Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, S.H., M.M Dilantik Sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari Aspeksindo

Februari 25, 2022   

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, S.H., M.M Dilantik Sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari Aspeksindo

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) melaksanakan pelantikan sekaligus Rapat Kerja Nasional di Discovery Hotel Ancol Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Turut mendampingi Bupati H. Muhammad Adil, S.H., M.M, Plt. Kepala Bappeda Meranti M. Sakinul Wadi, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Meranti Piskot Ginting, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Meranti Fitria Negsih, Kepala Bagian Prokopim Setdakab Meranti Afrinal Yusran.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, S.H., M.M ikut dilantik sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari Aspeksindo dalam kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Menteri Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki permasalahan yang komplek. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaannya secara terpadu, holistik dan berkelanjutan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini fokus pada program prioritas yang akan menggeser perekonomian kita dari java sentris menjadi Indonesia sentris. Dengan begitu pemerintah daerah pesisir akan menjadi tuan rumah," kata Wahyu Trenggono.

Sebagai negara bahari, tambahnya, sudah selayaknya laut menjadi halaman depan Indonesia bukan malah sebaliknya. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh pimpinan daerah kepulauan dan pesisir tersebut menyadari pentingnya pelaksanaan Rakernas Aspeksindo tahun 2022.

"Selamat melaksanakan rapat kerja, satu laut sejuta manfaat," ucapnya.

Ketua Umum Aspeksindo Dr. Andi Harun menyampaikan terimakasihnya kepada kepala daerah yang sudah memenuhi undangan pelantikan dan Rakernas tersebut.

Dia menekankan saat ini isu paling penting bagi dunia maritim di Indonesia yakni permukaan tanah di wilayah pesisir yang terus mengalami penurunan. Ditambah tinggi gelombang pasang yang terus naik setiap tahunnya dan mengancam beberapa daerah.

"Perkiraan para ahli beberapa daerah akan tenggelam, dan itu mengancam seluruh daerah pesisir di Indonesia. Ini pertanda dan kode sangat kuat untuk memaksa negara saatnya untuk adil kepada daerah kepulauan dan pesisir," ujarnya.

Disebutkannya lagi, Aspeksindo dengan jumlah anggota 333 daerah kepulauan dan pesisir akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional di masa depan. 

"Dan tidak terlalu berlebihan jika hari ini kita tegaskan bahwa Aspeksindo adalah masa depan yang sangat strategis bagi indonesia," tutur Walikota Samarinda itu.

Andi Harun berharap, dengan hadirnya program strategis Aspeksindo akan membawa manfaat bagi Indonesia kedepan. "Sehingga kesejahteraan daerah kepulauan dan pesisir bisa terwujud secara merata," harap Ketua Umum Aspeksindo itu.

Bupati H. Muhammad Adil, S.H., M.M usai pelantikan mengatakan dirinya siap menjalankan amanah yang diberikan oleh para kepala daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia itu. Menurutnya, ini waktu yang tepat bersatu padu dan saling memikirkan serta memberikan perhatian sesama anggota Aspeksindo.

"Ini saatnya memajukan Indonesia dari wilayah pinggiran, dari daerah kepulauan dan pesisir," katanya.

Lebih lanjut menurut H. Muhammad Adil, S.H., M.M, wilayah NKRI yang sebagian besarnya adalah laut memiliki potensi yang sangat besar. 

"Hanya saja belum dikelola dengan baik layaknya sebuah negara maritim," ucapnya.

Terkait amanah yang dipercayakan kepada dirinya sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari, Bupati Kepulauan Meranti itu mengaku akan segera menyusun program kerja sesuai dengan Rakernas Aspeksindo 2022.

"Yang jelas laut tidak terpisahkan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu mengenal budaya bahari berkaitan dengan upaya mengenal jati diri bangsa," jelasnya.

Menurutnya, sebagai bagian dari wilayah kepulauan dan pesisir di Indonesia, Meranti juga memiliki ragam budaya bahari dengan melestarikan kearifan lokal. Dengan modal itu, dia akan menyesuaikan program kerja bidangnya bersama budaya bahari dari daerah lain.

