Masyarakat Desa Pelantai Keluhkan Dana BPNT dan PKH Beberapa Bulan Ini Tidak Mereka Terima - TARGETRIAU

Jumat, 17 Juni 2022

Masyarakat Desa Pelantai Keluhkan Dana BPNT dan PKH Beberapa Bulan Ini Tidak Mereka Terima


MERANTI - Ada setidaknya tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang masih akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pada tahun 2022 ini, diketahui pula berbagai bansos tersebut memiliki jenis dan jumlah yang beragam.

Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih dari pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun lamanya mewabah, Bansos juga disalurkan untuk mengungkit daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

BPNT dan PKH dipastikan tetap mengalir pada 2022, bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun anehnya, program pemerintah ini sepertinya tersendat di Desa Pelantai Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil pantauan media kebeberapa keluarga yang semestinya penerima bansos baik itu bantuan BPNT dan PKH diduga telah beberapa bulan tidak dapat, sementara mereka termasuk pada katagori keluarga penerima manfaat (KPM).

Untuk mengetahui lebih jelas mengapa hal itu terjadi pada masyarakat Desa Pelantai, awak media ini lansung menghubungi Kepala Desa Pelantai Khairi SE, Kamis 16/6/2022.

Kepada awak media Kepala Desa Pelantai membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Ia sudah menerima laporan permasalahan yang dihadapi masyarakat tentang bantuan BPNT dan PKH.

“Bagi saya perlu mengambil langkah, sebab ini masalah serius tentang kehidupan masyarakat. Untuk itu pertama saya telah menghubungi Tami sebagai ketua Forum TKSK Kabupaten, namun jawabannya sangat mudah, katanya masalah saldo kosong itu bukan dari kita, itu masalah kementerian. Nah, dengan jawaban seperti ini tentunya saya tidak puas,”, ujar Khairi.

Khairi juga menegaskan, saya anggap jawaban tersebut sama sekali tidak menunjukkan kinerja yang profesional, sementara mereka mendapat honor dari pekerjaan ini.

“Jangan hanya menghitung hari dan terima gaji saja. Kalau begini saya rasa lebih baik kementerian ambil kebijakan, apapun bentuk bantuan untuk masyarakat cukup lewat satu pintu, yaitu serahkan kepada setiap Desa, karena lebih mudah masyarakat berkomunikasi menyampaikan jika ada hal hal atau kendala yang dihadapi dilapangan”. Tegasnya.

Menurut Khairi, jika satu KK tidak menerima bantuan BPNT selama tujuh bulan atau sepuluh bulan, maka sudah berapa juta uang milik mereka yang seharusnya bisa membantu dalam biaya kehidupan sehari harinya.

“Belum Lagi PKH juga terjadi hal yang sama, inikan aneh sebenarnya, Dikemanakan uangnya???. Coba kita bayangkan satu Desa terdapat 40 KK atau 50 KK, mungkin sudah tak terhitung berapa jumlah uangnya”, pungkasnya. (***)



Sumber : inspirasipublik.net

Bagikan berita ini

Disqus comments