Terkait Penembakan 6 Laskar FPI, Jokowi Tegaskan Aparat Harus Ikut Aturan Hukum - TARGET RIAU

Senin, 14 Desember 2020

Terkait Penembakan 6 Laskar FPI, Jokowi Tegaskan Aparat Harus Ikut Aturan Hukum


JAKARTA - Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal penembakan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh oknum aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya di jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Presiden, sebagai negara hukum, maka hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninggalnya 6 laskar FPI, juga 4 warga Sigi dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Jokowi juga menegaskan, walaupun aparat punya kewajiban menegakkan hukum, tapi hukum mesti ditegakkan secara tegas dan adil alias tidak boleh tebang pilih.

“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Presiden juga menjelaskan bahwa aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Begitu pun, masyarakat juga tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum, terlebih jika merugikan masyarakat.

Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Maka, aparat hukum juga diminta tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan hukum secara adil.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Presiden usai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu pagi 13 Desember 2020.

Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” kata mantan Wali Kota Solo itu seperti dilansir mnctrijaya.(***)




Sumber(www.mediaresmi.com)

Bagikan berita ini

Disqus comments