"Perlu disadari bahwa kearifan lokal yang diturunkan dari nenek moyang kita dulu memainkan peranan penting dalam menjaga kelestarian laut yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir," ungkap Bupati H. Muhammad Adil, S.H., M.M.

Adapun sebagai Wakil Ketua Bidang Budaya Bahari Aspeksindo, yakni Bupati Seluma, Bupati Banggai Laut, Bupati Selayar dan Bupati Timor Tengah Selatan. Kemudian, Bupati Anambas, Bupati Tanah Laut dan Bupati Timor Tengah Utara.

Sedangkan sebagai Sekretaris Bidang Budaya Bahari dijabat Bupati Maluku Tenggara. Untuk wakil sekretaris dipegang oleh Bupati Halmahera Timur, Bupati Kulonprogo, Bupati Konawe dan Bupati Flores Timur, Bupati Kapuas Hulu serta Bupati Boalemo.

Hadir dalam pelantikan dan Rakernas Aspeksindo Duta Besar Seychelles Nico Barito, jajaran pengurus, dewan pakar dan tenaga ahli Aspeksindo. Turut hadir sejumlah gubernur dan tamu undangan lainnya. (Prokopim)

Serah Terima Tambatan Perahu, Bupati : Walau Bapaknya Nelayan, Anaknya Harus Sarjana

Desember 27, 2021   

Serah Terima Tambatan Perahu, Bupati : Walau Bapaknya Nelayan, Anaknya Harus Sarjana

MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, S.H mengharapkan warganya bisa memanfaatkan program beasiswa 5000 sarjana yang dicanangkannya. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak Meranti yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan tinggi hanya karena alasan keuangan.

"Ayo kuliahkan anak-anak kita. Bapaknya nelayan, anaknya harus sarjana perikanan," kata Bupati Adil di depan para nelayan saat serah terima tambatan perahu untuk kelompok nelayan di Desa Mekong Kecamatan Tebingtinggi Barat, Senin (27/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Adil menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada warganya untuk memilih jurusan kuliah yang diinginkan, namun diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

"Ini upaya penting kita untuk menurunkan angka kemiskinan di Kepulauan Meranti," harapnya.

Adil mengingatkan agar sarana tambatan perahu yang telah dibangun oleh pemerintah tersebut bisa dijaga dan dirawat sehingga bermanfaat bagi masyarakat nelayan.

"Saya mengapresiasi kinerja Kadis Perikanan ini. Beberapa waktu lalu ada usulan dari tokoh masyarakat desa agar dibangun jembatan untuk nelayan karena sangat dibutuhkan. Alhamdulillah hari ini bisa diserahterimakan," ujar bupati.

Orang nomor satu Kepulauan Meranti itu juga mengajak para kelompok nelayan di Desa Mekong bisa bersatu memaksimalkan potensi laut wilayahnya, yakni ikan lomek (sagang). Kedepan, pihaknya berencana menjadikan desa yang terimbas langsung ombak Selatmalaka tersebut sebagai sentra penghasil lomek.

"Jadi nanti kalau ada yang mau membeli lomek sagang bisa langsung datang ke Mekong. Pemkab juga akan membantu pemasarannya agak lebih maksimal," sebut Adil.

Ditambahkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Eldy Syaputra tambatan perahu yang dibangun tersebut berjumlah dua unit dan berasal dari APBD Perubahan tahun 2021. Ada dua kelompok nelayan sebagai pemanfaat, yakni kelompok Camar Laut dan Serindit Laut.

"Anggaran pembangunannya kurang lebih 193 juta dengan panjang 45 meter dan lebar 2 meter. Semoga dapat membantu para nelayan agar mudah melakukan bongkar muat hasil tangkapan, sehingga terjaga kualitas dan harganya," terang Eldy.

