mahasiswa tersebut harus paham bahwa dalam proses penegakan hukum butuh bukti-bukti yang akurat untuk menjamin adanya kepastian hukum" ucap Ketua DPC IPI Pekanbaru ini yang juga berprofesi sebagai Pengacara.
"Proses penegakan hukum itu ada rule-nya. Tidak boleh didesak-desak karena ada dorongan dan kepentingan " apalagi sampai dipaksakan. Sebab, untuk mencapai adanya kepastian hukum harus didahului dengan bukti-bukti yang kuat. Sementara itu perhitungan kerugian negara oleh lembaga terkait adalah point utama dan paling penting untuk menyatakan adanya kerugian negara",jelas Dia .
Diketahui bahwa aksi damai di depan Kejati Riau yang di komandoi oleh Al-Qudri sebagai Koordinator Umum tersebut mendesak agar Kejati Riau melakukan upaya dan langkah pasti terkait adanya dugaan kerugian negara pada saat Gubri Syamsuar menjabat sebagai Bupati Siak.tutup Delvianto.SH.MH
Ditempat terpisah Firdaus Muchtar Jamil salah seorang tokoh Melayu Riau asal Kepulauan Meranti berdomisili di ibu kota Jakarta menyampaikan bahwa data-data yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut perlu dipertanyakan tingkat akurasinya. "Mendudukan persoalan kerugian negara bukanlah hal yang mudah. Data-data yang diperoleh oleh Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) patut dipertanyakan tingkat akurasinya. Sebab, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya ada satu lembaga yang berhak men-declare adanya kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, walaupun mahasiswa memiliki fungsi sebagai agent of control social mereka tidak bisa menyatakan adanya kerugian negara. Sementara membawa embel-embel "Penyelamat Uang Negara" juga sangat berlebihan dan tidak mencerminkan adap dan adat ,kita menilai adik-adik mahasiswa tersebut sedang menginjak-injak etika bumi melayu" terangnya saat dihubungi melalui handphone Seluler pada Kamis (3/6) sore.
DPH LAM RIAU, Datuk Syahril Abu Bakar juga sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) didepan Kejati Riau. "Memasang dan mengedit foto Gubernur menjadi Drakula adalah perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai kaum-kaum intelektual. Sebab perlakuan yang melecehkan Gubri Syamsuar sebagai tokoh Melayu Riau yang sudah diberi gelar Datuk Setia amanah oleh Lembaga Adat Melayu Riau , membuat Karikatur Drakula dan menuduh Datuk Setia Amanah Drs H.Syamsur.Msi Drakula itu sudah bertentangan dengan nilai, budaya dan adat melayu yang saling menghargai satu sama lain. Silahkan menyampaikan aspirasi , tetapi tidak mencoreng tokoh dan budaya Melayu" tegasnya.(***)
.jpeg "Serah Terima Benih Kopi Liberika Kepada Kelompok Penerima Bantuan")
