Gubernur Riau, Drs Syamsuar, M.Si, kembali di hadapkan pada persoalan pelik, mengenai ribuan tenaga honorer di Riau yang bakal jadi korban kebijakan pemerintah pusat, yakni di hapusnya tenaga honorer dari lingkungan pemerintahan di seluruh Indonesia. Sabtu, 12/06/2022.
Sebagaimana diektahui, menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (Menpan RB) baru saja mengeluarkan surat keputusan yang menghapus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintahan.
Perihal keputusan Menpan RB tentang tenaga honorer atau non-PNS yang di hapus itu tertera pada Surat Edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/2022. Sebelumnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pada tanggal 28 November 2018, maka pemberlakuan lima tahun jatuh pada tanggal 28 November 2023. Itu artinya status kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK dan tenaga kerja diluar itu, yakni jutaan tenaga honorer bakal pengangguran, tak terkecuali di Provinsi Riau.
Belakangan publik mulai mendengar bahwa gubernur Riau, Drs Syamsuar, M.Si, memberikan atensinya terhadap persoalan ini, dengan mengatakan akan memperjuangkan nasib ribuan Honorer yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, namun bagaimana strategi dan kebijakan konkret mengenai hal itu, masih belum diektahui, namun salah satu anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Ida Yulita Susanti, S.H.,M.H, dalam wawancara dengan awak Media ini mengatakan, pihaknya selaku wakil rakyat sangat berharap banyak terhadap gubernur Riau, Drs Syamsuar agar dapat mencairkan solusi tepat bagi nasib ribuan Honorer di lingkungan Pemprov Riau.
,"Prinsipnya kami dari fungsi legislatif maupun secara pribadi sangat mengharapkan adanya jalan keluar bagi permasalahan ini. Dengan komitmen penuh, saya sangat mendukung dan akan mendorong pemikiran gubernur Riau untuk memperjuangkan nasib ribuan rakyat nya, yang bakal terancam pengangguran akibat kebijakan pemerintah pusat itu," sebut Ida Yulita Susanti, anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Golkar.
Dilanjutkanya, kebijakan Pemerintah pusat melalui mempan RB itu sangat menuai gejolak sosial nantinya, sehubungan akan melahirkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Menurut Ida, hal itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi semua unsur Pemerintahan di daerah.
,"Fungsi Kepala daerah dan kami dari legislatif adalah representatif rakyat, sehingga persoalan yang mrnimpah rakyat ini, tidak mungkin begitu saja kami biarkan. Gubernur Riau juga adalah sosok pemimpin yang berhati rakyat, sehingga dengan perjuangan beliau untuk nasib ribuan rakyat nya, akan kami dorong dengan segala daya upaya," urai Ida Yulita Susanti.
Ida Yulita Susanti, yang merupakan anggota DPRD Pekanbaru 3 periode ini memang terlihat mulai risau akibat kebijakan pemerintah pusat soal penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ia kerap berfikir, bahwa pemerintah daerah Harus pro aktif menyikapi perihal itu, dengan menyuarakan, nasib ribuan Honorer di Provinsi Riau Harus di perjuangkan.
,"Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga Honorer mendapat Perhatian khusus dari bapak gubernur Riau, karna bagi beliau menyelamatkan hidup hajat orang banyak adalah visi dan misinya sejak awal. Sebagai Pemimpin di daerah ini Pak gubernur merasakan jeritan bathin para tenaga honorer ini, kami hanya bisa berdoa agar Pak gub sehat selalu dan kami mendukung Penuh Perjuangan bapak gubernur Riau untuk mencarikan solusi tenaga Honorer ini," ujarnya. (***)
Sumber : aktualdetik.com