Hadir dalam serah terima tambatan perahu tersebut, Sekcam Tebingtinggi Barat, Kapolsek Tebingtinggi Barat, Sekretaris Desa Mekong dan sejumlah masyarakat nelayan desa setempat.

Bupati Pimpin Rakor Kepulauan Meranti Menuju Kampung Kakap Putih Dengan Kapasitas 5000 KJA dan Produksi 2700 Ton

Maret 18, 2021   

Bupati Pimpin Rakor Kepulauan Meranti Menuju Kampung Kakap Putih Dengan Kapasitas 5000 KJA dan Produksi 2700 Ton

MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH, memimpin Rapat Koordinasi persiapan Meranti menjadi Kampung Kakap Putih di Indonesia, dalam Rakor bersama perwakilan Kementrian Kelautan dan Perikanan Ri dan Dinas KKP Provinsi Riau itu, Bupati siap mendukung program Budidaya Kakap Putih dengan Kapasitas 5000 Keramba Jaring Apung (KJA) dengan produksi 2700 Ton, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Kamis (18/3/2021).

Turut hadir dalam Rakor, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Toha Tusiadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Herman Mahmud, Asisten III Sekdakab Meranti H. Rosdaner, Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah, Kepala Dinas Perikanan Meranti Eldi Syaputra,  Perwakilan Direktorat Pembenihan Kementrian Keluatan dan Perikanan RI Ghani, Kabag Humas dan Protokol Meranti Rudi MH, dan sejumlah Pejabat terkait lainnya. 

Rakor ini seperti dijelaskan Kepala Dinas Perikanan Meranti adalah tindak lanjut MoU antara pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas KKP Provinsi Riau dan Pemkab. Meranti Tentang Kawasan Industrial Budidaya Kakap Putih, dalam pengembangan budidaya Kakap Putih di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana tindak lanjut dari MoU tersebut adalah dengan ditetapkannya Kabupaten Meranti sebagai Kampung Kakap Putih di Indonesia.

Sekedar informasi, Budidaya Ikan Kakap Putih merupakan program dari Kementrian KKP Republik Indonesia, dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai Negara pengekspor Ikan Kakap Putih Dunia. Untuk mensukseskan Kementrian KKP RI, akan menggelontorkan dana sebesar 215 Miliar yang akan digunakan untuk membenahi budidaya Kakap Putih hingga mewujudkan sistem bisnis budidaya laut ini secara terintegrasi, mulai dari subsistem di hulu hingga subsistem di hilir. 

Untuk mensukseskan program ini Kementrian KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau akan membangun 5000 Keramba Jaring Apung di Meranti dimana tiap keramba terdapat 500 ekor bibit kakap putih yang nantinya akan menghasilkan 2700 Ton/Tahun.

Untuk lokasi Kampung Kakap Putih ini, Pemkab. Meranti telah memusatkan di Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, namun tidak tertutup kemungkinan untuk diperluas hingga ke Kecamatan Pulau Merbau menimbang dilokasi itu juga banyak terdapat Ikan Rucah sebagai pakan alami Kakap Putih.

Menyikapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti H.M Adil, mengucapkan apresiasi kepada Kementrian KKP RI dan Dinas KKP Provinsi Riau yang telah menunjuk Kepulauan Meranti sebagai Kampung Kakap Putih di Indonesia.

Bupati mengaku akan mendukung penuh program Kementrian KKP tersebut, dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nelayan di Meranti. Lebih jauh dikatakan Bupati program ini juga sejalan dengan rencananya yang akan mencoba mengalihkan pola Nelayan Tangkap menjadi Nelayan Budidaya yang saat ini dinilai lebih menjanjikan. 

Selanjutnya Bupati berharap Kampung Kakap Putih ini nantinya bukan hanya terpusat di Desa Bantar tapi juga Pulau Merbau dan Kecamatan lainnya yang memiliki ekosisten serupa sehingga budidaya Kakap Putih di Meranti dapat dilakukan lebih masif. 

