Pengadaan Lahan Kuburan Aset 3.8 M di Meranti Diduga di Gelembungkan, Ketua DPD LSM Fortaran Minta Kejelasan Pemkab Meranti - TARGETRIAU

Sabtu, 31 Juli 2021

Pengadaan Lahan Kuburan Aset 3.8 M di Meranti Diduga di Gelembungkan, Ketua DPD LSM Fortaran Minta Kejelasan Pemkab Meranti


MERANTI -Dalam Dokumen berita acara serah terima Aset bergerak dan Aset tidak bergerak beserta Administrasi dan Dokumen dari pemerintah Bengkalis kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Diduga dimanfaatkan oleh oknum - oknum untuk kepentingan sekelompok orang untuk mengambil keuntungan.

Dalam dokumen yang bernomor : 01 / BA /ASET-PP IV/ 2013 dan Nomor : 100 / BA / DPPK D-ASET/2013. Pada Kamis 04 / April / 2013 yang ditandatangani oleh pemberi aset diwakili oleh Ir. H. Herliyan Saleh M.se selaku Bupati Bengkalis saat itu, dan ditandatangani oleh penerima Aset Drs. Irwan Nasir M.si selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Dalam Investigasi oleh media ini. Aset yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis kepada Pemda Kabupaten kepulauan Meranti sebesar Rp. 3.849.961.500 untuk Pengadaan Lahan TPU Kristen yang berada Di Jalan Tanjung Harapan kota Selatpanjang terindikasi di Mark Up.

Ironisnya. Lahan yang di berikan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Badan Kerjasama Seluruh Gereja (BKSG) selaku pengelola kuburan umat beragama Kristen hanya seluas satu hektar yang diperuntukan untuk TPU Kristen tersebut. 


Hal tidak wajar tersebut membuat beberapa pihak mempertanyakan kemanakah anggaran yang sangat pantastis tersebut di kucurkan oleh Pemda Kabupaten kepulauan Meranti, salah satunya dari Ketua DPD LSM FORTARAN Kabupaten Kepulauan Meranti, Budiman.

Budiman mengatakan adanya kejanggalan jumlah anggaran yang diluncurkan 3.8 Miliar tersebut, karena tidak sesuai dengan jumlah 1 Hektare tanah untuk kuburan.

"Apakah anggaran 3,8 miliar tersebut hanya menghasilkan satu hektar tanah untuk kuburan, ". Tanya Budiman.

Budiman juga mengatakan hal tersebut merupakan kurangnya keterbukaan publik oleh Pemkab Meranti sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Meranti.

"Untuk itu kami minta agar Pemkab Meranti menjelaskan kepada publik tentang masalah ini, supaya tidak ada lagi permasalahan dikemudian hari". Pungkasnya.

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Disqus comments