Terakhir, Bupati H.M Adil, berharap keseriusan dari Kementrian KKP RI dan Dinas KKP Provinsi Riau untuk mensukseskan progam ini mulai dari penyediaan bibit, pembinaan Kelompok Nelayan Meranti, hingga segi Industri dan pemasarannya.

Sebagai wujud komitmen Pemkab. Meranti dalam mendukung program Kampung Kakap Putih tersebut, pada kesempatan itu Bupati Adil, langsung meneken ketersediaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembibitan Kakan Putih yang berada di Desa Gogok Darusalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas KKP Provinsi Riau, Herman Mahmud, menjelaskan dipilihnya Meranti sebagai Kampung Kakap Putih, didasari oleh Maping dari Dinas KKP Provinsi Riau yang menyatakan Meranti memiliki sumber Pakan alami Kakap Putih yang berlimpah, selain itu jauh dari Centra Produksi benih sehingga untuk pengadaan bibit harga lebih mahal dan resiko kematian tinggi.

Untuk mensukseskan program Kampung Kakap Putih ini, Dinas KKP Provinsi Riau juga akan menggelontorkan dana sebesar 2.8 Miliar. Herman berpesan kepada Dinas Perikanan Meranti untuk tetap menjaga pelestarian Pakan Alami Kakap Putih (ikan lomek.red) sehingga budidaya dapat berkelanjutan.

Selain itu juga dalam pemilihan kelompok masyarakat Nelayan, Herman Mahmud meminta harus kelompok yang Qualified sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud.

Sekedar informasi, dalam kesempatan itu seperti dijelaskan Kadis Perikanan Meranti, Eldi Syaputra, untuk mendukung program ini pihak Kementrian KKP RI juga menyerahkan 25 Unit KJA, dan kedepan masih ditahun 2021, Dinas KKP Provinsi Riau dan Direktorat Jendral Budidaya Perikanan Kementrian KKP akan menambah bantuan 192 Jaring Apung lagi. (Humas Pemkab. Meranti).

Wabup H. Asmar Pembina Apel Senin Pagi, Ajak Seluruh ASN Berikan Pelayanan Prima Wujudkan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat

Maret 08, 2021   

Wabup H. Asmar Pembina Apel Senin Pagi, Ajak Seluruh ASN Berikan Pelayanan Prima Wujudkan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat

MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP. (Purn) H. Asmar, bertindak sebagai Pembina Apel Senin. Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kesempatan itu Wabup menekankan kepada seluruh ASN untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bertempat dihalaman Kantor Bupati, Senin (8/3/2021).

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Dr. H. Kamsol MM, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bagian, Pejabat Eselon III dan IV, dilingkungan Pemkab. Meranti.

Dihadapan para pejabat dilingkungan Pemkab. Meranti, Wabup H. Asmar, mengingatkan kepada seluruh ASN sebagai abdi negara harus mampu memberikan pelayanam prima kepada masyarakat. Hal itu diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh karena itu dirinya tidak ingin mendengar lagi beredar isu negatif terkait pelayanan yang dilakukan oleh ASN.

"Saya tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, jadi mari berikan pelayanan prima agar masyarakat puas atas pelayanan yang kita berikan," ajak Wabup.

Kemudian, Wabup juga mengingatkan kepada seluruh ASN untuk dapat menjaga tindakan dan prilaku ditengah masyarakat. Karena diera IT yang semakin canggih saat ini, segala prilaku ASN begitu mudah diawasi dan dinilai oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dengan mudah pula dapat tersebar luas dimedia sosial yang pada akhirnya dapat memperburuk citra Pemerintah Daerah ditengah masyarakat.

Untuk itu, Purnawirawan Polri berpangkat AKBP tersebut, mengintruksikan kepada seluruh ASN  jangan suka masuk ketempat hiburan malam apalagi mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang.

"Saya tidak ingin melihat dan mendengar ada ASN yang suka masuk ketempat hiburan malam apalagi terlibat Narkoba, tolong ini dijadikan perhatian karena sebagai seorang ASN kita haris memberikan contoh yang baik kepada masyatakat,"tegas Wabup.

Selanjutnya untuk menjaga keselamat diri saat berkendara dan membantu tugas-tugas Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, Wabup H. Asmar, juga mengintruksikan kepada seluruh ASN dan Honorer senantiasa mematuhi aturan lalu lintas salah satunya menggunakan Helm bagi pengendara roda dua.

"Saya minta kepada seluruh ASN dan Honorer khususnya pengendara kendaraan roda 2 untuk menggunakan Helm jangan sampai tidak," ujarnya.

Selain pesan-pesan diatas Wabup Meranti juga menyampaikan beberapa pesan lainnya menyangkut kedisiplinan dan lainnya yang secara rinci sebagai berikut :

1. Jaga terus kekompakan dilingkungan Kantor jangan saling menjatuhkan apalagi sampai ada perselisihan atau cekcok antar pegawai.

2. Setiap ASN wanita diminta untuk menggunakan pakaian yang pantas sesuai dengan SOP. (Pakai Jilbab dan tidak menggunakan baju yang terlalu ketat).

3. Tingkatkan disiplin bekerja terutama menyangkut Jadwal masuk dan keluar kantor, serta istirahat makan.

4. Untuk Apel pagi diminta kehadiran paling lambat 15 menit sebelum apel dimulai.

5. Istirahat makan dan minum kopi diperbolehkan paling lama 1 Jam, jika lewat akan diberikan Sanksi.

6. Khusus kepada tenaga Non ASN dapat memahami tugas dengan baik, tanpa menunggu perintah.

Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah Wabup meminta kepada seluruh ASN dan Honorer jaga persatuan dan kekompakan dengan menanggalkan semua perbedaan yang terjadi saat Pilkada lalu. 

"Sekarang jangan ada lagi Pro dan Kontra, kita semua sama mari kita japa persatuan dan kekompakan demi Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat," pungkasnya. (Humas Pemkab. Meranti).

Dilantik Presiden, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jabat Kapolri

Januari 27, 2021   

Dilantik Presiden, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jabat Kapolri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan jabatan tersebut, Listyo Sigit Prabowo resmi berpangkat jenderal.

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021). Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri undangan secara terbatas.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Kemudian dibacakan Keppres tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Jokowi kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan Listyo Sigit Prabowo.

"Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata," kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Sigit.

Sebelumnya, DPR menyetujui Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Persetujuan Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri.

"Komisi III menyadari dan menyadari bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi III DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden RI," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Surat persetujuan itu kemudian dikirimkan DPR kepada Mensesneg Pratikno pada Jumat (22/1). Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya dibuat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Listyo Sigit Prabowo berjanji akan membawa Polri makin profesional dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Listyo Sigit Prabowo mengenalkan konsep presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Sigit mengatakan penegakan hukum harus tegas tapi juga humanis. Dia tidak ingin ada lagi kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan di masyarakat.

"Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Disaat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum," ujarnya.(***)

Sumber : riaulink.com

Terkait Penembakan 6 Laskar FPI, Jokowi Tegaskan Aparat Harus Ikut Aturan Hukum

Desember 14, 2020   

Terkait Penembakan 6 Laskar FPI, Jokowi Tegaskan Aparat Harus Ikut Aturan Hukum

JAKARTA - Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal penembakan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh oknum aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya di jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Presiden, sebagai negara hukum, maka hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninggalnya 6 laskar FPI, juga 4 warga Sigi dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Jokowi juga menegaskan, walaupun aparat punya kewajiban menegakkan hukum, tapi hukum mesti ditegakkan secara tegas dan adil alias tidak boleh tebang pilih.

“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Presiden juga menjelaskan bahwa aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Begitu pun, masyarakat juga tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum, terlebih jika merugikan masyarakat.

Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Maka, aparat hukum juga diminta tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan hukum secara adil.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” kata Presiden usai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu pagi 13 Desember 2020.

Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” kata mantan Wali Kota Solo itu seperti dilansir mnctrijaya.(***)

Sumber(www.mediaresmi.com)